Author: Redaksi

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Habib Syarief Muhammad menyoroti kebijakan pemerintah yang menetapkan masa tunggu maksimal keberangkatan haji selama 26 tahun. Menurutnya, kebijakan ini meski bertujuan untuk pemerataan, justru menimbulkan ketimpangan baru karena mengurangi porsi kuota bagi provinsi dengan jumlah jemaah terbanyak seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. “Kita memahami tujuan pemerataan, tetapi kebijakan masa tunggu 26 tahun ini juga menimbulkan dampak bagi daerah-daerah padat jemaah. Misalnya Jawa Barat, yang semula memiliki jatah keberangkatan lebih besar, sekarang harus berkurang hingga sekitar 6 sampai 9 ribu jemaah,” ujar Habib Syarief saat ditemui sinarharapan.com usai rapat pleno Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen,…

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk meningkatkan sistem keamanan di seluruh perlintasan sebidang kereta api di Indonesia. Menurutnya, keselamatan operasional kereta api harus menjadi prioritas utama demi mencegah terjadinya kecelakaan di jalur rel. “Keamanan operasional kereta api juga menjadi perhatian serius Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan agar tidak terjadi kecelakaan atau mencapai kondisi zero accident,” ujar Kapoksi Fraksi Partai Gerindra Komisi V itu dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025). Legislator Dapil Jateng III ini, menegaskan banyaknya perlintasan sebidang yang masih belum memenuhi standar keamanan menjadi salah satu faktor risiko tingginya angka…

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyatakan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974) serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. “Bahwa secara historis, uang pengganti sudah dikenal pada tahun 1960…

Anggota Komisi VI DPR RI Askweni mendorong PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menambah jadwal perjalanan kereta rute Palembang–Lubuklinggau dan sebaliknya. Menurutnya, kebutuhan Masyarakat setempat terhadap transportasi publik yang cepat dan terjangkau di wilayah tersebut semakin mendesak. Sebab, jelasnya, keberadaan jalur kereta Palembang–Lubuklinggau sangat krusial lantaran menjadi alternatif transportasi cepat dan murah, terlebih karena proyek jalan tol di wilayah Sumatera Selatan ke depan tidak melewati Lubuklinggau, melainkan melalui Pagar Alam. “Masyarakat di wilayah Dapil saya, Sumatera Selatan II, meminta kepada BUMN PT Kereta Api Indonesia untuk menambah rute perjalanan Palembang–Lubuklinggau dan sebaliknya. Saat ini hanya ada satu kali keberangkatan dan…

Dugaan pembuangan limbah dapur MBG ke saluran irigasi pertanian terjadi di Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Pembuangan limbah yang sembarangan ini menyebabkan tanaman padi warga terganggu pertumbuhannya sekaligus membuat air irigasi berubah warna dan berbau menyengat. Tidak bisa diam, Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono Kanang mendesak pemerintah pusat dan daerah segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tegas, terkait pengelolaan limbah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, persoalan limbah dapur MBG ini bukan sekadar isu lokal, melainkan menyangkut kepentingan strategis nasional karena berpotensi mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan. Ia menilai program MBG merupakan inisiatif baik dari pemerintah…

Perbaikan infrastruktur jalan lintas wilayah di Kalimantan Timur semakin menjadi kebutuhan mendesak. Diketahui, masih banyak daerah, bahkan hingga ke pelosok belum terhubung karena kondisi ruas jalan yang buruk sehingga menghambat perputaran ekonomi Masyarakat sekaligus pemerataan pembangunan. Tidak bisa dipungkiri, Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah Harum mengungkapkan menerima banyak keluhan para warga yang kini sangat mendambakan langkah nyata pemerintah untuk memperbaiki ruas jalan-jalan rusak di Kalimantan Timur (Kaltim). “Kasihan, bertahun-tahun jalan lintas yang menghubungkan wilayah di Kaltim seperti dari Kutai Barat ke Mahakam Ulu, dari Kutai Timur ke Berau, kondisi infrastrukturnya rusak, berlubang, rawan banjir dan longsor,” kata Harum…

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto menyoroti ancaman kebangkrutan finansial yang mengintai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Menurutnya, jika dibiarkan tanpa penanganan nyata, beban utang yang ditanggung PT KAI akan semakin membahayakan stabilitas keuangan BUMN tersebut. “Jika tidak segera ditangani, ini akan menenggelamkan unit anak perusahaan lain yang seharusnya menghasilkan laba, akibat bunga utang yang tinggi,” kata Darmadi melalui rilis media yang dikutip oleh sinarharapan.com, Rabu (5/11/2025). Ia menjelaskan bahwa hanya dalam enam bulan, PT KAI harus menanggung beban biaya sebesar Rp1,2 triliun, dengan utang KCIC, yang awalnya Rp950 miliar melonjak menjadi lebih dari Rp4 triliun…

Temuan kandungan mikroplastik di air hujan baru-baru ini menggugah perhatian publik. Laporan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bahwa partikel plastik berukuran sangat kecil kini tak hanya mencemari laut dan udara, tetapi juga turun bersama tetes hujan di berbagai kota besar Indonesia. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menilai hasil penelitian tersebut sebagai peringatan dini bagi pemerintah dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya langkah bersama untuk mengendalikan polusi plastik dan menjaga kesehatan publik, terutama yang berkaitan dengan kulit dan sistem pernapasan. “Temuan mikroplastik di air hujan menunjukkan betapa luasnya dampak pencemaran plastik terhadap kehidupan kita.…

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan kembali komitmen lembaga yang dipimpinnya dalam menjalankan fungsi anggaran. Dia menegaskan, DPR akan terus mengawal kebijakan anggaran negara agar berpihak pada kesejahteraan rakyat. “DPR RI akan terus mengawal agar kebijakan fiskal berpihak kepada rakyat, mampu menjaga daya beli, menciptakan kesempatan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional demi terwujudnya Indonesia yang semakin sejahtera,” tegas Puan membuka masa sidang di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Puan menjelaskan, masa persidangan ini menjadi bagian akhir dari rangkaian persidangan DPR RI pada tahun 2025. “Mari kita jadikan momentum ini untuk meneguhkan komitmen bersama dalam memastikan pelaksanaan APBN…

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa suara rakyat bukan sekadar aspirasi, tetapi juga amanah yang harus diperjuangkan. Hal itu disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026. “Selama masa reses, ketika kita turun langsung dan bertemu dengan konstituen, kita dapat merasakan dengan jelas bagaimana besarnya harapan rakyat terhadap negara. Harapan agar kehidupan mereka menjadi semakin sejahtera, adil, dan mudah dalam setiap urusan. Suara rakyat bukan sekadar aspirasi, tetapi amanah yang harus kita perjuangkan bersama,” tegas Puan membuka masa sidang di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Puan menambahkan, kebijakan negara yang ideal bukan hanya dirancang…