Author: Redaksi

Dalam kunjungan kerjanya ke UIN Antasari Banjarmasin, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti pentingnya kepastian hukum atas status lahan kampus. Ia menegaskan, tanpa legalitas yang jelas, upaya pengembangan kampus akan terkendala, meskipun program dan pendanaannya sudah berjalan. Selly mengungkapkan bahwa saat ini UIN Antasari tengah menghadapi gugatan dari pihak tertentu terkait status kepemilikan lahan kampus. Menurutnya, hal ini harus segera diselesaikan agar tidak menghambat proses pendidikan dan pembangunan fasilitas yang dibiayai dari dana negara. “Kami mendapat laporan bahwa ada pihak yang menggugat status tanah kampus. Ini tentu menjadi perhatian serius, apalagi pembangunan kampus ini dibiayai melalui Surat…

Read More

Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub menegaskan bahwa insiden kekerasan yang terjadi pada 22 September 2025 di kawasan konsesi PT. Toba Pulp Lestari (TPL), Kabupaten Toba, merupakan bentuk dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Hal itu disampaikan Muslim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XIII DPR RI dengan masyarakat korban, aparat penegak hukum, dan perwakilan perusahaan di Medan. Muslim Ayub menyampaikan bahwa kejadian tersebut menunjukkan adanya kekerasan sistematis terhadap masyarakat yang telah lama bermukim di tanahnya sendiri. “Pada kejadian 22 September lalu, masyarakat diserang oleh segerombolan sekitar 150 orang bertopeng dan…

Read More

Anggota Komisi XI DPR RI, Amin AK, menegaskan pentingnya sinergi antara PT Industri Kereta Api (INKA), PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Danantara untuk memperkuat kapasitas produksi sekaligus memastikan kontribusi nyata BUMN terhadap pendapatan negara. Menurutnya, kolaborasi tiga pihak ini merupakan kunci agar industri perkeretaapian nasional mampu berjalan efisien dan berdaya saing. “Kita sudah menggali dalam tadi tentang kapasitas produksi, tentang TKDN, dan tentang permintaan pasarnya yang ternyata 95 persen masih PT KAI. Oleh karena itu tadi kami sampaikan, mumpung ada Danantara, PT INKA (dan) PT KAI ini harus berkolaborasi. Sehingga kapasitas produksi itu benar-benar terpenuhi dengan baik. Tidak…

Read More

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai negara harus hadir dalam mengawasi pembangunan pesantren, khususnya terkait konstruksi bangunan, agar musibah serupa di Jawa Timur tidak kembali terjadi. Hal tersebut ia sampaikan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Cucun mengungkapkan pemerintah daerah dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sudah turun tangan dalam penanganan darurat. Namun ia menekankan pentingnya langkah mitigasi, termasuk dukungan psikologis bagi para santri yang terdampak. “Penguatan traumanya juga buat santri-santri yang kemarin mengalami musibah itu,” ujar Politisi Fraksi PKB itu. Menurut Cucun, pesantren sejatinya menjadi mitra strategis negara dalam mencerdaskan bangsa, sehingga pemerintah seharusnya aktif…

Read More

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mewanti-wanti agar tidak terjadi tumpang tindih peran antara regulator dan operator di BUMN. Hal ini menjadi responsnya setelah DPR mengesahkan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN pada sidang Paripurna Keenam Masa Persidangan I 2025-2026, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10). Pasca beleid disahkan, kata Puan, maka sudah secara tegas peran BUMN harus dijalankan. Ia pun berharap regulasi baru ini dapat memperkuat fungsi BUMN sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. “Implementasi di lapangan akan menjadi tolok ukur. DPR akan terus mengawasi agar perubahan ini…

Read More

Komisi XI DPR RI ingin memastikan penyaluran subsidi di berbagai sektor yang dicanangkan pemerintah berjalan tepat sasaran dan tepat guna, sehingga bisa berdampak langsung kepada Masyarakat luas. “Kami ingin memastikan bahwa subsidi yang digelontorkan Pemerintah itu tepat sasaran dan tepat guna. Oleh karena itulah kami, Komisi XI DPR membagi kunjungan kerja Reses ketiga kota, yakni Madiun, Solo, dan Jogja. Khusus di Yogyakarta kami mengawasi kebijakan subsidi dan kompensasi di bidang energi yang bersumber dari APBN (Anggaran pendapatan belanja negara),” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro usai pertemuan dengan Pertamina Patra Niaga di Yogyakarta, Jumat…

Read More

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas tragedi runtuhnya bangunan musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan korban jiwa. Peristiwa ini terjadi pada Senin (29/9) sore, ketika proses pengecoran lantai empat pondok sedang berlangsung, hingga tiang pondasi diduga tidak mampu menahan beban. “Semoga Allah memberikan ketabahan dan kesabaran bagi keluarga korban serta civitas pesantren. Juga mengampuni yang wafat, dan memberi kesembuhan bagi yang terluka,” ujar Maman kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (2/10/2025). Berdasarkan data sementara hingga Rabu (1/10) malam, total korban yang telah dievakuasi mencapai 107 orang, dengan lima di…

Read More

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan capaian kinerja DPR RI sepanjang tahun sidang 2024–2025. Dalam bidang legislasi, DPR RI bersama pemerintah berhasil mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang serta membahas 10 RUU yang saat ini berada pada tahap pembicaraan tingkat I. Dalam fungsi anggaran, DPR RI bersama pemerintah melaksanakan pembahasan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban anggaran negara. Setiap pembahasan selalu mencermati efektivitas penggunaan anggaran serta memberikan masukan kritis agar alokasi benar-benar bermanfaat bagi rakyat. DPR RI juga aktif menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk tim pengawas, tim pemantau, hingga panitia kerja. Selain itu, dilakukan pula rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum,…

Read More

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya transformasi kelembagaan DPR RI agar semakin dekat dengan rakyat. Menurutnya, sejarah tidak hanya mencatat banyaknya undang-undang yang disahkan atau besarnya anggaran yang dikelola, melainkan sejauh mana setiap keputusan DPR RI memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Apakah hidup rakyat lebih mudah dan nyaman? Kita semua yang duduk di ruangan ini adalah wakil rakyat yang lahir dari rakyat, hadir untuk rakyat, dan harus kembali kepada rakyat. Amanat yang kita emban bukanlah hak istimewa, melainkan tanggung jawab untuk bekerja bagi kepentingan rakyat,” ujar Puan dalam Rapat Paripurna laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2024–2025 di Gedung…

Read More

Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan bahwa anggota DPR RI harus berani menjawab kritik dari masyarakat, baik yang bernada halus maupun kasar dengan membuktikan kerja nyata. Puan pun meminta maaf jika kinerja dewan yang bekerja selama satu tahun sejak dilantik pada Agustus 2024 lalu, belum sempurna. Hal tersebut dinyatakan Puan saat menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 dalam rapat paripurna khusus yang digelar di di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Adapun paripurna khusus ini diadakan sekaligus untuk memperingati HUT ke-80 DPR RI. Puan mengatakan bahwa sejarah tidak mencatat jumlah undang-undang yang disahkan DPR, ataupun…

Read More