- Penguatan RUU Satu Data Demi Pembangunan yang Tepat Sasaran
- Jelang Puncak Haji, Timwas DPR Minta Semua Pihak Waspadai Situasi Tak Terduga di Armuzna
- Soroti Kerawanan Armuzna, Timwas Haji Minta Mitigasi dan Koordinasi Petugas Diperkuat
- Libatkan Masyarakat Lokal, Komisi VII Tekankan Pariwisata Berkelanjutan di Candi Prambanan
- Rumitnya Perizinan dan Tingginya Biaya Energi Penghambat Daya Saing Industri Tekstil
- Cegah Berulangnya Musibah, Perlu Peningkatan Teknologi CCTV di Kabin Masinis KRL
- Tarif Terbang Domestik Melonjak, Legislator Amati Fenomena Transit Via Malaysia
- Komisi XI Dukung Ekspansi Global INKA, Demi Industri Kereta Nasional Bersinar
Author: Redaksi
Komisi I DPR RI menyoroti aspek kesejahteraan prajurit dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Elita Budiati dalam rangkaian kunjungan spesifik ke Korem 162/Wira Bhakti di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Elita menjelaskan bahwa komitmen terhadap kesejahteraan prajurit menjadi salah satu poin penting yang terus diperjuangkan Komisi I DPR. Hal ini termasuk persiapan kebijakan negara terkait rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza, yang sempat ramai diperbincangkan. “Rencana pengiriman 20 ribu personel ke Gaza bukan hal sederhana. Itu membutuhkan keputusan politik negara, tidak bisa hanya dilakukan oleh Presiden harus ada persetujuan DPR…
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen Komisi XII dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengelola energi dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat kunjungan spesifik Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI ke PT Tenaga Listrik Bengkulu. Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan, termasuk persoalan baku mutu udara, tingkat kebisingan, serta penurunan pendapatan nelayan akibat berkurangnya biota laut di sekitar area operasional PLTU. Dalam kesempatan tersebut, Putri mengapresiasi capaian perusahaan yang berhasil meraih Proper Biru untuk periode 2024–2025. Namun, ia menegaskan bahwa masih terdapat…
Komisi XII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PNP) melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan permasalahan yang melibatkan tiga perusahaan, yaitu PT Jembayan Muarabara, PT Singlurus Pratama dan PT GAM. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan respon langsung dari pengaduan publik yang sudah beberapa kali masuk ke DPR. “Jadi hari ini Komisi XII khususnya Panja Peningkatan Pendapatan Negara kita melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur ini terkait dengan laporan masyarakat. Ada 3 perusahaan, dimana sebetulnya pada kesempatan yang berbeda itu sudah pernah dapat masukan dan laporan…
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun mendatang lebih tinggi dari angka sebelumnya. Menurutnya, kenaikan 6,5 persen yang pernah ditetapkan dapat ditingkatkan selama tetap mengedepankan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kemampuan pengusaha. “Kalau bisa kenaikannya lebih tinggi lagi. Prinsipnya harus ada keseimbangan antara kesejahteraan buruh dengan kemampuan pengusaha,” ujar Yahya kepada sinarharapan.com di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (26/11/2025). Yahya menekankan bahwa tuntutan upah tak boleh terlalu tinggi agar tidak membebani pelaku usaha, tetapi juga tidak terlalu rendah sehingga mengabaikan hak buruh. Kenaikan UMP, katanya, semestinya…
Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kawasan industri MM2100 Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (26/11/2025), untuk menampung aspirasi menyangkut RUU Kawasan Industri. Tujuan utama adalah menggali masukan dari pelaku industri terkait regulasi kawasan industri yang akan digodok di Komisi VII DPR RI. Kawasan industri dipandang penting sebagai pusat konsolidasi perizinan, pengelolaan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, masih banyak pabrik yang berdiri di luar kawasan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, diperlukan payung hukum yang mempertegas arah pengembangan industri nasional. “Nah sementara sekarang ini kan masih banyak yang di luar kawasan. Nah karena itu kita perlu…
Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya meneruskan aspirasi dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Yogyakarta terkait kebutuhan pembangunan ulang Jembatan Kleringan atau Jembatan Kewek di Kota Yogyakarta. Menurut aspirasi yang didapatkan, jembatan tersebut sudah tidak layak dan membahayakan masyarakat. “Saya menerima aspirasi dari pak Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Fraksi Gerindra (RM. Sinarbiyat Nujanat), sekaitan hal tersebut,” ujar Danang Wicaksana dalam Rapat Kerja Komisi V di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). Aspirasi tersebut, kata Danang Wicaksana, disampaikan menyusul kondisi Jembatan Kleringan yang kini memasuki fase kritis. Jembatan berusia sekitar 100 tahun itu disebut hanya memiliki 10…
Industri baja kembali menjadi sorotan karena perannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Kebutuhan baja terus meningkat seiring masifnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri turunan seperti transportasi, konstruksi, hingga baterai kendaraan listrik. Ironisnya kemandirian industri ini masih terkendala minimnya penguasaan bahan baku dan belum selarasnya ekosistem produksi nasional. Dorongan untuk membangun sinergi lintas sektor menjadi salah satu rekomendasi utama agar Indonesia dapat membangun industri baja yang kuat dari hulu hingga hilir. Hal ini mengemuka dalam RDPU Komisi VI DPR RI dengan sejumlah ahli dan praktisi yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025) Salah satu usulan strategis datang dari…
Realisasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) pangan berupa 20kg beras kualitas medium dan 4 liter minyak goreng kemasan periode Oktober dan November, baru mencapai angka 4,54 persen per tanggal 24 November 2025. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman usai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Karantina Indonesia (Bakarantin), di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Rapat tersebut membahas agenda monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2025 dan rencana program dan kegiatan tahun 2026 “Jika laporan penyalurannya baru 4,54 persen, artinya program ini nyaris tak dikerjakan.…
Sejumlah persoalan krusial terungkap dalam evaluasi Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI di Sumatera Utara. Masalah utama meliputi ketidaktepatan e-RDKK, rendahnya serapan pupuk, hingga harga pupuk subsidi yang masih jauh di atas HET. Hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan pupuk nasional yang diproyeksikan mencapai 9,5 juta ton per tahun. Ketua Panja, Panggah Susanto, menilai bahwa permasalahan data merupakan sumber terbesar ketidaktepatan penyaluran. Ia menegaskan bahwa RDKK harus dibenahi secara konsisten sebelum memasuki musim tanam berikutnya. Anggota Panja, Sonny T. Danaparamita, menyoroti rendahnya serapan pupuk meskipun harga sudah diturunkan 20 persen. Ia menjelaskan bahwa serapan per September baru…
Komisi IV DPR RI memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Sejumlah komoditas utama seperti beras, telur, cabai, hingga gula pasir dinilai mencukupi sehingga masyarakat diimbau tidak perlu khawatir akan potensi kelangkaan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan bahwa cadangan beras pemerintah berada pada level memadai. Ia menyebut, berdasarkan laporan Kementerian Pertanian dalam rapat terakhir, stok di gudang-gudang Bulog masih mencukupi untuk kebutuhan hingga periode Nataru. “Stok beras untuk persiapan Nataru saya kira sangat memadai. Jadi enggak usah khawatir stok di gudang-gudang bulog itu masih cukup besar sehingga…