Author: Redaksi

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan perencanaan keuangan yang matang sejak awal tahun menjadi kunci agar kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan anggaran diharapkan lebih terarah dan mampu mendukung kinerja kelembagaan secara menyeluruh. Dalam kegiatan sosialisasi strategi keuangan di awal tahun anggaran 2026, ia juga menyampaikan evaluasi perencanaan keuangan di tahun sebelumnya. Evaluasi ini, jelasnya, tidak hanya menitikberatkan pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan teknis setiap program yang telah dirancang sepanjang tahun berjalan. “Evaluasi di awal tahun penting untuk memastikan seluruh kegiatan memiliki kualitas yang lebih baik, baik dari sisi…

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan catatan terkait alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di tengah masifnya penanganan bencana alam. Lasarus menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya fokus pada rehabilitasi pascabencana hingga melupakan pemeliharaan infrastruktur rutin di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Hal ini menjadi perhatian lantaran munculnya risiko “bencana baru” berupa kerusakan infrastruktur yang meluas jika anggaran preservasi dialihkan secara besar-besaran untuk penanganan darurat. Menurutnya, konektivitas yang tidak terjaga akan berimplikasi langsung pada tingginya biaya logistik dan harga pangan di tingkat masyarakat. “Kalau kita tidak pelihara, kemudian timbul bencana baru berupa jalan putus di mana-mana,…

Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menyoroti adanya kesenjangan yang signifikan antara kesejahteraan Hakim dengan para Panitera dan Jurusita di lingkungan pengadilan. Ia mendesak agar kenaikan tunjangan bagi jajaran kepaniteraan segera direalisasikan untuk menciptakan kesetaraan kerja di lembaga peradilan. Hal tersebut disampaikannya usai menerima aspirasi dari perwakilan Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Ia menjelaskan, kedatangan para Panitera ke DPR dipicu oleh telah naiknya tunjangan Hakim baru-baru ini. Menurutnya, ekosistem persidangan merupakan satu kesatuan kerja yang tidak bisa dipisahkan hanya pada satu profesi saja.”Di dalam ruang persidangan itu…

Komisi III DPR RI menegaskan dukungannya secara penuh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan bagi jajaran kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan di seluruh Indonesia. Dukungan ini dinilai krusial untuk menjamin keadilan struktural bagi para penegak hukum di lingkungan peradilan. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Ketua Umum Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/01/2026). “Komisi III DPR RI mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan penyediaan dukungan sarana dan prasarana kerja yang layak, pengawasan yang efektif, serta menjamin keadilan…

Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menegaskan pentingnya peran pemerintah sebagai pengatur utama dalam menciptakan industri film nasional yang adil dan berkelanjutan. Menurut Yoyok, tanpa regulasi dan pengawasan yang kuat dari pemerintah, industri film nasional akan terus dikuasai oleh kelompok tertentu dan sulit memberikan ruang bagi pelaku kecil serta kreator muda. “Pemerintah harus kuat sebagai filter, penampung, dan pengambil kebijakan. Kalau tidak kuat, semuanya akan bablas,” tegas Yoyok dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Ia menilai pemerintah memiliki peran strategis dalam menyaring dan mengarahkan…

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan bahwa perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ditujukan untuk memperkuat kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam pembagian kuota haji nasional. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah saat menyampaikan keterangan DPR RI secara virtual dalam sidang pengujian materiil UU Nomor 14 Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Ia menjelaskan, DPR RI hadir dalam persidangan Perkara Nomor 237/PUU-XXIII/2025 untuk memberikan pandangan kelembagaan atas permohonan uji materiil yang diajukan pemohon. Menurutnya, norma yang dipersoalkan,…

Anggota Komisi I DPR RI, Soleh, menyuarakan keprihatinan mendalam atas maraknya praktik judi online (judol) dan pinjaman online ilegal (pinjol) yang kian menjerat masyarakat kecil di berbagai daerah. Berdasarkan pengalamannya saat melakukan reses ke daerah pemilihan, Oleh mengaku hampir di setiap kunjungan selalu mendengar keluhan dan jeritan masyarakat yang menjadi korban. “ketika reses kami ke daerah, saya tidak kurang setiap kali mendengar jeritan-jeritan dari masyarakat yang kurang mampu akibat korban daripada judul. Mereka sampai diancam, diancam-ancam, diusir-usir,” ujar Soleh dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Ia…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur harus mengedepankan pemenuhan hak-hak masyarakat, bukan semata-mata menempuh jalur hukum. Hal itu disampaikannya usai engikuti Kunjungan Kerja BAM DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Senin (26/1/2026). Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah, unsur Forkopimda, serta pimpinan dan/atau perwakilan perusahaan, yakni PT Sinar Sawit Perkasa, PT Empat Lawang Agro Perkasa (ELAP),…

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nurwahid menegaskan bahwa persoalan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat ditangani secara parsial, melainkan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026) yang membahas pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2026. Menurut Hidayat, kendala utama dalam optimalisasi perlindungan perempuan dan anak masih berkutat pada keterbatasan anggaran. Ia menegaskan Komisi VIII DPR RI pada prinsipnya siap…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, menyoroti penurunan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. “Sangat disayangkan karena setiap tahun angka kekerasan perempuan dan anak itu meningkat. Sedangkan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga KPAI menurun tahun ini,” kata Politisi Fraksi PDIP ini pada sinarharapan.com usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (26/01/2026). Legislator Dapil Jawa Barat III ini menilai kondisi ini patut menjadi perhatian…