Author: Redaksi

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq Abdullah, menegaskan bahwa negara harus hadir menyelesaikan persoalan hak-hak ratusan karyawan PT Indofarma Global Medika (IGM) yang hingga kini belum terpenuhi setelah perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Menurut Taufiq, kondisi keuangan PT Indofarma Global Medika saat ini sangat sulit. Aset yang tersedia hanya sekitar Rp40 miliar, sementara kewajiban terhadap karyawan mencapai lebih dari Rp60 miliar. “Ada kekurangan sekitar Rp20 miliar yang harus ditanggung. Karena ini adalah perusahaan BUMN, maka yang harus bertanggung jawab adalah negara, dalam hal ini Kementerian BUMN,” ujarnya saat kunjungan kerja BAM DPR RI ke PT Indofarma Global…

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq Abdullah, menegaskan bahwa negara harus hadir menyelesaikan persoalan hak-hak ratusan karyawan PT Indofarma Global Medika (IGM) yang hingga kini belum terpenuhi setelah perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Menurut Taufiq, kondisi keuangan PT Indofarma Global Medika saat ini sangat sulit. Aset yang tersedia hanya sekitar Rp40 miliar, sementara kewajiban terhadap karyawan mencapai lebih dari Rp60 miliar. “Ada kekurangan sekitar Rp20 miliar yang harus ditanggung. Karena ini adalah perusahaan BUMN, maka yang harus bertanggung jawab adalah negara, dalam hal ini Kementerian BUMN,” ujarnya saat kunjungan kerja BAM DPR RI ke PT Indofarma Global…

Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mendorong agar edukasi dan pelatihan tanggap bencana dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional sejak jenjang sekolah dasar hingga menengah. Menurut Musa, upaya sosialisasi tentang kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat masih belum dilakukan secara masif dan menyeluruh. Padahal, Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan longsor. “Menurut saya, yang lebih penting lagi adalah bagaimana mensosialisasikan tentang tanggap bencana ini kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujar Musa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala BMKG dan Kepala BNPP/Basarnas, yang membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN…

Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar menyoroti perlunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyajikan laporan yang lebih komprehensif dan transparan terkait realisasi serta rencana program strategis tahun 2025–2026. Hal tersebut disampaikan Yulian dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025). “Kami mengapresiasi paparan Pak Menteri, namun dari dokumen yang disampaikan baru memuat kinerja tiga direktorat jenderal, yakni Migas, EBTKE, dan Gatrik. Sementara itu, capaian dari Dirjen Minerba dan Dirjen Gakkum belum tergambarkan. Padahal dua bidang ini sangat penting, terutama dalam hal…

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menilai pelaksanaan program perhutanan sosial (PS) di Jawa telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan berpotensi merugikan masyarakat serta badan usaha milik negara (BUMN) Perhutani. Menurutnya, penyimpangan itu terjadi karena pemerintah menetapkan lahan milik BUMN sebagai lokasi program PS, padahal aturan melarang hal tersebut. “Dalam peraturan pemerintah (sudah jelas disebutkan) bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh BUMN tidak boleh dicabut untuk (kepentingan lain). Betul, ya? Nyatanya, Perhutani tidak punya hak untuk perhutanan sosial. Itu salah kaprah,” ujar Darori dalam Rapat Audiensi Komisi IV DPR RI dengan Forum Penyelamatan Hutan Jawa di Gedung Nusantara, Senayan,…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyambut baik wacana pembatasan game online seperti PUBG yang diisyaratkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai buntut kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Ia menegaskan bahwa solusi untuk menanggulangi dampak negatif game online harus melibatkan tiga pilar utama: sekolah, orang tua, dan pemerintah. Ia juga mengingatkan bahwa solusi tidak cukup hanya bersifat administratif, melainkan memerlukan kolaborasi aktif dan penguatan kurikulum lokal. “Kami menyambut baik wacana tersebut, tentunya perlu pengawasan bersama dan kolaborasi aktif antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif,” katanya dalam keterangan rilis yang diterima sinarharapan.com,…

Suasana hangat terasa di lingkungan Kompleks parlemen, Senayan, saat keluarga besar Sekretariat Jenderal (Setjen) Setjen MPR, DPR, dan DPD RI menggelar kegiatan santunan yatim dan dhuafa di Masjid Baiturrahman. Kegiatan ini menjadi bagian dari rutinitas sosial yang dilakukan secara bergilir oleh berbagai unsur di lingkungan parlemen seperti Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Dharma Wanita, serta KORPRI Setjen DPR RI. “Acara santunan yatim yang kita laksanakan secara rutin ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial, ukhuwah Islamiyah, sekaligus bentuk syukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kegiatan ini diinisiasi dan dijalankan melalui sedekah jamaah Masjid Baiturrahman serta zakat…

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendorong Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menggandeng Polri dalam rangka penegakan hukum dan penguatan perlindungan terhadap kawasan hutan dan taman nasional. Ia menegaskan tidak ada alasan bagi Kemenhut, khususnya Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) untuk menangani persoalan ini secara parsial dan sporadis, dan tidak melibatkan kepolisian dalam semua aspek penegakan hukum. “Dalam kondisi skala kejahatan sebesar ini, Ditjen Gakkum LHK terbukti tidak dapat bekerja sendiri. Kepolisian khususnya Bareskrim harus dilibatkan dan menjadi bagian integral, sistematis, dalam setiap penanganan kasus perambahan hutan dan tambang ilegal di kawasan hutan dan taman nasional,” pungkas Anggota Komisi IV Rajiv dalam…

Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi wadah dialog terbuka antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk merumuskan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan bersama. Anggota Komisi IX DPR, Gamal, menekankan pentingnya memperbaiki sejumlah ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan agar lebih melindungi pekerja tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha. Ia menyoroti beberapa isu utama seperti pesangon PHK, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), sistem outsourcing, jam lembur, dan formula penetapan upah minimum. “RUU Ketenagakerjaan ke depan harus punya formula pesangon yang lebih baik dan pembatasan jelas terhadap jenis pekerjaan PKWT dan outsourcing. Kita perlu koreksi agar…

Anggota Komisi IV DPR RI Dadang M. Naser menilai maraknya konflik sosial dan penyimpangan pengelolaan hutan di Jawa merupakan imbas lemahnya pengawasan terhadap program kehutanan sosial. Hal itu ia sampaikan usai menerima Forum Pemerhati dan Penyelamatan Hutan Jawa (FPHJ) dalam rapat audiensi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025). “Hari ini Komisi IV kedatangan tamu yang menyampaikan apresiasi di bawah koordinasi yang menamakan Forum Pemerhati dan Penyelamat Hutan Jawa  yang dipimpin oleh Pak Eka Santosa, beserta Rengrengan  hadir di Komisi IV menyampaikan berbagai hal terkait dengan kondisi hutan yang ada di Jawa Barat,” ujar Dadang kepada sinarharapan.com usai pertemuan. Sebelumnya, FHJ yang…