Author: Redaksi

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah disusun dengan mempertimbangkan prinsip negara kesatuan, penguatan teritorial, dan keadilan sosial. Hal itu disampaikan Utut usai memberikan keterangan dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara 68, 82, dan 92/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian materiil UU TNI, Kamis (9/10/2025). Sidang tersebut merupakan lanjutan dari sidang sebelumnya pada Rabu (24/9) yang sempat ditunda karena DPR dan Pemerintah belum dapat menyampaikan keterangan. Utut menjelaskan, dalam sidang kali ini DPR memberikan penjelasan terhadap sejumlah pasal yang digugat pemohon. Untuk Perkara 68/PUU-XXIII/2025, ia…

Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyatakan dukungan atas rencana pemerintah menghapus tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selama ini menjadi kendala dalam akses layanan peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini dinilai sejalan dengan mandat negara untuk memastikan jaminan kesehatan sebagai hak dasar seluruh rakyat Indonesia, khususnya kelompok rentan. “Kami melihat inisiatif ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dari risiko kesehatan dan beban finansial yang menumpuk,” kata Arzeti dalam keterangan rilisnya yang diterima sinarharapan.com di Jakarta, Kamis (9/10/2025). Seperti diketahui, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan pemerintah tengah mengkaji dan merancang kebijakan penghapusan tunggakan…

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang meminta donasi Rp1.000 atau seribu per hari kepada warganya. Meski hal tersebut dinilai sah secara hukum, menurut Khozin, mekanisme penggalangan dana sebaiknya dikembalikan kepada masyarakat agar lebih transparan, partisipatif, dan tidak menimbulkan resistensi publik. Khozin menjelaskan, dasar hukum penggalangan dana yang dilakukan Pemda tercantum di sejumlah aturan seperti Pasal 36 UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Pasal 75 PP 29 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. “Secara normatif, tidak ada soal. Meski ketentuan ini jarang dilakukan oleh pemerintah dalam menggalang dana untuk…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani bertemu dengan delapan pemain muda Indonesia penerima program beasiswa sepak bola Korea–Korea Seleção (KKS) yang akan mengikuti pelatihan selama satu tahun di Portugal. Para penerima beasiswa KKS akan berangkat ke Portugal untuk berlatih, bersekolah, dan bertanding selama satu tahun di negara asal Cristiano Ronaldo itu. Adapun 8 pemain sepak bola muda penerima beasiswa KKS itu bertemu Puan di ruangan pimpinan DPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (8/10/2025). Pertemuan berlangsung hangat dan santai di mana Puan sempat mengajak 8 pesepakbola itu makan siang bersama. Program KKS sendiri merupakan hasil kolaborasi dan…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja reses Komisi IX DPR ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Aceh, pada Selasa (07/10). Menurut Putih Sari, keberhasilan program makan bergizi gratis tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran atau bahan pangan, tetapi juga oleh keterlibatan aktif sekolah dan pemerintah daerah dalam memastikan distribusi serta konsumsi makanan bergizi berjalan optimal di setiap wilayah. “Program makan bergizi gratis ini masih baru, dan pelibatan pemerintah daerah juga baru dimulai. Karena itu, koordinasinya…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Forum Satu Data DPR RI Tahun 2025, yang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Satu Data DPR RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan DPR RI dalam membangun tata kelola data yang terpadu, akurat, dan berdaya guna, sejalan dengan kebijakan nasional Satu Data Indonesia serta visi menuju Parlemen Modern yang transparan dan berbasis bukti (evidence-based policy). Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa data kini menjadi elemen strategis dalam menentukan arah kebijakan dan keputusan yang tepat. “Kita hidup di era di mana…

Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, meminta TNI tidak usah ragu-ragu menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat. Apalagi, tegasnya, ormas tersebut bertindak bak preman, merasa berkuasa dan aman karena diduga terafiliasi partai politik. Hal ini disampaikannya saat Rapat dengan jajaran Kodam III Siliwangi dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebagai Politisi Fraksi Partai Partai Gerindra, ia menyatakan bahwa partainya tidak pernah membenarkan perilaku premanisme. “Di sini mau saya sampaikan, Pak. Hantam saja! Mereka bukan bagian dari Partai Gerindra. Kalau mereka ngaku begitu silakan ditindak. Bahkan kalaupun ada unsur resmi…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk mengecek pembangunan pondok-pondok pesantren se-Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai upaya pemerintah agar tragedi ambruknya bangunan seperti di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, tidak terulang kembali. Menurut Cucun, penunjukan Cak Imin untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur pesantren di tanah air sudah tepat. Hal ini disebutnya membuktikan bahwa negara telah hadir untuk pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa. “Tentu kami apresiasi respons Presiden Prabowo terkait mitigasi terhadap infrastruktur pesantren,…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) harus melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya. Komisi III DPR RI secara aktif melakukan serap aspirasi dari berbagai pihak, baik lembaga penegak hukum maupun kalangan akademisi dan masyarakat sipil, untuk menyempurnakan RUU KUHAP yang saat ini tengah dibahas sebagai pembaruan dari KUHAP tahun 1981. “Kami di Komisi III berkeliling ke berbagai daerah dan pihak untuk menerima masukan tentang RUU KUHAP. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa setiap pasal dan rumusan dalam RUU ini benar-benar mewakili kepentingan semua pihak,” ujar…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah bersikap tegas keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Oktober ini. Menurutnya, olah raga merupakan ajang promosi dan diplomasi. Karena itu, ia menegaskan pelaku genosida yang sangat barbar seperti Israel apalagi terhadap rakyat yang sedang dijajahnya di Gaza, tdk perlu diberi panggung untk promosi negaranya. Oleh karenanya, Sukamta menegaskan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di tanah air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan, “Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang…