Author: Redaksi

Para siswa yang masuk sekolah khusus olahraga (SKO) butuh perhatian serius soal eksistensisnya sebagai atlet dan siswa. Dua kepentingan ini kerap berbenturan, sehingga menimbulkan masalah pendidikan bagi para siswanya sendiri. Namun, Pemerintah Kota Solo telah menunjukkan komitmennya mendukung pendidikan keolahragaan. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, mengemukakan pandangannya kepada sinarharapan.com, Kamis (18/9/2025), usai kunjungan kerja spesifik Komisi X ke Solo atau Surakarta, Jawa Tengah. Salah satu bukti bahwa Kota Solo serius menangani soal ini adalah keberadaan SKO di tingkat SMP. “Kehadiran sekolah ini menjadi best practice yang patut dicontoh, karena mampu mengintegrasikan pendidikan formal dengan pembinaan prestasi olahraga sejak dini,”…

Menurut Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Tahun 2024 tercatat penerima program beasiswa mencapai 8.592 orang. Dari jumlah tersebut, penerima dari program afirmasi mencapai 2.626 orang. Tetapi, penerima program beasiswa dari keluarga prasejahtera tercatat turun menjadi 952 orang dibanding tahun 2023 sebesar 1.105 orang. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin ingatkan LPDP untuk terus memberikan keberpihakan kepada keluarga prasejahtera. “Bisa kita bayangkan, kalau ada anak-anak dari keluarga prasejahtera yang akhirnya kehilangan kesempatan emas untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Padahal, mungkin inilah satu-satunya jalan mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, kami ingin menanyakan, apa…

Program transmigrasi yang sejak lama dijalankan pemerintah kini menghadapi ironi. Kawasan transmigrasi yang dibangun dengan dana negara, bahkan ditetapkan lokasinya oleh pemerintah sendiri, justru dinyatakan berada dalam kawasan hutan. Situasi ini membuat status lahan warga transmigran yang sudah lama menetap menjadi terancam. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyebut persoalan ini semakin membingungkan karena pemerintah meminta masyarakat atau kementerian terkait membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk melepaskan status kawasan. Padahal, pembangunan kawasan transmigrasi sejak awal adalah program resmi negara. “Yang lucu saya bilang, pemerintah bikin program dari tahun 70-an, 80-an. Kemudian pemerintah yang menempatkan, lokasinya mereka yang pilih. Kawasan…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pusat Studi Ekosistem Musik (PSEM) di Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa (16/9/2025). Rapat ini membahas persoalan pengelolaan royalti musik yang masih menuai polemik di kalangan pelaku industri. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa forum ini merupakan wadah resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan Pasal 27 dan Pasal 281 ayat (1) Tatib DPR RI. “Hari ini kita mendengarkan langsung aspirasi dan pengaduan terkait kisruh royalti musik. Musik yang diputar di ruang publik komersial memiliki nilai ekonomi dan hak cipta yang wajib dihormati,” ujarnya.…

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyoroti penurunan jumlah penerima beasiswa pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari kalangan keluarga prasejahtera pada tahun 2024. Anggota Fraksi Partai Golkar itu menyebutkan bahwa pada 2023 LPDP berhasil menjangkau lebih dari 1.100 penerima beasiswa dari keluarga prasejahtera. Namun, jumlah tersebut justru menurun menjadi 952 orang pada 2024. “Artinya ada puluhan anak cerdas dari keluarga kurang mampu yang kehilangan kesempatan emas untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Padahal ini mungkin satu-satunya jalan mereka keluar dari lingkaran kemiskinan,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat Komisi XI bersama LPDP dan PKN STAN di Gedung Nusantara I, Senayan,…

Komisi IV DPR RI telah menyepakati pagu anggaran Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sebesar Rp 6,039 triliun di tahun 2026. Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati dalam rapat kerja di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (16/9/2025). Dalam persetujuannya, Komisi IV DPR sepakat besaran pagu anggaran disebar ke tiga program, yakni: “Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2026 Kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan,” ucap Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, sapaannya, saat membacakan kesimpulan rapat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni…

Subsidi bagi nelayan kecil dan penguatan program Kampung Nelayan Maju dinilai menjadi kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, menegaskan bahwa meski anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2026 meningkat menjadi Rp13 triliun, perhatian khusus terhadap nelayan kecil tetap harus menjadi prioritas utama. Darori menjelaskan, salah satu kendala utama yang masih dihadapi nelayan kecil adalah tingginya biaya operasional, terutama bahan bakar. “Nelayan kadang setiap hari belum tentu mendapat tangkapan yang cukup, tetapi tetap harus menanggung biaya bahan bakar yang tinggi. Karena itu subsidi sangat diperlukan,” ujar Darori saat di wawancarai sinarharapan.com di Ruang…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memaksimalkan kolaborasi dengan inovator lokal dan lembaga riset internasional. Fikri menyoroti urgensi BRIN untuk menjadi wadah bagi talenta-talenta riset di Tanah Air. Dia mencontohkan seorang penemu asal Jawa Tengah yang berhasil memperoleh paten dari United States Patent and Trademark Office (USPTO), bahkan disebut-sebut mengungguli karya lulusan Massachusetts Institute of Technology (MIT). “Saya sudah pernah pamer di Jawa Tengah. Itu ada inventor yang punya paten di luar, US PTO. Bahkan, mengalahkan lulusan MIT, padahal di sini cuma lulusan SMK,” kata Fikri dalam keterangannya pada sinarharapan.com, di…

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti terbitnya Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang menetapkan 16 dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk ijazah, sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik. Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum KPU dan Ketua KPU Afifudin pada 21 Agustus 2025 tersebut berlaku selama lima tahun, namun tetap dapat dibuka apabila pemilik dokumen memberikan persetujuan. Rifqinizamy menilai keputusan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, terutama terkait waktu penerbitannya yang keluar setelah seluruh tahapan Pemilu 2024 selesai. “Kalau mau bicara terkait dengan keputusan KPU tertentu, idealnya seluruh aturan kepemiluan diatur berdasarkan undang-undang…

Komisi IX DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala Badan Gizi Nasional, dalam rangka membahas terkait penyesuaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Salah satu poin yang disepakati adalah terkait penggunaan anggaran untuk pengujian sampel makanan bergizi gratis dan pelatihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan anggaran BKN. Persoalan pengujian sampel makanan ini menjadi penting lantaran beberapa kali terjadi kejadian keracunan massal di berbagai daerah karena makanan bergizi gratis. BPOM yang dimintai peran soal pengawasan makanan, mengalami kesulitan karena pagu anggaran yang mereka dapatkan sangatlah minim. “Komisi IX DPR RI…