- YLKI Minta DPR Bedah Rekam Jejak Calon Anggota BPKN
- Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental
- Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure
- Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif
- LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi
- Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk
- Buka Rakernas AKSI, DPR RI Sambut Baik Peran Desa Dukung Kebijakan Pemerintah
- Pencegahan TPPO dan TPPM Diperkuat dari Hulu hingga TPI
Author: Redaksi
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyatakan bahwa Komisi VIII berkomitmen mendorong penguatan program studi (prodi) kedokteran di UIN Ar-Raniry Aceh. Dorongan tersebut muncul lantaran merespons atas kebutuhan tenaga kesehatan yang memahami konteks kebencanaan di Aceh. Selly menjelaskan bahwa UIN Ar-Raniry memiliki jumlah mahasiswa yang besar dan membutuhkan dukungan kebijakan, terutama pada program-program strategis. “Pak Rektor menyampaikan bahwa ada sekitar 40 ribu mahasiswa yang tersebar di KTKIN (PTKIN), salah satunya di Ar Raniry, yang juga harus mendapatkan perhatian dari Komisi VIII,” ujarnya dalam pertemuan dengan Rektor UIN Ar-Raniry pada rangkaian kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Banda Aceh, Rabu…
Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menegaskan bahwa persyaratan izin penggalangan dana untuk memberi bantuan bagi korban bencana tidak boleh sampai menghambat solidaritas warga. Di fase tanggap darurat atas bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, prinsip kemanusiaan menuntut kecepatan. Pernyataan ini ia lontarkan menyikapi imbauan Menteri Sosial Saifullah Yusuf tentang kewajiban izin untuk penggalangan dana. “Dalam keadaan darurat, yang utama adalah menyelamatkan nyawa. Maka, mekanisme izin harus disesuaikan, dipermudah, dan jangan menghambat penyaluran bantuan,” ungkap Dini dalam keterangan tertulis yang dikutip sinarharapan.com di Jakarta, Sabtu (13/12/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mengungkapkan, kewajiban izin tersebut diatur…
Tingginya ketergantungan impor bahan baku susu Nasional yang mencapai 80 persen menjadi sorotan utama Komisi IV DPR RI dalam upaya menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Persoalan defisit produksi ini menjadi bahasan prioritas saat Komisi IV melakukan kunjungan kerja reses ke peternakan PT Greenfields Indonesia di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025). Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, mengapresiasi pengelolaan peternakan modern yang memiliki populasi sapi perah mencapai 9.000 ekor tersebut. Namun, ia menekankan bahwa kapasitas produksi industri besar sekalipun saat ini belum mencukupi kebutuhan nasional, terutama dengan adanya agenda besar MBG. “Walaupun hasilnya banyak, tapi ternyata belum…
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan bahwa percepatan pemulihan sarana pendidikan pascabencana banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, menjadi prioritas yang harus segera ditangani pemerintah. Hal itu disampaikan Ansory saat meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang di kawasan tersebut, Kamis (11/12/2025). “Kami hadir untuk memastikan bahwa layanan pendidikan di madrasah bisa kembali berjalan. (Bantuan) ini memang belum seberapa, tetapi mudah-mudahan bisa memulihkan kembali sekolah yang sudah hancur,” ujar Ansory. Dalam kunjungan itu, Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan sebesar Rp1,5 miliar untuk madrasah negeri yang terdampak, serta Rp750 juta untuk madrasah swasta. Bantuan juga mencakup perlengkapan pendukung…
Anggota komisi XI DPR RI Marwan cik Asan mengatakan, tata kelola sumber daya alam (SDA) serta keterlambatan transfer ke daerah (TKD) berdampak pada pembangunan di Kalimantan Timur. Ia menilai Kalimantan Timur memiliki potensi SDA yang besar, mulai dari hasil kehutanan, minyak bumi, hingga batu bara. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Demikian dikatakan Marwan Cik Asan usai pertemuan Tim kunjungan kerja komisi XI DPR RI dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta perwakilan Kementerian Keuangan, Kaltim, kamis (11/12/2025). Marwan menerangkan, sejumlah indikator yang menunjukkan tantangan kesejahteraan di Kalimantan Timur, pertumbuhan ekonomi provinsi itu tercatat hanya 4,56%, berada di bawah rata-rata…
Anggota Komisi VI DPR RI, GM Totok Hedi Santosa, menyoroti sejumlah isu strategis terkait kesiapan sektor energi, infrastruktur, dan mitigasi bencana dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (11/12). Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan pentingnya peningkatan kinerja distribusi BBM dan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Yogyakarta, khususnya menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Totok mengungkapkan bahwa persoalan keterlambatan distribusi BBM masih kerap terjadi dan perlu mendapat perhatian serius. Ia mencontohkan kasus kemacetan di Tol Jakarta–Cikampek KM 57 yang disebabkan suplai BBM terlambat hingga lebih dari enam jam. Menurutnya, situasi semacam ini dapat berdampak…
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Mazaat menegaskan komitmen parlemen dalam memperkuat diplomasi pengetahuan dan mendorong implementasi ekonomi biru Indonesia. Pernyataan tersebut ia sampaikan pada sambutannya dalam kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Ekonomi Biru BKSAP DPR RI ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali dan United in Diversity (UID) Bali Campus, Rabu (3/11/2025). Dalam kesempatan itu Syahrul Aidi menekankan bahwa BKSAP akan terus aktif membangun dialog dengan parlemen internasional untuk mendorong harmonisasi regulasi global terkait pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, seluruh kebijakan yang dihasilkan harus berpihak pada ketahanan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. “Kami…
Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai capaian sektor kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Capaian tersebut terutama terkait keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menghadirkan layanan kesehatan gratis yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apresiasi ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX ke Kendari, Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, Yahya Zaini, menyampaikan bahwa kepesertaan JKN di Sultra kini telah mencapai 103 persen, melampaui jumlah penduduk resmi provinsi tersebut. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memastikan warganya terlindungi oleh sistem jaminan…
Komisi III DPR RI memperkuat wewenang Kejaksaan makin kokoh di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Adapun regulasi tersebut dibuat demikian untuk memperkuat posisi Kejaksaan yang selama ini kewenangannya terbatas sehingga menghambat penegakan hukum. Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta menyampaikan pandangan kritisnya mengenai hal ini. Ia mengakui adanya prestasi Kejaksaan dalam melakukan terobosan. Namun, ia menekankan bahwa penambahan kewenangan besar yang diberikan oleh KUHAP yang baru harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat. “Kewenangan membesar kalau nanti pengawasannya enggak cukup, kalau di intern Kejaksaan rekrutmennya tidak diperkuat, kalau pendidikannya enggak diperkuat, penempatannya tidak tepat…
Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menegaskan perlunya percepatan penanganan darurat di kawasan Lembah Anai, Sumatera Barat pascabencana yang terjadi sejak 28 November lalu. Ia menyampaikan bahwa sesuai perhitungan teknis, penanganan darurat ditargetkan sudah bisa difungsikan paling lambat pada 16 Desember mendatang. Setelah itu, pemerintah direncanakan melanjutkan dengan penanganan permanen yang membutuhkan waktu sekitar enam bulan. Dalam penanganan permanen tersebut, Zigo menjelaskan bahwa “Komisi V DPR RI mendorong penggunaan teknologi Borpile atau borpel sebagai rekomendasi teknis utama. Selain itu, Bupati Tanah Datar juga telah mengusulkan pembangunan flyover di kawasan air terjun Lembah Anai untuk meminimalisir risiko bencana serupa di masa mendatang,” tegasnya disela…