Author: Redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman Hamzah menegaskan pentingnya sinergi antara Perum Perhutani dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam menjaga kelestarian hutan nasional. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (30/01/2026). Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV mendengarkan paparan Perhutani sebagai BUMN yang mengelola kawasan hutan negara, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pelestarian lingkungan. Sulaeman mengatakan, kerja sama yang baik antara Perhutani dan kementerian terkait harus terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, terutama dalam fungsi pengawasan…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menegaskan bahwa bencana banjir yang terus berulang di Kota Medan bukan lagi peristiwa insidental, melainkan telah menjadi siklus tahunan akibat persoalan struktural yang belum tertangani secara serius. Hal tersebut disampaikan Singgih saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Medan, dalam rangka pengawasan penanganan pascabencana serta kesiapsiagaan menghadapi bencana. “Banjir di Kota Medan terjadi hampir setiap tahun. Ini menandakan ada persoalan mendasar, mulai dari kondisi sungai yang dangkal, drainase yang tidak optimal, hingga tata ruang kota yang tidak ramah bencana,” ujar Singgih saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Wali…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menekankan pentingnya supervisi yang kuat dan menyeluruh terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal itu agar penyaluran pembiayaan berjalan sehat dan risiko kredit bermasalah dapat ditekan. Ini disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Kantor OJK Provinsi Bengkulu, Jumat (30/01/2026), yang dihadiri Pemerintah Provinsi Bengkulu, Bank Indonesia, OJK, perbankan, serta mitra terkait lainnya. “UMKM itu harus disupervisi. Bukan hanya usahanya, tapi juga orangnya. Baik terhadap usaha maupun terhadap pelaku usahanya,” ujar Fauzi. Ia menegaskan, supervisi dari pemerintah daerah, khususnya melalui dinas koperasi dan UMKM di tingkat provinsi serta…

Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan, Komisi X telah memperoleh penugasan resmi dari pimpinan DPR RI untuk membahas RUU Statistik sebagai bentuk penguatan kelembagaan statistik nasional. “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 usianya sudah cukup lama, sehingga perlu beradaptasi dengan kondisi hari ini. Oleh karena itu DPR berinisiatif melakukan revisi sebagai penguatan tugas, fungsi, dan peran BPS,” ujar…

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa ambang batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan sebuah keniscayaan dalam upaya menghadirkan sistem kepartaian yang terinstitusionalisasi serta pemerintahan yang efektif. Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi usulan penghapusan ambang batas parlemen yang saat ini berlaku. Menurut Rifqinizamy, partai politik yang sehat adalah partai yang terlembaga, memiliki basis suara yang jelas, serta ideologi yang kuat. Salah satu instrumen untuk mendorong penguatan kelembagaan partai politik tersebut adalah melalui penerapan parliamentary threshold. “Dengan adanya parliamentary threshold, partai-partai politik didorong untuk membenahi dan memperkuat struktur organisasinya agar mampu memperoleh dukungan suara yang signifikan dalam setiap pemilu,” ujar Rifqinizamy dalam…

Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyebut, ketersediaan data statistik yang akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi utama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan lintas sektor. “Komisi X DPR RI memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penguatan kebijakan di bidang statistik melalui kemitraan dengan BPS. Data statistik yang berkualitas sangat menentukan ketepatan, efektivitas, dan keadilan dalam pengambilan keputusan publik,” ujar Hetifah saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor Wali…

Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Biro SDM Aparatur, Bagian MSDM Non ASN menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penyesuaian Premi Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Ahli (TA) dan Staf Administrasi Anggota (SAA). Kegiatan ini dilakukan seiring adanya penyesuaian indeks honor TA dan SAA pada tahun anggaran 2026. Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI, Rahmad Budiaji, menjelaskan, kenaikan indeks honor TA dan SAA sekitar 12% dari tahun sebelumnya berdampak pada penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial bagi tenaga pendukung DPR RI. “Hari ini kita melakukan sosialisasi karena ada…

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah diusulkan pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting guna memberikan kepastian hukum sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya mineral secara legal dan terkontrol. “Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, usulan wilayah pertambangan ini memang harus dikonsultasikan dengan DPR. Karena itu, Komisi XII mendorong agar WPR yang telah diusulkan dapat segera ditetapkan,” ujar Bambang usai Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Kementerian ESDM yang digelar di Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2026). Bambang…

Anggota Komisi X DPR RI, Agung Widiyantoro, menilai sensus ekonomi menghadapi tantangan besar dalam menjaring aktivitas ekonomi, khususnya di kalangan generasi Z yang banyak bergerak di sektor informal dan tidak tercatat dalam pola kerja konvensional. Hal itu disampaikan Agung saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor Wali Kota Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (29/1/2026). Ia pun menyoroti kecenderungan anak muda yang lebih memilih pekerjaan informal dengan pola kerja fleksibel dan berbasis jaringan, namun memiliki potensi ekonomi yang besar. “Anak-anak muda sekarang banyak yang masuk ke pekerjaan informal. Tapi mereka punya jangkauan ekonomi. Pertanyaannya, strategi…

Industri furnitur dinilai memiliki peran strategis dalam menopang sektor perumahan dan pembangunan kawasan hunian. Seiring pesatnya pembangunan perumahan dan apartemen, kebutuhan terhadap produk furnitur disebut akan terus meningkat, sehingga pelaku industri didorong untuk memperkuat kualitas dan daya saing produk. Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai industri furnitur memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan sektor properti, khususnya di wilayah yang berkembang seperti Tangerang Raya. Hal tersebut disampaikannya usai rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan sejumlah stakeholder, termasuk pelaku industri furnitur seperti PT Gema Graha Sarana dan PT Sejin Lestari Furnitur usai rapat di Kawasan Gading Serpong,…