Author: Redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana menegaskan pentingnya proses yang hati-hati dan terukur dalam peralihan sistem data menuju Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini disampaikannya saat melakukan Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Komisi IX DPR RI di Pekanbaru, Provinsi Riau. Sri Meliyana menilai sering muncul kegaduhan publik setiap kali ada perubahan kebijakan, terutama terkait sinkronisasi data kepesertaan JKN. Ia menjelaskan bahwa peralihan dari sistem data lama ke DTSEN kerap menimbulkan masalah, seperti hilangnya data peserta, terganggunya keaktifan kepesertaan, hingga tidak dapat digunakannya BPJS Kesehatan ketika masyarakat membutuhkannya. “Sering sekali ada pemberitaan,…

Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menyampaikan dua isu besar dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (20/11/2025). Dua isu besar tersebut adalah persoalan sengketa dan penguasaan tanah di wilayah Tangerang, serta perlunya reformasi menyeluruh dalam penanganan kasus narkoba. Menurutnya, kedua isu ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum yang dapat menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat. Pertama, ia menyoroti persoalan tanah di Tangerang Selatan, khususnya proyek pengembang yang seharusnya diserahkan kepada pemerintah daerah, sesuai Perda dan Permendagri setelah mencapai batas waktu tertentu. Namun kenyataannya, proyek tersebut tidak kunjung diserahkan. “Ketika masyarakat membongkar tembok…

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menegaskan bahwa kebutuhan kapal nasional mencapai ratusan unit dengan nilai potensial hingga Rp1.320 triliun. Meskipun demikian, tegasnya, kalau semua dibeli dari luar negeri, maka duit negara akan lari triliunan rupiah. “Ini harga mati bagi negara maritim seperti Indonesia. Mulai sekarang, sekecil apapun pesanan kapal BUMN atau pemerintah harus dari dalam negeri,” tegas Nevi kepada sinarharapan.com, dalam pertemuan Komisi VI dengan Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod dan manajemen PT PELNI, di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (22/11/2025). Selain itu, Politisi Fraksi PKS ini juga mendorong adanya target minimal TKDN 40 persen, sinergi antar-BUMN maritim (PT…

Anggota Komisi XII DPR RI, Gulam Mohamad Sharon, menekankan pentingnya komitmen perusahaan-perusahaan tambang di Kalimantan Barat dalam memperkuat program Corporate Social Responsibility (CSR). Hal itu disampaikan Gulam saat kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (22/11/2025). “Kita berharap perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya melalui CSR agar masyarakat sekitar dapat merasakan hasil pembangunan yang berlangsung di daerahnya,” ujarnya kepada sinarharapan.com usai pertemuan. Ia menegaskan bahwa keberadaan industri, khususnya sektor tambang dan hilirisasi mineral, harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, CSR yang ideal perlu mencakup kebutuhan dasar dan fasilitas umum yang benar-benar dibutuhkan warga. “Program seperti penyediaan air bersih, beasiswa,…

Upaya memperkuat struktur industri dalam negeri kembali menjadi perhatian Komisi VII DPR RI. Melalui rangkaian kunjungan ke berbagai sektor strategis, Komisi VII DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan daya saing industri nasional, terutama pada sektor yang menjadi penopang rantai pasok manufaktur. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyampaikan bahwa kunjungan ke berbagai sektor menjadi bagian dari penghimpunan data untuk pembahasan kebijakan. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja spesifik ke PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten, Jumat (21/11/2025). “Sekarang di Komisi VII sedang ada Panja Daya Saing, sedang ada pembahasan RUU Kawasan Industri. Jadi kita ingin…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menegaskan bahwa industri penerbangan Indonesia memiliki peluang pertumbuhan yang sangat besar. Hal tersebut ia sampaikan saat kunjungan kerja kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Batam Aero Technic (BAT), Batam Kepulauan Riau. Kunjungan ini sebagai bagian dari penguatan struktur industri nasional, peningkatan daya saing global, serta optimalisasi peran industri sebagai agen pembangunan dan ketahanan nasional.. Chusnunia memaparkan bahwa kebutuhan ideal armada penerbangan Indonesia mencapai 700 pesawat, tetapi saat ini baru sekitar 400 pesawat yang tersedia dan tidak semuanya dapat beroperasi optimal karena sebagian masih membutuhkan perawatan. “Artinya, dari sisi rasio kebutuhan…

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan perkembangan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dari total 20 PP yang dimandatkan, Kemenkeu sudah menuntaskan 4 PP dan sisanya masih dalam tahap penyusunan. Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Kemenkeu mempercepat penyelesaian peraturan pelaksana UU PPSK. “Tentunya, kami mendorong berbagai rancangan peraturan ini untuk segera diselesaikan. Karena kalau dihitung, UU PPSK itu sudah 2 tahun setelah kita undangkan, sekarang sudah masuk revisinya. Jadi saya rasa waktu yang sangat cukup untuk bisa menyelesaikan seluruh PR-PR ini,” ujar Puteri dalam…

Komisi X DPR RI menegaskan bahwa revisi terkait regulasi pendidikan yang tengah disusun bukan hanya perubahan administratif, melainkan penataan ulang sistem pendidikan nasional secara menyeluruh. Dalam proses penyempurnaan draf Rancangan Undang-Undang Bidang Pendidikan, Komisi X DPR mengedepankan pelibatan publik untuk memastikan setiap perubahan benar-benar menjawab kebutuhan pelaksana pendidikan di lapangan. Sebab itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mengatakan keterlibatan para guru, tenaga kependidikan, orang tua, penyelenggara pendidikan, hingga pemangku kepentingan di daerah sangat penting agar regulasi tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi juga aplikatif. Demikian hal ini ia sampaikan saat membuka agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sugiat Santoso menyoroti tiga isu krusial yang perlu ditegaskan dalam proses pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ketiga persoalan yang disoroti oleh Sugiat tersebut adalah mengenai kesejahteraan guru swasta, tata kelola institusi yang belum efektif, serta perlindungan profesi guru dari kriminalisasi. “Ada tiga isu krusial yang ingin saya tambahkan dan perlu kita tegaskan dan konsistenkan untuk menuntaskan persoalan ini,” ujar Sugiat dalam Rapat Kerja Baleg bersama Menteri Agama (Menag) serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025). Berkaitan dengan…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyampaikan keterangan resmi DPR RI atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara Nomor 184/PUU-XXIII/2025. Keterangan tersebut disampaikan secara virtual dari Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Rabu (19/11/2025). Abdullah mengawali keterangannya dengan menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi yang telah meminta DPR memberikan pandangan resmi dalam proses persidangan. “Kami menyampaikan terima kasih atas surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI, untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan…