Author: Redaksi

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait desain APBN tahun 2026. Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Keuangan, Anis menyoroti tingginya sensitivitas APBN terhadap fluktuasi harga komoditas, khususnya emas dan batubara, di tengah kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif dengan defisit sebesar 2,68 persen. Menurutnya, ketergantungan pada komoditas yang sangat volatil berpotensi menekan kinerja penerimaan negara bila realisasinya tidak sesuai proyeksi. Selain itu, Anies juga menyoroti lemahnya estimasi kebutuhan emas nasional untuk ekosistem bullion bank. Ia menilai pemerintah belum menjelaskan kebutuhan riil emas domestik dan gap pasokan yang ingin dipenuhi melalui kebijakan biaya keluar emas. Data…

Komisi VI DPR RI melakukan evaluasi mendalam terhadap peran BP BUMN dan Danantara dalam mengawal kinerja BUMN perbankan. Momentum Nataru 2025 dijadikan DPR sebagai tolok ukur efektivitas restrukturisasi dan transformasi BUMN demi kepentingan publik. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyoroti bahwa Danantara masih menghadapi pekerjaan besar, terutama dalam mengurangi jumlah BUMN yang tidak efisien. “Dari lebih dari 1.000 BUMN, akan dipangkas menjadi sekitar 500–200 entitas. Ini tugas berat Danantara, dan kami harus mengawalnya,” ujarnya kepada sinarharapan.com dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI di Badung, Bali, Jumat (5/12/2025). Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme, output kinerja, dan efisiensi SDM. …

Komisi VI DPR RI menyoroti pentingnya layanan perbankan yang tetap berjalan di wilayah bencana, mengingat banyak daerah sedang mengalami cuaca ekstrem jelang Nataru. Karena itu, Komisi VI mendesak Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk memastikan keamanan dana nasabah, ketersediaan layanan minimal, hingga kecepatan pemulihan operasional. Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menekankan bahwa korban bencana sangat bergantung pada akses keuangan yang aman. “Jika mereka kehilangan harta benda, uang di bank harus bisa diakses. Dari empat bank Himbar, baru satu yang benar-benar siap. Ini kami minta diperbaiki segera,” ujarnya kepada sinarharapan.com dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI di Badung, Bali, Jumat (5/12/2025). Anggota Komisi…

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mendorong kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinergi karena dampak bencana tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pemulihan harus memastikan keberlanjutan kehidupan para penyintas, terutama kelompok rentan. “Nantinya upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat juga akan dikomunikasikan kepada Kementerian Perekonomian agar program pemberdayaan dapat diberikan kepada warga yang kehilangan mata pencaharian,” ujar Selly usai mengikuti Tim Kunspek Komisi VIII DPR rapat dengan jajaran Pemprov Sumut, di Medan, Sabtu (6/12/2025). Dalam waktu dekat, kata Politisi F-PDI Perjuangan ini, Komisi VIII akan menggelar rapat kerja terkait usulan…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Wardatul Asriah, meminta Kementerian Agama untuk segera melakukan pendataan ulang terhadap calon jemaah haji dari Kabupaten Pesisir Selatan yang terdampak banjir. Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi VIII di Kantor Bupati Pesisir Selatan, Sabtu (6/12/2025), setelah melihat langsung kondisi warga yang mengalami kerusakan akibat bencana. Wardatul mengatakan dirinya khawatir terhadap nasib para calon jemaah haji yang kehilangan dokumen penting, seperti paspor dan berkas administrasi lainnya, yang sangat dibutuhkan untuk proses keberangkatan. “Bencana ini tidak memilih siapa pun. Bisa saja calon jemaah haji kita terdampak dan dokumen mereka hilang,” ujarnya. Menurutnya, Kementerian Agama selaku mitra…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Wardatul Asriah, menegaskan pentingnya penanganan khusus bagi kelompok rentan di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi VIII di Kantor Bupati Pesisir Selatan, Sabtu (6/12/2025). Wardatul menilai Pesisir Selatan menjadi salah satu daerah yang mengalami dampak paling parah dibanding wilayah lain di Sumatera Barat. Wardatul menyampaikan bahwa tim Komisi VIII telah meninjau langsung beberapa titik terdampak di 11 kecamatan, didampingi Bupati Pesisir Selatan. Menurutnya, beberapa lokasi menunjukkan kerusakan yang cukup berat dan memerlukan penanganan segera, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat.…

Komisi XI (DPR RI) menyetujui usulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menaikkan batas free float untuk continuous listing obligation dari saat ini sebesar 7,5 persen menjadi minimal 10-15 persen sesuai dengan nilai kapitalisasi pasar. Diketahui, free float dan continuous listing obligation keduanya saling terhubung erat dalam menjaga kualitas saham yang diperdagangkan di bursa. Diketahui, Free Float adalah syarat utama untuk tetap tercatat di bursa. Adapun free float itu sendiri berarti persentase saham yang dimiliki publik dan bebas diperdagangkan. Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan emiten memenuhi minimal persentase free float agar sahamnya likuid. Karena itu, ketentuan minimal ini menjadi bagian dari continuous listing obligation, yaitu kewajiban perusahaan untuk terus memenuhi syarat-syarat agar tetap tercatat sebagai perusahaan…

Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Gianyar, Bali, dalam rangka meninjau kesiapan layanan transportasi laut menjelang masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Kunker ini sekaligus mencermati kesiapsiagaan dalam mendukung penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Turut hadir dalam rapat ini hadir jajaran direksi dari PT PELNI persero dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih menyampaikan bahwa pemerintah dan operator transportasi laut tidak hanya fokus pada lonjakan penumpang selama libur Nataru, tetapi juga harus siap membantu pemulihan pascabencana.  “(Kunjungan ini) berkaitan dengan…

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera mempercepat pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), atau yang dikenal sebagai program bedah rumah, untuk anggaran tahun 2026. Sebab, menurutnya, program utama Kementerian PKP sejauh ini masih bertumpu pada BSPS. “Memang program utama dari Kementerian PKP ini masih bertumpu pada BSPS, termasuk tahun 2026 sudah ada anggarannya, 8,9 triliun itu untuk BSPS semua. Sehingga, target 3 juta, kami yakin kementerian ini mampu untuk mewujudkan itu,” jelasnya dalam dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PKP di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan,…

Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, meminta percepatan penanganan bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, menyusul terisolasinya lebih dari 4.000 Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Bayang Utara. Wilayah tersebut dinilai sebagai titik terdampak paling berat sejak banjir dan longsor besar melanda pada 2 Desember lalu. Lisda menegaskan, kondisi kritis ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut mengingat akses jalan utama putus total dan jembatan ambruk. Akibatnya, bantuan logistik tidak dapat menjangkau warga tanpa dukungan udara. “Kalau tidak dengan helikopter, sangat sulit masuk. Bantuan banyak, tapi nge-drop-nya yang sulit,” ujarnya saat meninjau lokasi bencana, Sabtu (6/12/2025). Karena…