- Penguatan RUU Satu Data Demi Pembangunan yang Tepat Sasaran
- Jelang Puncak Haji, Timwas DPR Minta Semua Pihak Waspadai Situasi Tak Terduga di Armuzna
- Soroti Kerawanan Armuzna, Timwas Haji Minta Mitigasi dan Koordinasi Petugas Diperkuat
- Libatkan Masyarakat Lokal, Komisi VII Tekankan Pariwisata Berkelanjutan di Candi Prambanan
- Rumitnya Perizinan dan Tingginya Biaya Energi Penghambat Daya Saing Industri Tekstil
- Cegah Berulangnya Musibah, Perlu Peningkatan Teknologi CCTV di Kabin Masinis KRL
- Tarif Terbang Domestik Melonjak, Legislator Amati Fenomena Transit Via Malaysia
- Komisi XI Dukung Ekspansi Global INKA, Demi Industri Kereta Nasional Bersinar
Author: Redaksi
Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana, menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi dalam industri air minum dalam kemasan (AMDK), khususnya terkait asal sumber air dan klaim pemasaran produk. Ilham menyatakan bahwa keterbukaan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap industri nasional. Hal tersebut disampaikan Ilham dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian RI, yang juga menghadirkan perwakilan Perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK). Rapat bertema “Pembahasan Standarisasi Bahan Baku Air Minum dalam Kemasan (AMDK)” tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi VII,…
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengapresiasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang secara tegas mengumumkan akan menutup permanen dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai hingga menyebabkan kejadian luar biasa (KLB) keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Saya mengapresiasi kebijakan baru yang diumumkan oleh BGN bahwa SPPG yang terbukti menyebabkan KLB keracunan dalam pelaksanaan Program MBG akan ditutup secara permanen,” kata Charles melalui rilis yang disampaikan kepada sinarharapan.com di Jakarta, Senin (10/11/2025). Sebelumnya, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Dadang Hendrayudha menegaskan, pasca kejadian KLB keracunan, SPPG yang membuat makanan wajib menghentikan…
Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menegaskan pentingnya penerapan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya air. Ia menyoroti ketidaksinkronan pandangan antarpejabat terkait tata kelola sumber daya air yang dianggap belum berpihak pada kepentingan rakyat banyak. “Dari semua yang disampaikan, tidak ada yang sama. Ini membingungkan,” ujar Yoyok dalam RDP Komisi VII DPR RI Bersama RDP Bersama Dirjen Industri Agro dan Kepala Badan Standardisasi Kemenperin serta Perusahaan AMDK di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025). Legislator dari Fraksi Partai NasDem kemudian mengingatkan kembali pesan Presiden yang disampaikan dalam pidato kenegaraan pada…
Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Sudibyo menegaskan perlunya pemerintah menata ulang tata kelola industri air minum dalam kemasan (AMDK) agar tidak mengarah pada praktik monopoli sumber daya air. Menurutnya, air merupakan hak rakyat yang harus dikuasai dan dikelola oleh negara demi kemakmuran bersama, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Hal tersebut disampaikan Yoyok dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian RI, yang juga dihadiri oleh perwakilan perusahaan air minum nasional. Rapat bertema “Pembahasan Standarisasi Bahan Baku Air Minum dalam Kemasan (AMDK)” ini berlangsung di…
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan komitmen lembaganya untuk memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak pada masyarakat dan tidak berhenti di atas kertas. Pernyataan ini ia sampaikan saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dengan sejumlah lembaga publik di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025). Lembaga tersebut di antaranya Perkumpulan Pengusaha Gadai Indonesia (PPGIA), nasabah kredit macet UMKM korban gempa Yogyakarta, serta Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Nurdin, pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPR untuk menampung dan menindaklanjuti berbagai persoalan ekonomi…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengajak seluruh masyarakat Indonesia memaknai Hari Pahlawan tahun 2025 sebagai momentum meneguhkan semangat pengabdian, persatuan, dan gotong royong di tengah tantangan zaman yang terus berkembang pesat. Ia mengatakan perjuangan para pahlawan perlu dilanjutkan dengan pengabdian nyata. “Perjuangan para pahlawan tidak berhenti setelah merebut kemerdekaan. Tugas kita hari ini adalah melanjutkannya dalam bentuk pengabdian yang nyata. Termasuk politik haruslah menjadi alat pengabdian, bukan alat kekuasaan,” kata Lalu Hadrian Irfani, dalan keterangannya pada sinarharapan.com, Senin (10/11/2025). Menurut Lalu, semangat kepahlawanan sejati tidak diukur dari pangkat atau jabatan, melainkan dari sejauh mana seseorang menjadikan peran…
Anggota Tim Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot menegaskan pentingnya dukungan regulasi dan kemitraan berkeadilan untuk memperkuat daya saing industri serta pemberdayaan UMKM di sektor pangan. Dalam kunjungan kerja Panja Daya Saing Industri Komisi VII DPR RI ke PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood CBP), Banyu Biru menilai keberhasilan industri besar seperti Indofood harus sejalan dengan penguatan ekosistem industri hulu hingga hilir. “Penekanannya di sini adalah bagaimana keadilan harga yang sustain bagi seluruh mitra kerja Indofood. Kolaborasi yang sudah dilakukan Indofood itu baik, akan sangat baik kalau bisa ditingkatkan. Semakin banyak rekanan UMKM…
Komisi VI DPR RI menyoroti rencana pemerintah untuk memperpanjang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) hingga Surabaya dan Banyuwangi. Dalam kunjungan kerja spesifik ke PT KCIC, Anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka menilai perlu evaluasi menyeluruh terhadap proyek yang sedang berjalan. Ia mengingatkan agar pembangunan jalur baru tidak disatukan dengan proyek KCIC yang masih menghadapi tantangan pembiayaan dan operasional. “Usulan saya adalah pelajaran berharga bahwa untuk membangun Kereta Api Cepat Jakarta Surabaya atau permintaan presiden sampai Banyuwangi mohon tidak disatupaketkan dengan KCIC. Kereta api cepat Jakarta Surabaya Banyuwangi itu benar-benar harus proyek baru, jangan digabung dengan KCIC yang dalam tanda kutip…
Komisi XI DPR RI menegaskan komitmennya memastikan pelaksanaan Peraturan OJK (POJK) No.19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM berjalan efektif di seluruh daerah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri dalam kunjungan kerja spesifik ke Kantor OJK Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (8/11/2025). Hanif mengatakan kunjungan ini penting untuk meninjau langsung kesiapan OJK dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pelaku UMKM. “Kita mendorong agar OJK menyiapkan instrumen yang memadai bagi perbankan dan lembaga keuangan non-bank, supaya UMKM lebih mudah mengakses pembiayaan. Digitalisasi juga penting untuk memperkuat pengawasan di daerah,” ujar Politisi Fraksi PKB ini. Menurut…
Pemerintah tengah menggulirkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai strategi memperkuat ekonomi di akar rumput. Namun, di tengah semangat mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati mengingatkan agar program ini tidak justru mematikan usaha kecil yang telah lama menjadi penopang ekonomi lokal. Menurutnya, koperasi di tingkat desa harus hadir sebagai mitra, bukan pesaing. Ia menilai penting bagi pemerintah untuk memastikan model bisnis Koperasi Merah Putih tidak mengambil ruang usaha warga yang sudah lebih dulu bertahan di desa. “Saya setuju untuk bisa mendukung dalam percepatan pertumbuhan perekonomian desa. Tetapi jangan sampai tujuan itu kita capai, tetapi kita…