- Penguatan RUU Satu Data Demi Pembangunan yang Tepat Sasaran
- Jelang Puncak Haji, Timwas DPR Minta Semua Pihak Waspadai Situasi Tak Terduga di Armuzna
- Soroti Kerawanan Armuzna, Timwas Haji Minta Mitigasi dan Koordinasi Petugas Diperkuat
- Libatkan Masyarakat Lokal, Komisi VII Tekankan Pariwisata Berkelanjutan di Candi Prambanan
- Rumitnya Perizinan dan Tingginya Biaya Energi Penghambat Daya Saing Industri Tekstil
- Cegah Berulangnya Musibah, Perlu Peningkatan Teknologi CCTV di Kabin Masinis KRL
- Tarif Terbang Domestik Melonjak, Legislator Amati Fenomena Transit Via Malaysia
- Komisi XI Dukung Ekspansi Global INKA, Demi Industri Kereta Nasional Bersinar
Author: Redaksi
Komisi XI DPR RI meminta OJK bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk segera membangun sistem data tunggal UMKM agar pembiayaan lebih tepat sasaran. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengungkapkan, permasalahan utama UMKM bukan sekadar koordinasi antarlembaga, tetapi juga tidak terhubungnya sistem data. “Data UMKM tersebar di 27 kementerian. Kalau sistemnya tidak bisa saling berbicara, sulit memastikan siapa yang layak dapat pembiayaan,” jelasnya kepada sinarharapan.com usai memimpin pertemuan Komisi XI dengan OJK Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (8/11/2025). Data OJK menunjukkan, hingga September 2025, penyaluran KUR di Jawa Tengah mencapai Rp35,84 triliun kepada 882 ribu debitur, yang menjadikannya…
Komisi VI DPR RI menyoroti kebijakan penempatan dana sebesar Rp55 triliun oleh Menteri Keuangan RI kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada pertemuan Komisi VI DPR dengan BRI dalam rangka kunjungan spesifik, sejumlah anggota Komisi VI meminta penjelasan menyeluruh mengenai tujuan, skema, dan efektivitas penyaluran dana tersebut agar benar-benar berdampak pada sektor riil, terutama bagi pelaku UMKM di daerah. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan pemerintah dapat berjalan transparan dan tepat sasaran bagi sektor riil dan pelaku usaha kecil di daerah. Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel mempertanyakan posisi BRI dalam program pemerintah, khususnya terkait pembentukan Koperasi Merah Putih .…
Komisi XI DPR RI menegaskan bahwa peran UMKM bagi perekonomian masyarakat tidak bisa dipandang sebelah mata. Anggota Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan, dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Banten, mengatakan hampir seluruh peluang kerja di Banten disediakan oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Kita selalu menyambut baik setiap inisiasi dari kawan-kawan OJK untuk mendorong pertumbuhan UMKM. UMKM kita ini luar biasa, dari data paparan, di Banten 99,9 persen lapangan pekerjaan dibuka oleh UMKM dan menyerap tenaga kerja terbesar,” ujar Marwan dalam pertemuan Komisi XI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (7/11/2025). Namun ia mengingatkan,…
Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengelolaan pasokan batubara yang stabil dan penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor ketenagalistrikan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, saat memimpin kunjungan kerja ke PT Cirebon Power Services, Jumat (7/11/2025). Dalam kunjungan tersebut, Komisi XII meninjau dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 1.000 MW dan 600 MW yang telah menerapkan teknologi baru dengan sistem carbon capture untuk menekan emisi karbon. “Hari ini kami meninjau dua PLTU, masing-masing berkapasitas 1.000 MW dan 600 MW. Keduanya sudah menggunakan teknologi baru dengan carbon…
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menegaskan pentingnya sektor perikanan budidaya sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya (BPTPB) di Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurutnya, dunia saat ini tengah menghadapi krisis pangan global, dan Indonesia tidak terlepas dari ancaman tersebut. Oleh karena itu, sektor perikanan budidaya harus terus dikembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di masa depan. “Perikanan budidaya memiliki potensi besar untuk menjadi solusi strategis menghadapi ancaman krisis pangan. Ikan kaya akan protein, omega 3, dan nutrisi…
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan perlunya langkah nyata dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi oleh para pelaku usaha perikanan budidaya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurutnya, dua hal utama yang masih menjadi tantangan adalah harga pakan yang tinggi dan minimnya jaminan pasar bagi hasil produksi ikan budidaya. Firman menyampaikan hal tersebut dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke kelompok pembudidaya ikan di Sleman, yang dikenal sebagai salah satu sentra perikanan darat terbesar di Yogyakarta. “Sleman ini merupakan kabupaten yang telah berhasil dalam sektor perikanan budidaya. Namun, meski produksinya besar, para pembudidaya masih…
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, pada Jumat (7/11/2025). Ia mengutuk keras insiden tersebut dan meminta seluruh aparat terkait untuk segera menyelidiki secara tuntas penyebab ledakan demi memastikan keamanan dunia pendidikan. “Saya sangat berduka atas peristiwa ini. Tidak seharusnya lingkungan pendidikan menjadi tempat yang menimbulkan ancaman bagi keselamatan siswa dan guru. Saya mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas insiden ini dan memastikan kejadian serupa tidak terulang,” tegas Hetifah dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Sabtu (8/11/2025) Hetifah juga menekankan pentingnya pemulihan kondisi fisik dan psikologis para…
Komisi XI DPR RI meminta OJK bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk segera membangun sistem data tunggal UMKM agar pembiayaan lebih tepat sasaran. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengungkapkan, permasalahan utama UMKM bukan sekadar koordinasi antarlembaga, tetapi juga tidak terhubungnya sistem data. “Data UMKM tersebar di 27 kementerian. Kalau sistemnya tidak bisa saling berbicara, sulit memastikan siapa yang layak dapat pembiayaan,” jelasnya kepada sinarharapan.com usai memimpin pertemuan Komisi XI dengan OJK Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (8/11/2025). Data OJK menunjukkan, hingga September 2025, penyaluran KUR di Jawa Tengah mencapai Rp35,84 triliun kepada 882 ribu debitur, yang menjadikannya…
Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan Jalan Tol Cinere–Jagorawi (Cijago) sekaligus mendorong agar DPR dilibatkan dalam evaluasi kebijakan penyesuaian tarif. Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI pada Kamis (6/11/2025) di Kota Depok, Jawa Barat. Musa menjelaskan bahwa Komisi V telah menerima berbagai masukan dan keluhan masyarakat, termasuk persoalan banjir serta gangguan layanan lain yang muncul di ruas Tol Cijago. Ia menekankan bahwa pelayanan jalan tol tidak boleh sekadar memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), tetapi harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna. “Kami dari Komisi V menyampaikan tentang…
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya terkait dengan pendaftaran hak cipta dan kekayaan intelektual. Meity menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan agar proses pendaftaran dan legalisasi hukum bagi PT Perseorangan UMKM dapat berjalan dengan mudah dan efisien. “Saya menyarankan agar UMKM segera mendaftarkan hak cipta dan kekayaan intelektualnya. Sarana pelayanan hukum ini harus dapat diakses dengan mudah sampai tahap legalisasi tanpa kesulitan akibat proses digitalisasi hukum yang belum berjalan linier,” ujarnya usai melakukan kunjungan spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat,…