Author: Redaksi

Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 tentang penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI Ke-80 dan Sidang Bersama DPR-DPD, kembali digelar di Ruang Rapat Paripurna MPR, DPR, DPD, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Sidang Tahunan MPR adalah tradisi ketatanegaraan untuk memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat. Sidang Tahunan MPR ini digelar agar masyarakat mendapatkan informasi tentang perkembangan pelaksanaan tugas lembaga negara selama kurun waktu satu tahun, yang disampaikan oleh Presiden RI di hadapan para Pimpinan dan anggota MPR secara terbuka. Walaupun, acara inti dimulai tepat pukul 09.00 WIB,…

Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, Dedi Iskandar Batubara, menilai Sidang Tahunan MPR 2025 berjalan dengan baik dan penuh semangat persatuan. Ia juga mengapresiasi pidato Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menekankan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dedi juga menyoroti kritik dalam pidato Ketua DPR RI, terkait praktik “serakahnomics”, sebagai bentuk jalan menuju korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pasalnya kondisi ini menjadi perhatian serius sejak awal era reformasi dan menjadi alasan utama dilakukannya perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Semangat reformasi, menurut Dedi, dibangun di atas tekad untuk memberantas KKN secara konsisten, pemberantasan KKN sendiri telah menjadi amanat…

Skandal beras oplosan yang mencuat belakangan ini dinilai bukan sekadar persoalan kecurangan bisnis, melainkan momentum untuk melakukan perombakan struktur industri beras nasional. Sekretaris Fraksi PKS di MPR RI, Johan Rosihan, mengatakan polemik ini membuka peluang redistribusi kekuatan ekonomi dari segelintir konglomerat besar kepada pelaku usaha kecil, terutama penggilingan padi rakyat. “Ketika pengusaha penggilingan besar mengancam menghentikan operasi, saya justru melihat ini sebagai berkah tersembunyi. Saatnya kita memilih, mempertahankan oligopoli atau merebut kembali kedaulatan pangan melalui pemberdayaan lebih dari 161 ribu penggilingan padi rakyat,” ujar Johan, di Jakarta, Kamis, (14/8/2025). Berdasarkan data yang dipaparkan Johan, struktur industri penggilingan padi Indonesia mengidap…

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir. Pertemuan dilakukan di Kantor Pusat PP Muhammadiyah di Jalan Cikditiro Yogyakarta. Eddy menjelaskan, pertemuan dengan Prof. Haedar Nashir sudah lama direncanakan namun baru terealisasi saat ini. Ia menjelaskan pertemuan ini merupakan silaturahmi sekaligus meminta nasehat dan masukan kepada Prof. Haedar sebagai pimpinan tertinggi Muhammadiyah. “Tentu niatnya adalah silaturahmi kepada beliau karena sudah direncanakan namun baru saat ini terlaksana. Kepada Prof. Haedar Nashir kami juga meminta masukan dan juga nasehat-nasehat dalam dinamika politik saat ini,” jelas Eddy. Eddy Soeparno Bahas Peningkatan…

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya ‘dapur fiktif’ dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang akan menjadi warisan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, dapur fiktif ini merupakan permainan di balik penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dalih ‘Kuota Penuh’. Nurhadi menjelaskan, istilah ‘Kuota Penuh’ sebetulnya merupakan penolakan mendadak terhadap calon dapur yang sudah lulus survei. Namun ia menyesalkan, penolakan tersebut justru dimanfaatkan untuk menempatkan kepala dapur yang tak memiliki kompetensi memadai. “Kalau sistem bilang kuota penuh tapi di lapangan belum ada dapur, itu bukan salah teknis. Itu permainan yang mengunci kesempatan orang…

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala daerah dan rakyatnya merupakan pelajaran bahwa sejatinya hubungan antara kepala daerah dengan rakyat tidak boleh berjarak. “Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat, terutama itu sesungguhnya tidak boleh berjarak. Dan aksi-aksi demonstrasi, itu kan merupakan luapan dari cara rakyat karena dia tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal, kanalisasi pendapat yang normal,”ujar Rifqi dalam pesan singkatnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (14/8/2025). Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sesungguhnya yang terjadi…

Gerakan Pramuka harus mampu memainkan peran strategis dalam membangun karakter generasi muda Indonesia yang berjiwa patriotik berlandaskan nilai-nilai kebangsaan warisan para pendiri negeri. “Seiring dengan tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, organisasi kepanduan harus mampu menjadi salah satu saluran efektif untuk memperkuat identitas nasional dan rasa cinta tanah air di kalangan pemuda,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada keterangan tertulisnya, Kamis (14/8), dalam rangka memperingati Hari Pramuka setiap 14 Agustus. Potensi Gerakan Pramuka dalam Mengembangkan Bakat, Talenta, dan Nilai Kebangsaan Pemuda Menurut Lestari, dalam kegiatan Pramuka sejatinya juga bisa dimanfaatkan untuk mengasah berbagai bakat dan talenta yang dimiliki generasi…

Sekretaris Jendral DPR RI, Indra Iskandar, mendorong pentingnya penerapan strategi “Satu Narasi, Multi Kanal” dalam komunikasi politik DPR RI. Hal ini bertujuan untuk memastikan pesan kinerja dewan tersampaikan secara konsisten melalui seluruh platform komunikasi, mulai dari media sosial hingga situs resmi DPR RI. Hal itu disampaikannya usai penyelenggaraan Workshop Strategi Editorial Terintegrasi yang digelar di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Indra menyampaikan bahwa seluruh kanal komunikasi DPR RI harus mengusung semangat dan isu yang sama untuk membangun kekuatan narasi DPR RI secara positif dan konsisten. “Banyak sekali kanal-kanal kita yang belum maksimal dalam memberikan informasi kepada publik. Ini…

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyatakan penolakan keras dan meminta Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas menentang penyebutan nama “Laut Sulawesi” oleh Pemerintah Malaysia. Pernyataan ini disampaikan Oleh sebagai respons atas sikap Malaysia yang tidak akan menggunakan istilah “Laut Ambalat”. Padahal, penyebutan itu sebagaimana lazimnya digunakan Indonesia untuk merujuk pada kawasan maritim yang masih disengketakan di perairan timur Kalimantan. “Saya menolak keras dan meminta pada pemerintah untuk tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Malaysia karena substansinya adalah bahwa penamaan itu akan memiliki arti dan memiliki makna. Artinya Sulawesi maknanya akan menjadi seluruh wilayah perairan Sulawesi, pemerintah tidak boleh berkompromi…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar menyambut baik rencana kedatangan Ketua Majelis Nasional Vietnam, Mr. Tran Thanh Man, ke Indonesia pada September mendatang. Bahkan pihaknya juga akan menyiapkan kesediaan menerima tamu (hospitality) dan fasilitas pendukung sesuai dengan aturan yang berlaku, serta arahan dari pimpinan DPR RI. “Kami tentu menyambut baik rencana tersebut. Namun untuk kepastian waktunya, akan kami informasikan kemudian, setelah kami koordinasi dengan pimpinan kami (pimpinan DPR-red). Untuk rencana tersebut saya katakan bahwa Setjen DPR akan siap memberikan sambutan bagi kedatangan tersebut, termasuk menyiapkan hospitality, dan fasilitas pendukung sesuai dengan aturan yang berlaku, dan arahan dari pimpinan DPR…