- Penguatan RUU Satu Data Demi Pembangunan yang Tepat Sasaran
- Jelang Puncak Haji, Timwas DPR Minta Semua Pihak Waspadai Situasi Tak Terduga di Armuzna
- Soroti Kerawanan Armuzna, Timwas Haji Minta Mitigasi dan Koordinasi Petugas Diperkuat
- Libatkan Masyarakat Lokal, Komisi VII Tekankan Pariwisata Berkelanjutan di Candi Prambanan
- Rumitnya Perizinan dan Tingginya Biaya Energi Penghambat Daya Saing Industri Tekstil
- Cegah Berulangnya Musibah, Perlu Peningkatan Teknologi CCTV di Kabin Masinis KRL
- Tarif Terbang Domestik Melonjak, Legislator Amati Fenomena Transit Via Malaysia
- Komisi XI Dukung Ekspansi Global INKA, Demi Industri Kereta Nasional Bersinar
Author: Redaksi
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai negara harus hadir dalam mengawasi pembangunan pesantren, khususnya terkait konstruksi bangunan, agar musibah serupa di Jawa Timur tidak kembali terjadi. Hal tersebut ia sampaikan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Cucun mengungkapkan pemerintah daerah dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sudah turun tangan dalam penanganan darurat. Namun ia menekankan pentingnya langkah mitigasi, termasuk dukungan psikologis bagi para santri yang terdampak. “Penguatan traumanya juga buat santri-santri yang kemarin mengalami musibah itu,” ujar Politisi Fraksi PKB itu. Menurut Cucun, pesantren sejatinya menjadi mitra strategis negara dalam mencerdaskan bangsa, sehingga pemerintah seharusnya aktif…
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mewanti-wanti agar tidak terjadi tumpang tindih peran antara regulator dan operator di BUMN. Hal ini menjadi responsnya setelah DPR mengesahkan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN pada sidang Paripurna Keenam Masa Persidangan I 2025-2026, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10). Pasca beleid disahkan, kata Puan, maka sudah secara tegas peran BUMN harus dijalankan. Ia pun berharap regulasi baru ini dapat memperkuat fungsi BUMN sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. “Implementasi di lapangan akan menjadi tolok ukur. DPR akan terus mengawasi agar perubahan ini…
Komisi XI DPR RI ingin memastikan penyaluran subsidi di berbagai sektor yang dicanangkan pemerintah berjalan tepat sasaran dan tepat guna, sehingga bisa berdampak langsung kepada Masyarakat luas. “Kami ingin memastikan bahwa subsidi yang digelontorkan Pemerintah itu tepat sasaran dan tepat guna. Oleh karena itulah kami, Komisi XI DPR membagi kunjungan kerja Reses ketiga kota, yakni Madiun, Solo, dan Jogja. Khusus di Yogyakarta kami mengawasi kebijakan subsidi dan kompensasi di bidang energi yang bersumber dari APBN (Anggaran pendapatan belanja negara),” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro usai pertemuan dengan Pertamina Patra Niaga di Yogyakarta, Jumat…
Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas tragedi runtuhnya bangunan musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan korban jiwa. Peristiwa ini terjadi pada Senin (29/9) sore, ketika proses pengecoran lantai empat pondok sedang berlangsung, hingga tiang pondasi diduga tidak mampu menahan beban. “Semoga Allah memberikan ketabahan dan kesabaran bagi keluarga korban serta civitas pesantren. Juga mengampuni yang wafat, dan memberi kesembuhan bagi yang terluka,” ujar Maman kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (2/10/2025). Berdasarkan data sementara hingga Rabu (1/10) malam, total korban yang telah dievakuasi mencapai 107 orang, dengan lima di…
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan capaian kinerja DPR RI sepanjang tahun sidang 2024–2025. Dalam bidang legislasi, DPR RI bersama pemerintah berhasil mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang serta membahas 10 RUU yang saat ini berada pada tahap pembicaraan tingkat I. Dalam fungsi anggaran, DPR RI bersama pemerintah melaksanakan pembahasan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban anggaran negara. Setiap pembahasan selalu mencermati efektivitas penggunaan anggaran serta memberikan masukan kritis agar alokasi benar-benar bermanfaat bagi rakyat. DPR RI juga aktif menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk tim pengawas, tim pemantau, hingga panitia kerja. Selain itu, dilakukan pula rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum,…
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya transformasi kelembagaan DPR RI agar semakin dekat dengan rakyat. Menurutnya, sejarah tidak hanya mencatat banyaknya undang-undang yang disahkan atau besarnya anggaran yang dikelola, melainkan sejauh mana setiap keputusan DPR RI memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Apakah hidup rakyat lebih mudah dan nyaman? Kita semua yang duduk di ruangan ini adalah wakil rakyat yang lahir dari rakyat, hadir untuk rakyat, dan harus kembali kepada rakyat. Amanat yang kita emban bukanlah hak istimewa, melainkan tanggung jawab untuk bekerja bagi kepentingan rakyat,” ujar Puan dalam Rapat Paripurna laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2024–2025 di Gedung…
Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan bahwa anggota DPR RI harus berani menjawab kritik dari masyarakat, baik yang bernada halus maupun kasar dengan membuktikan kerja nyata. Puan pun meminta maaf jika kinerja dewan yang bekerja selama satu tahun sejak dilantik pada Agustus 2024 lalu, belum sempurna. Hal tersebut dinyatakan Puan saat menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 dalam rapat paripurna khusus yang digelar di di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Adapun paripurna khusus ini diadakan sekaligus untuk memperingati HUT ke-80 DPR RI. Puan mengatakan bahwa sejarah tidak mencatat jumlah undang-undang yang disahkan DPR, ataupun…
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyuarakan kekecewaan atas sikap Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penggunaan Makanan Ultra-Proses (Ultra Processed Food/UPF) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Charles mendesak BGN untuk memiliki komitmen tegas melarang total penggunaan UPF, alih-alih hanya mengutamakan produk lokal atau UMKM. “Saya sangat semangat sebetulnya ketika mendengarkan wawancara di media bahwa BGN akan melarang Ultra Process Food untuk disajikan kepada anak-anak,” ujar Charles dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan POM dan Kepala Badan Gizi Nasional terkait penanganan kasus Program MBG di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu…
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan keprihatinan atas kembali terjadinya kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta. Kali ini, kasus keracunan MBG menimpa siswa-siswi SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. “Saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kembali terjadinya insiden keracunan makanan pada siswa-siswi SDN 01 Gedong di Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Charles dalam keterangan tertulis yang diterima sinarharapan.com di Jakarta, Rabu (1/10/2025). “Kejadian ini menyusul insiden serupa yang terjadi di Ciamis dan Lampung hanya dalam dua hari terakhir. Dengan demikian, keracunan akibat MBG terjadi hampir…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menegaskan urgensi revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang sudah berusia lebih dari dua dekade. Menurutnya, dunia pendidikan yang terus dinamis menuntut regulasi lebih adaptif. “Pendidikan selalu berkembang, ada temuan-temuan baru. Karena itu revisi tidak bisa setengah-setengah. Semua komponen, isu, dan persoalan harus masuk dalam revisi ini,” ujar Lalu dalam Forum Legislasi bertema “Revisi UU Sisdiknas Dinilai Tekankan Pemerataan dan Mutu Pendidikan” yang digelar KWP bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025). Ia menekankan perlunya roadmap pendidikan nasional agar tidak terjebak pada kebijakan…