Author: Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menyoroti kesiapan Polres Metro Jakarta Utara menghadapi perkembangan kejahatan sekaligus penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan pengawasan dalam rangka reses ke Polres Metro Jakarta Utara baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, Jajaran Polres Metro Jakarta Utara menyampaikan bahwa penerapan KUHP dan KUHAP baru membutuhkan peningkatan pemahaman personel, penyesuaian standar operasional prosedur (SOP) penyelidikan dan penyidikan, pengelolaan barang bukti, serta penguatan sumber daya penyidik. Selain itu, masih diperlukan penambahan personel, peremajaan sarana dan prasarana, dukungan anggaran, serta penguatan digitalisasi. Personel juga…

Tim Badan Legislasi (Baleg) melakukan Kunjungan Kerja ke Jayapura, Papua, dalam rangka menyerap masukan untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (10/8/2026). Serap masukan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua Barat Daya, tokoh masyarakat adat, hingga perguruan tinggi setempat. Atas pelbagai masukan tersebut, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia pun memberikan apresiasi. Menurutnya, pandangan dari berbagai pihak di daerah memberikan perspektif baru yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat adat secara lebih komprehensif. Ia menekankan pembahasan RUU Masyarakat Adat…

Lonjakan wisatawan ke Gili Meno, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati mengingatkan, peningkatan kunjungan wisatawan, terutama saat musim liburan, berpotensi membuat volume sampah melonjak dan membebani sistem pengangkutan yang selama ini mengandalkan penyeberangan ke daratan. Rahmawati mengatakan, sampah dari Gili Meno selama ini masih dibawa menyeberang ke daratan untuk ditangani. Pola tersebut dinilai kurang efisien jika aktivitas pariwisata terus meningkat karena semakin banyak wisatawan berarti semakin besar pula sampah yang harus diangkut keluar pulau. “Puluhan sampah itu dibawa ke darat, dibawa ke seberang. Otomatis kalau…

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah segera menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak mengancam keselamatan masyarakat. Termasuk kebakaran hebat di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Menurutnya, meluasnya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo hingga dilaporkan mencapai sekitar 520 hektare dan keputusan menutup seluruh akses wisata merupakan kondisi serius yang membutuhkan konsentrasi penuh pemerintah pada pengendalian api, perlindungan ekosistem, dan keselamatan masyarakat. “Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan,” kata Puan dalam keterangan persnya, Senin (10/8/2026). Seperti diketahui, karhutla di kawasan Bromo yang…

Komisi XIII DPR RI mendukung penuh langkah tegas pemerintah untuk memperketat proses naturalisasi Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kebijakan ini dinilai krusial guna melindungi aset nasional serta mencegah penyalahgunaan status kewarganegaraan untuk kepentingan kepemilikan properti dan lahan. ​Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki regulasi yang jelas dan komprehensif. Menurutnya, pemberian status WNI tidak boleh sekadar didasarkan pada alasan praktis seperti status atlet, investasi, maupun ikatan pernikahan. ​”Menjadi warga negara itu bukan hanya soal utilitarian untuk jadi atlet, menanam investasi, menikah, atau bahkan penguasaan aset. Seseorang yang memilih menjadi WNI harus…

Kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, semakin meluas. Data sementara yang telah diverifikasi menunjukkan sekitar 520 hektare kawasan terdampak kebakaran, dengan sekitar 300 hektare terbakar pada malam sebelumnya. Anggota Komisi IV DPR, Usman Husin menyoroti lemahnya pengawasan di kawasan hutan konservasi. Ia menilai penerapan aturan dan pengawasan petugas perlu dievaluasi, termasuk terkait pekerjaan perbaikan jalur perlintasan di kawasan konservasi. “Dilihat dari kejadian ini ada kelemahan di pengawasan di hutan konservasi, kelemahan dari petugas pengawasan dan aturan yang tidak dijalankan atau diterapkan dengan benar,” kata Usman kepada sinarharapan.com, Senin (10/8/2026). Usman Husin meminta Kementerian Kehutanan segera menambah armada water bombing…

Nama Norman Joesoef belakangan mencuat untuk mengisi posisi Calon Wamenhan. Diketahui, Norman dikenal sebagai pengusaha yang berkecimpung di sektor industri pertahanan. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang akan dipercaya Presiden untuk mengisi posisi tersebut. Merespons hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai sosok dari kalangan nonmiliter tetap memiliki peluang untuk mengisi posisi Wamenhan. “Apabila nantinya posisi tersebut diisi oleh sosok dari kalangan nonmiliter, saya kira hal itu tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang otomatis menimbulkan gesekan dengan TNI,” kata Dave dalam keterangan yang dikutip sinarharapan.com, di Jakarta, Minggu (9/8/2026). Ia menambahkan selama pembagian…

Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, meminta pemerintah mengkaji secara komprehensif rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang membuka peluang kenaikan gaji kepala daerah. Menurut Indrajaya, wacana kenaikan gaji tersebut perlu dipertimbangkan secara matang, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang masih dijalankan pemerintah pusat. “Rencana kenaikan gaji kepala daerah harus dikaji secara mendalam. Kita memahami bahwa PP Nomor 109 Tahun 2000 sudah berlaku selama 26 tahun dan memang layak dievaluasi. Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi fiskal nasional serta prioritas penggunaan anggaran negara,” kata Politisi Fraksi PKB…

Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, menyoroti pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengenai maraknya dugaan pengkaplingan kawasan laut di Batam tanpa melalui prosedur perizinan yang semestinya. Aus menilai pengakuan tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perizinan pemanfaatan ruang laut. Ia mengingatkan agar negara tidak kembali kecolongan sebagaimana polemik penguasaan kawasan laut yang sempat menjadi perhatian publik pada 2025 lalu. “Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Pengalaman kasus penguasaan kawasan laut pada 2025 seharusnya menjadi pelajaran berharga. Jangan sampai negara kembali kecolongan akibat…

Anggota Komisi IV DPR, Usman Husin, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Sumatera Selatan yang hampir setiap tahun mengalami kejadian serupa saat musim kemarau. Menurut Usman, pemerintah seharusnya telah memiliki pola mitigasi yang lebih efektif mengingat kebakaran hutan kerap terjadi di lokasi yang sama setiap tahunnya. Karena itu, ia menilai upaya pencegahan harus menjadi prioritas, bukan hanya penanganan ketika kebakaran sudah meluas. “Karhutla ini terjadi hampir setiap tahun dan bahkan di lokasi yang sama. Seharusnya Kementerian Kehutanan sudah memiliki langkah antisipasi sejak awal sehingga kebakaran bisa dicegah sebelum meluas,” kata Usman Husin…