Author: Redaksi

Pemerintah melakukan berbagai evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul banyaknya kasus keracunan makanan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini pun mengingatkan agar ahli gizi di setiap Sekolah Pengelola Pangan dan Gizi (SPPG) untuk menjalankan fungsinya dengan baik dalam pelaksanaan program MBG. “Selama ini ahli gizi di setiap SPPG tidak berfungsi dengan baik. Kalau mereka berfungsi dengan baik, tidak akan terjadi keracunan. Kita harap dengan adanya evaluasi, jangan sampai ahli gizi di setiap SPPG tak berfungsi dengan baik lagi,” kata Yahya Zaini dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com di Jakarta, Rabu, (1/9/2025). Seperti diketahui, Presiden Prabowo memanggil para menterinya ke kediaman…

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Rahmad Budiaji menegaskan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum penting bagi seluruh aparatur negara untuk semakin meneguhkan nilai-nilai kebangsaan. “Peringatan ini bukan sekadar seremoni, tapi refleksi bagi kita semua, khususnya di lingkungan Setjen DPR, untuk menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam tugas pelayanan publik,”ujar Aji, begitu Rahmad Budiaji biasa disapa, kepada sinarharapan.com usai Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).  Dijelaskannya, Pancasila sebagai dasar negara telah terbukti mampu menjaga keutuhan bangsa meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi politik, sosial, maupun budaya. Oleh karena…

Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyoroti serius pencabutan kartu identitas liputan Istana yang dialami seorang jurnalis media nasional. Junico berharap pencabutan ID Pers Istana tidak terulang lagi dan mengingatkan pentingnya pejabat publik terbuka atas kritik. “Pers memiliki mandat publik untuk melakukan kontrol sosial dan menyampaikan informasi apa adanya, termasuk melalui pertanyaan-pertanyaan kritis kepada Presiden maupun pejabat negara,” kata Junico Siahaan dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com di Jakarta, Rabu, (1/10/2025).  “Pencabutan akses liputan hanya karena pertanyaan yang diajukan, justru dapat menimbulkan kesan pembungkaman dan menciptakan preseden buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia,” sambungnya. Seperti diketahui, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI)…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, secara resmi melepas kontingen Korpri Setjen DPR RI yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) XVII Korpri di Palembang, Sumatera Selatan, pada 5–11 Oktober 2025. Pelepasan dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025). Dalam sambutannya, Indra menegaskan bahwa keikutsertaan kontingen Setjen DPR RI dalam ajang olahraga ini harus dimaknai lebih luas dari sekadar kompetisi. “Kemenangan bukan semata-mata diukur dari medali, tetapi juga dari sikap disiplin, ketangguhan mental, kebersamaan tim, serta kemampuan menjaga martabat lembaga yang kita cintai,” ujarnya. Ia menekankan, semangat kompetisi yang sehat, sportivitas, serta keuletan dalam olahraga harus menjadi teladan…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa pengelolaan kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) membutuhkan regulasi yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan otoritas pusat. Hal ini disampaikan saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Senin (29/9/2025). Menurut Aria Bima, penetapan FTZ yang berlaku sejak 2007 hingga kini belum menunjukkan keselarasan tata kelola. Ia menilai, masih ada tarik-menarik kewenangan antara Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, dan Badan Pengelola Batam. “Kita ingin memastikan apakah Perpres FTZ ini sudah cukup memberi kewenangan yang…

Anggota Komisi V DPR RI, Arizal Tom Liwafa, menegaskan pentingnya penyelesaian secara menyeluruh terhadap kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas meski telah berlangsung hampir 20 tahun. Dalam kunjungan kerja Komisi V ke lokasi terdampak, Arizal menyatakan bahwa DPR RI akan terus mendorong pemerintah untuk hadir dan menyelesaikan seluruh persoalan, termasuk ganti rugi bagi warga dan pelaku usaha yang belum menerima haknya. “Kita melihat langsung kondisi di lapangan. Sudah hampir dua dekade, tapi masih banyak warga yang belum menerima ganti rugi. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Arizal kepada sinarharapan.com usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja…

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/9/2025). Kunjungan ini guna meninjau langsung pelayanan pendidikan serta kondisi sarana dan prasarana di institusi pendidikan kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan tersebut. Kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae ini memiliki fokus utama dalam rangka pengawasan terhadap kualitas layanan pendidikan, serta mengevaluasi ketersediaan fasilitas pendukung yang menunjang mutu pendidikan di PIP Semarang. “Komisi V DPR RI ingin memastikan bahwa proses pendidikan berjalan optimal, baik dari sisi pelayanan kepada taruna-taruni maupun dari sisi sarana dan prasarana yang disediakan.…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mendesak Tim Gabungan Pencari Fakta Independen (TGPF) dapat melibatkan enam lembaga nasional untuk bekerja secara tuntas dalam mengungkap seluruh fakta dan dalang di balik berbagai peristiwa kerusuhan yang terjadi sekitar 25 Agustus hingga awal September 2025 silam. Peristiwa ini mencakup demonstrasi di DPR, pembakaran Mako Brimob, penjarahan rumah tokoh nasional, hingga pembakaran gedung DPRD di daerah. Sugiat menyatakan mendukung penuh TGPF untuk mengumpulkan fakta agar dapat menemukan pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. “Saya kepingin yang pertama bahwa tim gabungan pencari fakta independen enam lembaga ini menemukan semua fakta…

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus keracunan massal pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat yang sudah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Ia mengatakan kejadian tersebut menjadi pertanda proses pelaksanaan MBG perlu dievaluasi menyeluruh. “Program ini sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, namun kejadian ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengolahan, distribusi, dan pengawasan mutu makanan,” kata Nurhadi dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Senin (29/9/2025). Seperti diketahui, pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah hampir 1.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan mengalami gejala keracunan massal…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah melakukan evaluasi komprehensif pelaksanaan program MBG (Makan Bergizi Gratis) agar sesuai dengan tujuan awalnya. “Kasus-kasus yang terjadi di lapangan, misalnya soal keracunan makanan,  harus menjadi bahan perhatian dan  evaluasi komprehensif agar program MBG yang baik dan mulia tujuannya ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi anak-anak kita,” ujar Netty dalam keterangannya yang diterima sinarharapan.com di Jakarta, Senin (29/9/2025). Menurut laporan CISDI, sejak awal pelaksanaan MBG hingga saat ini, ada 5626 kasus keracunan makanan yang dialami siswa di 16 provinsi, tertinggi di Jawa Barat sebanyak 2051 kasus. Menurut Netty, kasus keracunan MBG tidak bisa…