Author: Redaksi

Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Menurutnya, pembentukan komite ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. “Pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua merupakan terobosan penting. Komite ini diharapkan menjadi wadah koordinasi dan inovasi kebijakan yang berorientasi pada rakyat serta mampu mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua,” ujar Indrajaya dalam keterangan tertulis yang dikutip sinarharapan.com di Jakarta, Minggu (12/10/2025). Politisi Fraksi PKB ini menilai, komite tersebut dapat menjadi jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua, memastikan agar…

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa kembali menunjukkan komitmennya terhadap kemajuan pendidikan di daerah pemilihannya Jawa Barat VII. Dalam kegiatan reses yang digelar di Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, pada akhir pekan ini, Saan menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 155 siswa SDN Cinangka. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk sapa warga ini juga menjadi ajang silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat setempat. Dalam suasana penuh kehangatan, Saan Mustopa menyerahkan bantuan PIP secara simbolis kepada para siswa yang didampingi orang tua dan guru. Selain itu, ia turut membagikan perlengkapan alat tulis untuk mendukung semangat belajar anak-anak. Keceriaan tampak terpancar…

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur XI Willy Aditya, menentang langkah BPJS Kesehatan yang memutus sementara layanan kepada 50 ribu warga Pamekasan, Jawa Timur, akibat tunggakan iuran selama enam bulan senilai Rp41 miliar. Willy mengingatkan bahwa BPJS adalah institusi jaminan sosial yang dibentuk negara untuk melayani rakyat, bukan lembaga asuransi komersial. “BPJS itu dibuat oleh undang-undang, dia bukan institusi asuransi komersial murni. BPJS dibuat oleh negara untuk melayani warga. Jangan lantas cara berpikir dan bertindaknya seolah swasta murni. Main putus layanan, ancam sana-sini, bukan begitu caranya,” tegas  Willy dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com di Jakarta, Sabtu (11/10/2025). Legislator Fraksi Partai…

Anggota Komisi XI DPR RI, Tommy Kurniawan, mengapresiasi langkah tegas Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto yang memecat 26 pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak karena diduga terlibat praktik penerimaan uang panas. Menurut Tomkur, sapaan akrabnya, keputusan tersebut menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam membersihkan institusi keuangan negara dari perilaku koruptif. “Ini langkah berani dan perlu diapresiasi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Uang pajak harus benar-benar dari rakyat, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk memperkaya oknum penjahat,” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com di Jakarta, Jumat (10/10/2025). Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mengungkapkan bahwa Desa Garung masih masuk dalam kawasan hutan, sehingga perlu penataan segera. Hal itu ia dalam kunjungan kerja spesifik terkait penataan kawasan dan peningkatan sektor pertanian di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng) belum lama ini “Masih banyak desa, termasuk di sini yang berada dalam kawasan hutan, sehingga perlu dilakukan penataan dengan segera,” kata Ahmad Yohan dikutip sinarharapan.com, Jumat (10/10/2025). Menurutnya, langkah itu menjadi penting agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum serta ketenangan dalam menjalani kehidupan, termasuk ketika mereka berusaha membangun perekonomian secara berkelanjutan. “Tentu ini…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus isi pasal pada Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 44 ayat (1) dan (2). Menurutnya, aturan ini memperbolehkan pelaku jasa keuangan melakukan penagihan melalui pihak ketiga atau jasa penagih utang/debt collector. “Saya mendesak OJK menghapus aturan pelaku jasa keuangan yang boleh melakukan penagihan utang menggunakan jasa pihak ketiga. Alasannya, praktik di lapangan tidak sesuai aturan dan malah banyak tindak pidana, saya mendorong juga masalah utang ini diselesaikan secara perdata,” kata Abdullah dalam keterangannya, Jumat (10/10/2025). Abdullah mengaku…

Petambak udang nasional belakangan resah akan masa depan industri perudangan kian memuncak pada Oktober ini. Pasalnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) menetapkan Red Line atau tenggat hingga 31 Oktober 2025 untuk penyelesaian kasus dugaan paparan radiasi Cesium-137 pada salah satu produk udang dari Cikande, Banten dan berpotensi mengancam keberlangsungan ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat. Merespon hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono, menyatakan telah bergerak cepat menindaklanjuti persoalan ini sejak awal mencuat di media. “Begitu kasus ini muncul, saya langsung mengingatkan dan mendorong KKP agar fokus serta bertindak cepat. Dalam Raker APBN 2026…

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Angraeni menyambut baik inovasi penyegaran seragam yang diperkenalkan TNI. Menurutnya, hal itu sebagai langkah pembaruan institusi, sekaligus berharap TNI terus berkembang menjadi lebih modern dan adaptif menghadapi berbagai tantangan di era digital.  “Seragam yang berbeda dari biasanya ini merupakan bentuk pembaruan yang dihadirkan TNI, agar tampil lebih dinamis dan sesuai dengan perkembangan tanpa menghilangkan identitas serta tradisi,” ujarnya kepada sinarharapan.com dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi I ke Semarang, Jawa Tengah, Kamis (9/10/2025). Selain itu, Amelia turut memberikan dukungan terhadap langkah-langkah inovatif sekaligus penegasan peran TNI yang harus terus relevan untuk menjaga keamanan nasional. “Di usia ke-80…

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI menggelar kegiatan sosial berupa sunatan massal bagi anak-anak dari keluarga besar DPR RI. Kegiatan yang berlangsung di Selasar Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Kamis (9/10/2025) ini terselenggara atas kerja sama antara PIA DPR RI dengan PT Pertamina (Persero) melalui Indonesia Healthcare Corporation (IHC) Group. Sebanyak 100 anak mengikuti kegiatan sunatan massal tersebut. Mereka merupakan anak-anak dari pegawai DPR RI, tenaga kebersihan, petugas pengamanan, hingga masyarakat sekitar kompleks parlemen. Kegiatan ini juga melibatkan sekitar 50 tenaga medis profesional dari IHC Group yang…

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah kekurangan kebutuhan rumah atau backlog perumahan nasional masih mencapai 9,9 juta unit. Artinya, hampir 10 juta rumah tangga di Indonesia tidak memiliki hunian milik sendiri. Angka ini bisa jauh lebih besar jika memperhitungkan pertumbuhan jumlah keluarga baru dan kelayakan tempat tinggal hingga 2025. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah pun meresponnya melalui peluncuran Program 3 Juta Rumah. Program ini merupakan bagian dari program prioritas nasional yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Program 3 Juta Rumah adalah upaya nyata kehadiran negara untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau…