Author: Redaksi

Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPR RI resmi mengesahkan RUU Satu Data Indonesia menjadi Undang-Undang Satu Data Indonesia. Pengesahan tersebut menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola data nasional yang lebih terintegrasi, komprehensif, berkualitas, dan mendukung perencanaan pembangunan nasional. Anggota Baleg DPR RI, Ledia Hanifa Amalia, yang juga merupakan anggota Panja RUU Satu Data Indonesia, juga menegaskan bahwa integrasi data bukan berarti seluruh data dapat diakses atau dipertukarkan secara bebas. Dalam Undang-Undang Satu Data Indonesia, data memiliki klasifikasi tertentu, termasuk data terbuka, terbatas, dan tertutup. Pertukaran data harus dilakukan sesuai dengan klasifikasi dan ketentuan perlindungan data…

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak Perum Bulog segera mendistribusikan pasokan beras dari gudang ke pasar-pasar. Langkah percepatan ini dinilai krusial untuk meredam lonjakan harga pangan yang mulai meresahkan masyarakat, khususnya menjelang momentum hari raya pada bulan Desember mendatang. “Stok di Bulog terlihat aman. Tetapi yang perlu dipastikan adalah seluruh beras itu bisa hadir di pasar dengan harga terjangkau oleh masyarakat,” papar Daniel dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Komplek Pergudangan Bulog Nusaniwe, Ambon, Maluku, Jumat (9/10/2026). Politisi Fraksi PKB ini mengungkapkan bahwa belakangan ini dirinya menerima banyak keluhan melalui pesan singkat dari warga dan…

Anggota Komisi I DPR RI Rudianto Tjen menekankan pentingnya Badan Intelijen Negara (BIN) di pusat hingga daerah (Badan Intelijen Daerah/BINDA) untuk menjadi leading sector persoalan intelijen nasional. Hal ini guna memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mendeteksi dan mencegah potensi ancaman keamanan. Menurutnya, informasi yang telah terdeteksi sejak dini perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi yang intensif agar potensi gangguan dapat dicegah sebelum benar-benar terjadi. Hal itu disampaikan Rudianto saat mengikuti pertemuan Komisi I DPR RI dengan jajaran Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Sulawesi Selatan dalam rangka kunjungan kerja reses di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/10/2026). “Kita perlu mendukung BINDA karena dari apa yang…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyambut positif lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27/2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platfrom Digital atau Perpres Ojol. Namun demikian, ia mewanti-wanti agar tiga kementerian pelaksana yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian UMKM, dan Komdigi kompak menjalankan amanat Presiden Prabowo dalam melindungi para driver ojek online. “Kami menyambut positif komitmen Presiden melindungi para pekerja transportasi online, khususnya terkait batasan pembagian komisi minimal 92 persen untuk pengemudi serta jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun, catatannya ada pada eksekusi. Ketika satu urusan diampu oleh tiga kementerian yang berbeda, risiko utama yang membayang-bayangi adalah ego sektoral dan kelambatan koordinasi,”…

Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menyoroti keterbukaan dokumen lingkungan perusahaan sektor energi. Ia meminta agar penilaian kinerja lingkungan perusahaan tidak hanya tercermin dari perolehan peringkat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), tetapi juga didukung tata kelola dokumen yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI di Lampung, Jumat (9/10/2026). Ia menekankan bahwa keterbukaan dokumen lingkungan diperlukan agar pelaksanaan tanggung jawab perusahaan dapat diketahui dan diawasi. “Jangan sampai PROPER-nya sudah emas, sudah biru, sudah hijau, tapi tata kelolanya untuk dokumen-dokumennya tidak pernah dibuka secara transparansi,” ujar Meitri.…

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta jajaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berkoordinasi dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat sipil untuk menelusuri titik-titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Ia menilai dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam upaya pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia. “Ini pelanggaran HAM, Pak. Walaupun ini bukan tugas Bapak, tapi domain HAM-nya ada,” tegas Willy dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (9/10/2026). Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, termasuk tingginya jumlah kasus infeksi saluran pernapasan…

Komisi VII DPR RI menyoroti makin beratnya beban operasional yang harus ditanggung para pelaku industri di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sorotan tersebut terungkap dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII yang membahas berbagai persoalan yang dihadapi sektor industri dan dunia usaha di Sulsel, pada Jumat (9/10/2026). Dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Sulsesl dan jajaran kementerian mitra, Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengkritisi situasi yang kian menekan dunia usaha. Ia menilai para pelaku industri saat ini berada dalam posisi yang sangat sulit akibat kombinasi kewajiban pajak yang tinggi, penurunan pendapatan, serta gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. “Pelaku…

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong penguatan pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan, melalui mekanisme pengenalan tanda bahaya untuk dilaporkan sebelum kekerasan terjadi. Menurutnya, persoalan perempuan dan anak ibarat fenomena gunung es, dengan kasus yang muncul ke permukaan hanya sebagian kecil. “Kami berharap dari Komisi VIII ini pencegahan. Bagaimana caranya ketika perundungan itu saat mau dilakukan oleh seseorang, itu sudah bisa dipencet bel tanda bahaya,” ujar Marwan saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Jumat (9/10/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra yang mewakili Gubernur…

Komisi XII DPR RI meminta pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kepulauan Riau (Kepri) diperkuat untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Permintaan tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI menyusul proyeksi penyaluran biosolar yang berpotensi melampaui kuota sekitar 8 persen berdasarkan pemaparan mitra kerja. Anggota Komisi XII DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI Jalal Abdul Nasir mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap penyediaan energi oleh PT Pertamina Patra Niaga, termasuk penyaluran BBM dan LPG bersubsidi di Kepri. “Kunjungan kerja ini merupakan…

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat yang mengalami pencabutan izin usaha. Dari 161 bank yang dicabut izin usahanya secara nasional sejak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdiri pada 2005 hingga 6 Oktober 2026, sebanyak 48 bank di antaranya berasal dari Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Anis kepada sinarharapan.com usai pertemuan dengan LPS dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI di Bandung Barat, Jumat (9/10/2026). Ia mendorong pendalaman terhadap berbagai faktor yang menyebabkan banyak BPR dan BPRS di Jawa Barat mengalami kegagalan. “Kita…