Author: Redaksi

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus meninggalnya ibu hamil Irene Sokoy beserta bayi dalam kandungannya setelah diduga ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua. Puan meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan evaluasi agar kejadian tak terulang. “Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya, untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit. Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani, khususnya di wilayah 3T,” ujar Puan saat konferensi pers usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025). Puan menyebutkan kejadian ini juga telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dia juga menyampaikan keprihatinan atas kejadian ini.…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke kantor perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara, Senin (24/11/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk menelaah hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah di seluruh wilayah Sumatera Utara. Anggota BAKN DPR RI, Eka Widodo, menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara harus menjaga marwah dan integritasnya. Dirinya mengingatkan bahwa pemeriksaan keuangan merupakan pilar penting dalam memastikan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel. “Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini rohnya adalah roh pemeriksaan keuangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Tentu, kami berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa…

Dalam pertemuan yang membahas isu penting seputar pengawasan tenaga kerja, Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliani menyatakan bahwa sering kali keputusan terhadap kebutuhan suatu kementerian atau lembaga tidak melibatkan diskusi yang mendalam antar pihak terkait. Diskusi ini menurut Meliani, adalah kunci untuk mencari solusi terbaik dalam masalah klasik yang terus berulang, seperti pengawasan tenaga kerja. Sri Meliani menyoroti perbedaan mencolok dalam rasio pengawas dan yang diawas di Kepri. “Idealnya, rasio pengawasan yang sehat adalah 1 pengawas untuk 60 pekerja. Namun, kenyataannya di Kepri, rasio tersebut mencapai 1 berbanding 600. Masalah ini menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk memperkuat pengawasan tenaga…

Anggota Komisi IV DPR RI Dadang M. Naser meminta Kementerian Kehutanan memperkuat manajemen pengelolaan hutan nasional pada pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan penyusunan program 2026. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kehutanan di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Dadang mengawali pandangannya dengan menyampaikan apresiasi atas capaian enam penghargaan yang diraih Kementerian Kehutanan sepanjang tahun 2025. Ia menilai pencapaian tersebut mencerminkan kinerja positif kementerian. “Ini adalah prestasi yang luar biasa yang menunjukkan kinerja Pak Menteri bersama jajaran,” ujarnya saat rapat berlangsung. Namun demikian, Dadang menegaskan perlunya penguatan manajemen perhutanan, mengingat hutan memiliki fungsi ekonomi…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menekankan bahwa kehebatan seorang guru harus diukur dari keteladanan yang diberikan serta kemampuan melahirkan murid yang sanggup menghadapi segala tantangan. Hal itu disampaikan oleh pria yang akrab disapa Fikri itu saat peringatan Hari Guru Nasional (HGN) yang jatuh pada 25 November 2025. “Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menetapkan tema sentral Guru Hebat, Indonesia Kuat untuk menggarisbawahi urgensi peran pendidik dalam mencetak generasi unggul,” jelasnya dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Selasa (25/11/2025). Fikri menekankan bahwa kehebatan seorang guru harus diukur dari keteladanan yang diberikan serta kemampuan melahirkan murid yang sanggup menghadapi…

Dinamika anggaran pada Kementerian Pertanian pada tahun 2025 yang dinilai berpotensi menghambat efektivitas program strategis di lapangan. Kebijakan efisiensi hingga pemblokiran anggaran disebut dapat berdampak langsung terhadap output pertanian, mulai dari cetak sawah, optimasi lahan, penyaluran benih, hingga penyediaan alat dan mesin pertanian. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menjelaskan bahwa tantangan teknis di sektor pertanian membutuhkan dukungan anggaran yang tepat dan pelaksanaan yang fleksibel di lapangan. “Kebijakan efisiensi atau blokir tentu memiliki implikasi langsung terhadap output di lapangan. Karena itu harus dikelola dengan perencanaan serta eksekusi yang presisi,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS,  Yanuar Arif Wibowo , menekankan pentingnya memperkuat aspek historis, sosiologis, dan yuridis dalam Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Ia menilai bahwa bagian menimbang dalam draf RUU masih perlu penyempurnaan agar lebih kokoh sebagai landasan argumentatif pembentukan undang-undang.  “Kami merasa perlu untuk menambahkan terkait Menimbang ini supaya lebih sempurna dari aspek historis, sosiologis maupun yuridis,” ujarnya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU BPIP yang berlangsung di Ruang Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Ia menegaskan bahwa sejarah panjang Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi pijakan…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menerima kunjungan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Mr. Philip Nathan Taula, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta. Pertemuan ini menjadi ajang pertukaran pandangan terkait sejumlah isu penting, dan peningkatan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Selandia Baru. “Hari ini kami menerima Mr. Philip untuk membahas beberapa isu penting terkait hubungan kerja sama yang dijalin bersama Selandia Baru,” ujar Dave pada sinarharapan.com, usai pertemuan, Senin (24/11/2025). Dalam kesempatan tersebut, Dave menjelaskan bahwa diskusi dengan Dubes Selandia Baru banyak berfokus pada sistem hubungan luar negeri. Ia menuturkan, hubungan luar negeri dengan…

Selaras dengan akan diberlakukannya UU KUHP, Komisi III bersama pemerintah akan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana. Wakil Menteri Hukum RI Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan RUU Penyesuaian Pidana disusun dalam rangka penyesuaian ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP, peraturan daerah, dan ketentuan pidana dalam undang-undang KUHP agar selaras dengan sistem pemidanaan baru. Penyesuaian ini merupakan komitmen dari negara untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan pidana nasional berjalan dalam satu sistem hukum yang terpadu, konsisten, dan modern. Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III dengan Wakil Menteri Hukum RI Edward Omar Sharif Hiariej, seluruh fraksi menyatakan persetujuannya agar RUU tersebut “Masing-masing perwakilan…

Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih menegaskan pentingnya peran PT Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk dalam menyediakan alternatif energi bagi masyarakat, khususnya rumah tangga. Ia menyebut bahwa distribusi gas bumi oleh PGN dapat menjadi solusi selain penggunaan LPG, terutama di tengah upaya pemerintah memperketat penyaluran LPG 3kg yang merupakan komoditas bersubsidi. “PGN ini kan utamanya mendistribusikan gas supaya rumah tangga bisa mendapatkan alternatif selain dari LPG. Kita juga lagi perketat bahwa LPG 3kg yang merupakan LPG subsidi itu diperuntukkan bagi yang benar-benar berhak, bukan yang tidak berhak,” ujar politisi Fraksi PAN tersebut kepada sinarharapan.com di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik ke…