Author: Redaksi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi dan memulihkan hak dua guru SMAN 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan yaitu Abdul Muis dan Rasnal. Diketahui, sebelumnya, kedua guru tersebut, diberhentikan dan tersangkut kasus hukum setelah membantu pembayaran gaji guru honorer melalui iuran sukarela orang tua murid. “Komisi X DPR RI menyambut baik dan mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang merehabilitasi dan memulihkan nama baik dua guru di Luwu Utara. Ini bukan hanya pemulihan hak bagi Pak Abdul Muis dan Pak Rasnal, tetapi juga pesan penting bahwa negara hadir ketika guru diperlakukan tidak…

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah mengambil langkah tegas dalam memberantas peredaran produk ilegal yang dinilai merugikan industri sepatu nasional. Hal ini disampaikan usai melakukan kunjungan kerja Komisi VII ke beberapa pabrik sepatu di Serang, Banten. “Yang paling utama adalah menjaga agar jangan sampai ada produk ilegal masuk dari negara lain. Produk ilegal tidak bayar cukai, tidak bayar pajak, barangnya palsu, tapi dijual sangat murah. Ini membuat perusahaan-perusahaan kita menurunkan produksi,” tegas Saleh kepada sinarharapan.com, di Serang, Banten, Jumat (14/11/2025). Ia menyebut penurunan produksi akibat banjirnya barang ilegal dapat berdampak pada menurunnya pendapatan perusahaan dan berpotensi menimbulkan PHK…

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya pemerataan manfaat bagi masyarakat sekitar wilayah operasi panas bumi. Putri menyampaikan bahwa keberadaan perusahaan pengelola panas bumi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar, baik melalui program pemberdayaan maupun tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). “Tentu tadi yang kami soroti juga adalah program pemberdayaan masyarakat ataupun CSR. Kita ingin dengan adanya perusahaan-perusahaan ini yang mengeksplorasi panas bumi, kabupaten-kabupaten ataupun desa-desa di sekitarnya juga merasakan manfaat yang nyata,” ujarnya kepada sinarharapan.com usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat, Jumat…

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar resmi melantik Novianti sebagai Pejabat Fungsional Analis Legislasi Ahli Utama, jabatan tertinggi dalam rumpun analis legislatif di lingkungan Setjen DPR RI. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/11/2025). Dalam sambutannya, Indra menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar penetapan administratif, melainkan bagian dari upaya besar memperkuat kapasitas kelembagaan DPR RI. Ia menyebut jabatan Ahli Utama merupakan pengakuan negara atas kompetensi, pengalaman, dan dedikasi seseorang dalam mendukung fungsi legislasi. “Jabatan ini adalah jenjang tertinggi dalam rumpun analis legislasi. Capaian ini tidak hanya dinilai dari angka kredit,…

Lambannya proses perizinan dinilai menjadi salah satu penyebab utama stagnasi produksi minyak dan gas (migas) nasional. Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menilai situasi ini tidak hanya menghambat kinerja kontraktor, tetapi juga membuat potensi energi Indonesia sulit dioptimalkan. Dalam rapat dengar pendapat Komisi XII DPR RI dengan Kepala SKK Migas dan 14 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Ateng menyoroti bahwa persoalan birokrasi dan pembebasan lahan kerap memakan waktu hingga belasan tahun. Akibatnya, sebagian besar masa kontrak kerja justru habis untuk mengurus izin, bukan memproduksi energi. “Masalah perizinan dan pembebasan lahan ini masih menjadi hambatan untuk percepatan kita melakukan produksi.…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan bahwa kunci utama untuk mempercepat eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Indonesia adalah penguatan upaya pelacakan dan penemuan kasus secara masif, bukan sekadar menunggu kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri. Hal tersebut disampaikan Netty dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR RI tentang Percepatan Eliminasi TBC bersama sejumlah mitra kerja, di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, APPSI, APEKSI, dan APKASI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025). “Menyambung keprihatinan teman-teman anggota, langkah kunci eliminasi TBC itu ada pada pelacakan atau penemuan kasus. Kalau hanya mengharapkan kesadaran masyarakat untuk datang ke fasilitas kesehatan,…

Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai dasar utama dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Ia menilai, nilai-nilai HAM nasional harus berpijak pada ideologi bangsa sendiri, bukan hanya meniru konsep dari Barat. “Pembangunan nasional di bidang pengarusutamaan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia merupakan hal yang sangat vital. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab besar melalui dua institusi, negara dan pemerintahan, dalam rangka bertanggung jawab pada pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia itu,” ujar Ahmad Basarah kepada sinarharapan.com, usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian…

Komisi IV DPR RI menyoroti temuan Gudang Bulog Mandalika yang berada di samping Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Komisi IV DPR RI mengunjungi Gudang Bulog Mandalika, Sandubaya, Kota Mataram, Selasa (11/11/2025). Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto khawatir beras yang didistribusikan dari Gudang Bulog Mandalika kepada masyarakat kurang higienis. “TPA sampah itu waktu kita masuk Gudang Bulog baunya menyengat. Ini kan kurang higienis untuk beras yang disimpan di situ,” kata Titiek usai rapat dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Gubernur, Rabu (12/11). Srikandi Parlemen asal Partai Gerakan Indonesia Raya…

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendorong Kementerian Hukum (Kemenkum), khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), untuk segera merealisasikan pembangunan dan perbaikan sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Provinsi Riau. Langkah ini dinilai mendesak guna mengatasi persoalan overkapasitas yang telah berlangsung lama. “Kalau di Riau, memang Kanwil Ditjen Pemasyarakatannya dengan UPT-UPT-nya sudah sejak lama mengalami masalah overkapasitas. Tapi penanganannya cukup bagus, seperti Lapas Bagansiapiapi yang kapasitasnya 98 tapi dihuni 1.200 orang, tetap bisa dikelola dengan tenang,” ujar Mafirion saat diwawancarai sinarharapan.com usai Komisi XIII meninjau Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Pekanbaru, Riau, hari Rabu (12/11/2025). Ia menjelaskan, Komisi XIII…

Komisi III DPR RI melanjutkan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bersama pemerintah di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej. Dalam rapat tersebut, Habiburokhman menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI bersama pemerintah akan mendalami 29 klaster masalah yang telah dihimpun dari berbagai masukan publik selama empat bulan terakhir. “Setelah melaksanakan RDPU dengan 93 pihak, baik perorangan maupun lembaga, serta kunjungan kerja ke berbagai daerah, kami mencatat sedikitnya ada 29 klaster masalah yang perlu dibahas kembali dalam rapat…