Author: Redaksi

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam menyongsong implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) pada Januari 2027 mendatang. Dalam kunjungan kerja ke Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Anggota BKSAP DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ade Rossi Khoerunnisa, menegaskan bahwa sektor ekonomi syariah dan industri halal harus menjadi salah satu pilar utama dalam kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. “Kami dari BKSAP hadir di UIN Syarif Hidayatullah untuk mendengarkan masukan, rekomendasi, dan pandangan akademisi terkait penerapan I-EU CEPA. Kami ingin memastikan bahwa kerja sama ini membawa manfaat yang nyata…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti tayangan di platform digital, khususnya Netflix, yang menghadirkan konten animasi pro-LGBT dan berpotensi dikonsumsi oleh anak-anak di Indonesia. Hal ini dinilai sangat meresahkan dan bertentangan dengan norma serta hukum yang berlaku di tanah air. “Kami menyayangkan adanya tayangan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan bisa merusak perkembangan anak. Pemerintah melalui Komdigi harus bertindak tegas. Kami mendukung langkah Kominfo untuk memanggil Netflix dan memastikan konten impor disesuaikan dengan norma serta hukum yang berlaku di Indonesia,” tegas Sukamta dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com di Jakarta, Minggu (5/10/2025). Lebih lanjut, ia juga menanggapi seruan Elon…

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menegaskan bahwa tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, harus menjadi momentum untuk memperkuat budaya konstruksi aman di Indonesia. Menurutnya, insiden tersebut bukan semata peristiwa duka, tetapi juga cerminan lemahnya kesadaran akan pentingnya penerapan standar teknis dalam pembangunan gedung. Sudjatmiko menjelaskan, dalam perspektif teknik sipil, bangunan yang dirancang dan dibangun sesuai kaidah seharusnya tidak mudah roboh. “Kalau semua tahap pembangunan dilakukan secara benar, mulai dari perencanaan, perancangan, sampai pelaksanaan, maka tidak akan ada bangunan yang tiba-tiba ambruk. Ini adalah soal disiplin terhadap prinsip keselamatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima sinarharapan.com di…

Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, menyoroti serius insiden kebakaran yang kembali terjadi di Kilang Pertamina RU II Dumai. Ia menegaskan bahwa Pertamina harus melakukan pembenahan total agar kasus serupa tidak lagi terulang di masa mendatang. “Pertamina harus sangat berbenah. Kebakaran kilang tidak boleh lagi dianggap sebagai hal yang biasa. Ini persoalan serius yang menyangkut keselamatan, keamanan energi nasional, dan kepercayaan publik. Harus dihentikan selamanya,” tegas Jalal dalam keterangan tertulisnya kepada sinarharapan.com di Jakarta, Minggu (5/10/2025). Menurut Haji Jalal, kejadian berulang ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengamanan dan penerapan SOP. Ia menilai perlu adanya revolusi sistem keselamatan, bukan sekadar…

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko mendorong pemerintah daerah dan asosiasi profesi teknik sipil untuk melakukan audit menyeluruh terhadap bangunan pesantren di seluruh Indonesia. Menurutnya, langkah ini mendesak dilakukan setelah terjadinya ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo. “Pesantren adalah tempat pendidikan yang dihuni ratusan santri. Karena itu, bangunannya harus melalui audit teknis secara berkala, mulai dari pondasi, kolom, hingga kualitas material,” ujar Sudjatmiko dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com di Jakarta, Minggu (5/10/2025). Ia menjelaskan, setiap pembangunan fasilitas pendidikan berbasis komunitas wajib mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI). “Perhitungan struktur harus mengacu pada SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk…

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan agar kementerian maupun lembaga yang hadir dalam kunjungan kerja reses di Batam, Kepulauan Riau, tidak berhenti pada wacana belaka. Menurutnya, sejumlah program perlu dievaluasi agar tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. “Ya, ada beberapa program yang itu tidak tepat sasaran. Lingkungan strategis berubah, keadaan berubah,” ujar Willy pada Parlementaria usai memimpin kunjungan Kerja di Batam yang dihadiri Pejabat Kementerian Hukum, Pejabat Kementerian Ham, Pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi, Pejabat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pejabat Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Serta Kakanwil Kementerian Hukum, Kakanwil Ditjen Imigrasi Dan Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Provinsi…

Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub mengapresiasi kinerja seluruh mitra kerja Komisi XIII di Provinsi Sumatera Utara. Walakin, ia menekankan perlunya peningkatan integritas dan transparansi pelayanan publik, khususnya di sektor keimigrasian dan pemasyarakatan. Dalam rapat dengan Kanwil Ditjen Imigrasi, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil HAM, dan LPSK di Medan, Muslim Ayub menyoroti masih maraknya praktik percaloan dalam pembuatan paspor serta lemahnya pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di wilayah perbatasan laut. “Sumatera Utara ini daerah strategis, menjadi jalur lintas laut internasional yang berdekatan dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Karena itu, pengawasan imigrasi harus sangat ketat. Tapi di…

Dalam kunjungan kerjanya ke UIN Antasari Banjarmasin, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti pentingnya kepastian hukum atas status lahan kampus. Ia menegaskan, tanpa legalitas yang jelas, upaya pengembangan kampus akan terkendala, meskipun program dan pendanaannya sudah berjalan. Selly mengungkapkan bahwa saat ini UIN Antasari tengah menghadapi gugatan dari pihak tertentu terkait status kepemilikan lahan kampus. Menurutnya, hal ini harus segera diselesaikan agar tidak menghambat proses pendidikan dan pembangunan fasilitas yang dibiayai dari dana negara. “Kami mendapat laporan bahwa ada pihak yang menggugat status tanah kampus. Ini tentu menjadi perhatian serius, apalagi pembangunan kampus ini dibiayai melalui Surat…

Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub menegaskan bahwa insiden kekerasan yang terjadi pada 22 September 2025 di kawasan konsesi PT. Toba Pulp Lestari (TPL), Kabupaten Toba, merupakan bentuk dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Hal itu disampaikan Muslim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XIII DPR RI dengan masyarakat korban, aparat penegak hukum, dan perwakilan perusahaan di Medan. Muslim Ayub menyampaikan bahwa kejadian tersebut menunjukkan adanya kekerasan sistematis terhadap masyarakat yang telah lama bermukim di tanahnya sendiri. “Pada kejadian 22 September lalu, masyarakat diserang oleh segerombolan sekitar 150 orang bertopeng dan…

Anggota Komisi XI DPR RI, Amin AK, menegaskan pentingnya sinergi antara PT Industri Kereta Api (INKA), PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Danantara untuk memperkuat kapasitas produksi sekaligus memastikan kontribusi nyata BUMN terhadap pendapatan negara. Menurutnya, kolaborasi tiga pihak ini merupakan kunci agar industri perkeretaapian nasional mampu berjalan efisien dan berdaya saing. “Kita sudah menggali dalam tadi tentang kapasitas produksi, tentang TKDN, dan tentang permintaan pasarnya yang ternyata 95 persen masih PT KAI. Oleh karena itu tadi kami sampaikan, mumpung ada Danantara, PT INKA (dan) PT KAI ini harus berkolaborasi. Sehingga kapasitas produksi itu benar-benar terpenuhi dengan baik. Tidak…