Author: Redaksi

DPR RI secara resmi menyetujui calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI, setelah sebelumnya Komisi XI DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Laporan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun sidang 2025-2026, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Pengesahan yang dilakukan merupakan bagian dari mekanisme konstitusional DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan checks and balances terhadap Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. “Apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur BI tersebut, apakah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan perlindungan kepada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, tanpa memandang status hukum yang melekat pada mereka. Pernyataan ini disampaikannya untuk merespons maraknya kasus WNI yang terjerat masalah hukum di mancanegara, termasuk dugaan keterlibatan dalam sindikat kejahatan siber (scammer). Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers usai memimpin Rapat Kerja dengan Kapolri di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Ia menekankan bahwa fungsi perlindungan negara tidak boleh luntur hanya karena seorang warga negara berstatus tersangka atau terpidana di negara lain. “Terkait warga negara kita di…

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri dan Kapolda se-Indonesia untuk mengevaluasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepanjang Tahun Anggaran 2025, sekaligus membahas rencana kerja Polri pada Tahun Anggaran 2026. Dalam evaluasi tersebut, Komisi III DPR RI menyampaikan sejumlah catatan strategis yang bernilai krusial untuk meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, evaluasi kinerja Polri tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga menyangkut cara Polri menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Menurutnya, sikap dan pendekatan aparat kepolisian dalam merespons dinamika sosial menjadi salah satu indikator…

Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari menekankan pentingnya penguatan mitigasi lingkungan sebagai fondasi utama ketahanan bencana nasional. Menurutnya, perlindungan lingkungan harus diarahkan pada langkah pencegahan yang nyata dan terukur. Politisi Fraksi PKB ini menilai peningkatan resiko bencana ekologis menuntut negara untuk lebih serius memperkuat instrumen mitigasi, terutama melalui intervensi teknis yang langsung berdampak di lapangan. “Anggaran seharusnya difokuskan untuk peralatan pencegahan, pembangunan laboratorium, serta pemantauan polusi udara dan air agar risiko bencana bisa ditekan sejak awal,” ujar Ratna dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XII bersama Menteri Lingkungan Hidup di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Legislator Dapil Jawa…

Ketidaksinkronan regulasi antara Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Ketenagakerjaan dinilai berpotensi menghambat perlindungan hak serta pemenuhan kese1jahteraan keluarga perkawinan campuran di Indonesia. Perbedaan perlakuan hukum tersebut tidak hanya berdampak pada status pasangan dan anak warga negara Indonesia (WNI), tetapi juga memengaruhi keberlangsungan kehidupan keluarga secara sosial dan ekonomi. Persoalan ini menjadi perhatian Komisi IX DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia) dan Aliansi Perkawinan Antar Bangsa (APAB), Senayan, Jakarta, Senin, (26/1/2026). Dalam rapat tersebut, para pemangku kepentingan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi keluarga perkawinan campuran akibat masih adanya kebijakan yang menyamakan pasangan atau…

Anggota Komisi XIII DPR RI Al Muzzammil Yusuf meminta pemerintah tidak berhenti pada langkah administratif dalam mencabut izin 28 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kerusakan ekologis penyebab bencana di Sumatra. Ia menekankan pentingnya penyampaian rencana pemulihan lingkungan secara terbuka kepada publik agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan. Hal tersebut disampaikan Al Muzzammil dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). “Tadi banyak teman-teman memberikan perhatian dan apresiasi terhadap pencabutan izin dari 28 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam perusahaan ekologis yang berdampak pada bencana Sumatra. Kita apresiasi pencabutan tersebut,…

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pendapatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah sebagai yang tertinggi di Indonesia pada 2025. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026). Abdul Wachid menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Baznas Pusat, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan perolehan dan kebutuhan pengelolaan dana zakat yang paling besar dibandingkan daerah lain di seluruh Indonesia. “Kalau kita lihat laporan Baznas Pusat, Jawa Tengah ini pendapatan Baznas-nya termasuk yang paling tinggi se-Indonesia,” ujar Abdul Wachid kepada Parlementaria usai pertemuan. Menurutnya,…

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, mendorong penguatan tata kelola pemasyarakatan pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Penguatan tersebut dilakukan melalui sinergi lintas sektor guna menjawab tantangan transisi sistem pemidanaan sekaligus mengatasi persoalan klasik pemasyarakatan, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Kunjungan kerja spesifik komisi XIII DPR RI ke Kantor Ditjen pemasyarakatan Jawa Barat, dilakukan untuk menjalankan dua agenda utama. Agenda pertama adalah pembahasan Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan yang berfokus pada pembenahan tata kelola pemasyarakatan. “Kami sedang membentuk Panja Pemasyarakatan yang salah satu fokusnya adalah tata kelola. Jawa Barat menjadi penting…

Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mendorong penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahkan hingga setingkat kementerian, guna memastikan penanganan bencana di Indonesia dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif. Hal tersebut disampaikannya usai kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (22/1/2026), dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan bencana. Menurut Husni, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi. Sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026, bencana besar terjadi secara beruntun di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bahkan meluas ke puluhan kabupaten. “Indonesia ini bisa dikatakan…

Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menekankan pentingnya penguatan tanggung jawab produsen dalam mendukung transisi menuju industri hijau, khususnya melalui pengelolaan kemasan produk yang ramah lingkungan. Hal itu disampaikan Erna usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk., di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (23/1/2026). “Setelah melakukan kunjungan ke PT Sido Muncul, ada beberapa masukan dan rekomendasi yang kami sampaikan, terutama terkait kemasan produk. Ini menjadi penting karena pemerintah saat ini sangat mendorong green energy, dengan target puncaknya pada tahun 2029,” jelasnya. Ia mengingatkan bahwa regulasi terkait pengelolaan sampah dan…