- YLKI Minta DPR Bedah Rekam Jejak Calon Anggota BPKN
- Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental
- Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure
- Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif
- LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi
- Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk
- Buka Rakernas AKSI, DPR RI Sambut Baik Peran Desa Dukung Kebijakan Pemerintah
- Pencegahan TPPO dan TPPM Diperkuat dari Hulu hingga TPI
Author: Redaksi
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menilai kebijakan Work From Anywhere (WFA) saat masa mudik Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru) solusi efektif dalam memecah puncak arus mudik sehingga lalu lintas menjadi lebih lancer. Menurutnya, penerapan WFA memberikan fleksibilitas waktu bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik. Sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan pada hari-hari tertentu. Hal ini, bisa berdampak positif terhadap kelancaran arus lalu lintas, khususnya di jalur-jalur utama mudik darat, laut, dan udara. “WFA sudah terbukti berhasil mengurangi kepadatan arus mudik saat lebaran lalu,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025). “Kebijakan WFA saat Nataru bisa memecah puncak arus…
Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung, mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan tambahan khusus bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi korban bencana banjir dan longsor di Sumatra (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat). Kebijakan tersebut berupa penghapusan kredit bagi debitur yang masuk dalam kategori korban yang sangat parah. Menurut Martin, kebijakan relaksasi berupa restrukturisasi KUR untuk perpanjangan tenor atau penjadwalan sangat baik. Namun pada kenyataannya dampak bencana terhadap masyarakat, khususnya para debitur tidak sama. Bahkan ada yang mengalami kehilangan sumber usaha mereka yang menjadi agunan saat pengajuan KUR. Misalnya, usaha pertanian, di mana sawah dan ladang hilang tertimbun material…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, memandang laporan mengenai 700.000 anak putus sekolah di Tanah Papua sebagai alarm keras atas kegagalan sistemik yang selama ini terabaikan. Kurniasih meminta agar laporan dari Menteri Dalam Negeri yang bersumber dari Bupati Manokwari tersebut diverifikasi secara faktual untuk memastikan kesesuaian dengan realitas di lapangan. “Mendengar angka 700.000 anak-anak kita di Papua tidak bersekolah, hati saya sangat teriris. Mereka adalah pemilik masa depan bangsa, namun hak konstitusionalnya terabaikan. Kita harus segera mengecek data yang valid dan melakukan langkah cepat penanganan,” ujar Kurniasih dalam keterangannya yang dikutip sinarharapan.com, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025). Menurut Kurniasih, persoalan ini…
Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, mendorong pemerintah mempercepat penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia menegaskan, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda dalam situasi darurat pascabencana. Irmawan menilai krisis air bersih menjadi persoalan serius karena banyak sumber air warga rusak atau tercemar akibat banjir dan longsor. Sejumlah sumur warga tertimbun lumpur, tercemar limbah, bahkan rusak akibat pergerakan tanah. “Kami sangat prihatin dengan kondisi masyarakat pascabencana. Air bersih adalah kebutuhan paling mendasar, namun justru setelah bencana air menjadi barang langka. Banyak sumur warga tidak lagi bisa…
Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggratiskan pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat penyintas bencana Sumatra. Indrajaya menegaskan, seluruh pelayanan pertanahan bagi penyintas bencana harus digratiskan dan dipermudah, termasuk penerbitan sertifikat pengganti bagi warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen akibat bencana. “Bagi korban banjir yang rumahnya rusak dan sertifikatnya hilang atau rusak, negara harus hadir. Pengurusan sertifikat baru harus dibantu dan digratiskan. Jangan menunggu masyarakat mengurus sendiri, kalau bisa petugas ATR/BPN datang langsung ke rumah-rumah korban,” kata Indrajaya dalam keterangan tertulis yang dikutip sinarharapan.com, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025). Dokumen tanah yang rusak dan…
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengkritik usulan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait sopir mobil pengantar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) memakai kostum Power Rangers. Ia mempertanyakan apakah langkah itu ada kaitannya dengan minat siswa untuk mengonsumsi MBG? “Memang ada kaitan? Mungkin memang anak-anak surprise melihat ada Power Rangers, tapi itu tidak akan membuat mereka serta merta mau makan, jika menunya tidak membuat mereka berselera,” ujar Irma dalam siaran pers resminya kepada sinarharapan.com, Jumat (19/12/2025). Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut mengatakan perlu ada edukasi hingga gaya hidup yang mesti dipraktikan siswa dalam menyantap makanan, terutama sayur-mayur. Irma menyebut…
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, menilai keberadaan Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pelabuhan tersebut mampu memangkas jarak distribusi logistik dan menekan biaya transportasi yang selama ini menjadi kendala. “Pemerintah Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kapuas, ingin meningkatkan perekonomian daerahnya. Dengan adanya Pelabuhan Batanjung tentu ekonomi akan meningkat karena jarak tempuh lebih pendek. Kalau sebelumnya melalui Kalimantan Selatan sekitar 60 kilometer, sekarang hanya sekitar 15 kilometer,” ujar Adies Kadir saat pertemuan dan dialog bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis (18/12/2025). Ia menjelaskan, jarak…
Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Rahmad Budiaji menegaskan bahwa Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2025 bukan sekadar tahapan administratif, melainkan bentuk komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Setjen DPR RI, untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan tuntutan masyarakat. Menurut Rahmad, Latsar merupakan bagian integral dari proses penyelesaian rekrutmen PNS. Melalui tahapan ini, para CPNS diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai yang telah diperoleh selama pelatihan dalam pelaksanaan tugas ke depan. “Latsar ini merupakan bagian dari proses kita untuk menyelesaikan rekrutmen PNS. Saya berharap seluruh peserta yang telah dinyatakan lulus 100 persen dapat memberikan kontribusi melalui aktualisasi…
Masa reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk memastikan kebijakan pendidikan yang dirumuskan di DPR RI benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Sekaligus menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Hal itulah yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara 1 (Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kota Medan, dan Kota Tebing Tinggi), Sofyan Tan. Setiap harinya setidaknya empat titik wilayah di Dapil yang ia datangi di masa reses, untuk bertemu dengan masyarakat yang diwakilinya. “Sebenarnya turun ke Masyarakat buat saya tidak hanya di masa reses. Namun memang, khusus di Masa Reses lebih banyak kesempatan, lebih banyak titik yang…
Rencana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 menuai penolakan dari kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara pada Jumat (19/12). Mereka menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang dinilai minim pelibatan serikat pekerja dan berpotensi menurunkan prinsip kebutuhan hidup layak (KHL). KSPI memperkirakan, dengan penggunaan indeks tertentu, kenaikan UMP 2026 hanya berkisar 4–6 persen, lebih rendah dibanding kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen. Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai polemik UMP 2026 harus dilihat secara utuh, tidak hanya dari besaran persentase kenaikan, tetapi dari substansi…