- THR Pensiun 2026 Sukses Disalurkan, TASPEN Torehkan Rekor Baru
- Anak Penjual Nasi Goreng Dikeroyok 30 Orang, Abduh Pertanyakan Penegakan Hukum Kasus Arnendo
- Perkuat Hubungan Dagang, BKSAP Dorong Kebijakan Bebas Visa Indonesia dan Mongolia
- Komitmen Komisi III Perkuat Penegakan Hukum yang Adil dan Berorientasi Perlindungan Masyarakat
- Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, DPR Pastikan Perlindungan Pengguna Telekomunikasi
- Amelia Anggraini: Harus Antisipasi Dampak Geopolitik Penutupan Selat Hormuz
- AS-Israel Serang Iran, Legislator: Pemerintah Harus Pastikan Keamanan dan Jalur Evakuasi PMI
- 58 Ribu Jemaah Umrah Tertahan, Komisi VIII Desak Respons Cepat Pemerintah
Author: Redaksi
Anggota Komisi VI DPR RI, Faujia Helga Tampubolon, menegaskan pentingnya keberpihakan sektor perbankan kepada masyarakat dalam penyaluran dana ekonomi yang tengah digalakkan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Faujia saat kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (3/10/2025). “Kami dari Komisi VI ingin melihat bagaimana perbankan benar-benar berpihak kepada masyarakat dalam menyalurkan dana ekonomi, termasuk program pendanaan sebesar Rp200 triliun yang saat ini tengah digulirkan,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat itu kepada sinarharapan.com. Ia menekankan agar pihak perbankan menyiapkan program yang jelas, terarah, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Kalau bisa, bunganya lebih kecil agar perputaran ekonomi…
Komisi X DPR RI menaruh perhatian serius pada kondisi fasilitas pendidikan di Papua Barat Daya. Dalam kunjungannya ke Sorong, Komisi X meninjau langsung SD Negeri 3 Sorong dan SMP Negeri 5 Sorong yang dinilai tidak layak. Temuan tersebut menjadi dasar dorongan agar revitalisasi pendidikan benar-benar dijalankan secara menyeluruh. SD Negeri 3 Sorong dilaporkan tidak memiliki toilet meski menampung hingga 300 siswa, yang dianggap sangat berisiko terhadap kesehatan. Sementara di SMP Negeri 5 Sorong, sekolah kerap digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab pada malam hari untuk kegiatan mabuk-mabukan. “Hal ini mengakibatkan hilangnya sejumlah aset sekolah dan mengganggu keamanan lingkungan belajar,” ungkap…
Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih menegaskan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pembangunan dan pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), meski proses pengerjaan membutuhkan waktu lebih lama. “Lebih baik terlambat daripada tidak sesuai SOP dalam pembuatan dapur MBG, karena kita melindungi masyarakat,” ujar Teti saat melakukan kunjungan kerja reses ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (6/10/2025). Teti menilai, waktu pengerjaan 45 hari untuk membangun infrastruktur dapur MBG belum ideal untuk memastikan seluruh proses sesuai dengan standar. Ia pun mengusulkan agar ke depan diberikan waktu paling tidak sekitar dua bulan, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan tidak menyalahi…
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam menyongsong implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) pada Januari 2027 mendatang. Dalam kunjungan kerja ke Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Anggota BKSAP DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ade Rossi Khoerunnisa, menegaskan bahwa sektor ekonomi syariah dan industri halal harus menjadi salah satu pilar utama dalam kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. “Kami dari BKSAP hadir di UIN Syarif Hidayatullah untuk mendengarkan masukan, rekomendasi, dan pandangan akademisi terkait penerapan I-EU CEPA. Kami ingin memastikan bahwa kerja sama ini membawa manfaat yang nyata…
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti tayangan di platform digital, khususnya Netflix, yang menghadirkan konten animasi pro-LGBT dan berpotensi dikonsumsi oleh anak-anak di Indonesia. Hal ini dinilai sangat meresahkan dan bertentangan dengan norma serta hukum yang berlaku di tanah air. “Kami menyayangkan adanya tayangan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan bisa merusak perkembangan anak. Pemerintah melalui Komdigi harus bertindak tegas. Kami mendukung langkah Kominfo untuk memanggil Netflix dan memastikan konten impor disesuaikan dengan norma serta hukum yang berlaku di Indonesia,” tegas Sukamta dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com di Jakarta, Minggu (5/10/2025). Lebih lanjut, ia juga menanggapi seruan Elon…
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menegaskan bahwa tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, harus menjadi momentum untuk memperkuat budaya konstruksi aman di Indonesia. Menurutnya, insiden tersebut bukan semata peristiwa duka, tetapi juga cerminan lemahnya kesadaran akan pentingnya penerapan standar teknis dalam pembangunan gedung. Sudjatmiko menjelaskan, dalam perspektif teknik sipil, bangunan yang dirancang dan dibangun sesuai kaidah seharusnya tidak mudah roboh. “Kalau semua tahap pembangunan dilakukan secara benar, mulai dari perencanaan, perancangan, sampai pelaksanaan, maka tidak akan ada bangunan yang tiba-tiba ambruk. Ini adalah soal disiplin terhadap prinsip keselamatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima sinarharapan.com di…
Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, menyoroti serius insiden kebakaran yang kembali terjadi di Kilang Pertamina RU II Dumai. Ia menegaskan bahwa Pertamina harus melakukan pembenahan total agar kasus serupa tidak lagi terulang di masa mendatang. “Pertamina harus sangat berbenah. Kebakaran kilang tidak boleh lagi dianggap sebagai hal yang biasa. Ini persoalan serius yang menyangkut keselamatan, keamanan energi nasional, dan kepercayaan publik. Harus dihentikan selamanya,” tegas Jalal dalam keterangan tertulisnya kepada sinarharapan.com di Jakarta, Minggu (5/10/2025). Menurut Haji Jalal, kejadian berulang ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengamanan dan penerapan SOP. Ia menilai perlu adanya revolusi sistem keselamatan, bukan sekadar…
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko mendorong pemerintah daerah dan asosiasi profesi teknik sipil untuk melakukan audit menyeluruh terhadap bangunan pesantren di seluruh Indonesia. Menurutnya, langkah ini mendesak dilakukan setelah terjadinya ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo. “Pesantren adalah tempat pendidikan yang dihuni ratusan santri. Karena itu, bangunannya harus melalui audit teknis secara berkala, mulai dari pondasi, kolom, hingga kualitas material,” ujar Sudjatmiko dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com di Jakarta, Minggu (5/10/2025). Ia menjelaskan, setiap pembangunan fasilitas pendidikan berbasis komunitas wajib mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI). “Perhitungan struktur harus mengacu pada SNI 1726:2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk…
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan agar kementerian maupun lembaga yang hadir dalam kunjungan kerja reses di Batam, Kepulauan Riau, tidak berhenti pada wacana belaka. Menurutnya, sejumlah program perlu dievaluasi agar tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. “Ya, ada beberapa program yang itu tidak tepat sasaran. Lingkungan strategis berubah, keadaan berubah,” ujar Willy pada Parlementaria usai memimpin kunjungan Kerja di Batam yang dihadiri Pejabat Kementerian Hukum, Pejabat Kementerian Ham, Pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi, Pejabat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pejabat Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Serta Kakanwil Kementerian Hukum, Kakanwil Ditjen Imigrasi Dan Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Provinsi…
Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub mengapresiasi kinerja seluruh mitra kerja Komisi XIII di Provinsi Sumatera Utara. Walakin, ia menekankan perlunya peningkatan integritas dan transparansi pelayanan publik, khususnya di sektor keimigrasian dan pemasyarakatan. Dalam rapat dengan Kanwil Ditjen Imigrasi, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil HAM, dan LPSK di Medan, Muslim Ayub menyoroti masih maraknya praktik percaloan dalam pembuatan paspor serta lemahnya pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di wilayah perbatasan laut. “Sumatera Utara ini daerah strategis, menjadi jalur lintas laut internasional yang berdekatan dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Karena itu, pengawasan imigrasi harus sangat ketat. Tapi di…