- Karmila Sari Dukung RUU Statistik: BPS Harus Profesional dan Berhenti Bergantung pada Data Pihak Ketiga!
- Sederhanakan Parpol Secara Alamiah, Rifqinizamy Karsayuda Pastikan Komisi II Eksersais Opsi ‘Threshold’ di RUU Pemilu
- Sambil Pantau Sensus Ekonomi di Solo, Hetifah Sjaifudian Serap Aspirasi untuk Revisi UU Statistik
- Pastikan Perlindungan Kerja Layak, Setjen DPR RI Sosialisasi Penyesuaian Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 2026
- Hapus Ketidakpastian Hukum, Bambang Patijaya Desak Kementerian ESDM Segera Tetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat!
- Bukan Petugas Pajak! Agung Widiyantoro Minta BPS Hilangkan Ketakutan Gen Z Saat Pendataan Ekonomi
- Hadapi Serbuan Produk Impor dan Toko Online, Saleh Partaonan Daulay Dorong Pengusaha Furnitur Perkuat Kualitas!
- Sohibul Iman Dorong Modernisasi Alutsista di Perbatasan: Lanud Supadio Vital untuk Deteksi Dini Ancaman Udara IKN
Author: Redaksi
Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar Sitorus, menyoroti kompleksitas persoalan ketenagakerjaan yang tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga menyangkut iklim usaha dan kesejahteraan pekerja. Ia menilai kebijakan magang dan upah yang dibahas bersama Kementerian Ketenagakerjaan perlu disusun secara terintegrasi agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan. “Ini yang akan memanggul sekian banyak jutaan tenaga kerja yang mana mungkin 60% itu lulusan atas. Jadi salah satu, nah meskipun ini karena Bapak di tenaga kerjaan, tentu ini selintas sektoral, jadi memang perlu koordinasi yang dekat gitu dengan kementerian lain,” ujar Sihar dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan di Gedung…
Komisi IX DPR RI menerima perwakilan pekerja PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang mengadukan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Pengaduan tersebut berlangsung di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Kuasa hukum perwakilan pekerja menyebut lebih dari 100 karyawan yang mayoritas di tingkat operator diberhentikan dengan tuduhan praktik KKN tanpa proses yang dinilai adil. Dalam rapat tersebut, dijelaskan pula bahwa polemik PHK telah melalui proses mediasi di Kementerian Ketenagakerjaan. Hasil mediasi merekomendasikan agar PT ASDP membatalkan PHK dan mempekerjakan kembali karyawan yang diberhentikan namun anjuran tersebut hingga kini belum dijalankan oleh perusahaan. Wakil Ketua Komisi IX…
Anggota Komisi II DPR, Muhammad Toha mendukung penuh langkah tegas KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pihaknya juga minta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang notabene merupakan mitra kerja Komisi II DPR untuk memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh kepala daerah. Terlebih, setelah sejumlah kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam hitungan hari. “Demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, kami mendukung langkah KPK. Ini menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya bahwa radar pengawasan tidak pernah tidur,”ujar M. Toha dalam keterangan persnya, Jakarta, Selasa, (20/1/2026). Politisi dari Fraksi PKB ini juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk fokus…
Komisi V DPR RI merespons insiden jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) di pegunungan Maros, Sulawesi Selatan. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengungkapkan bahwa berdasarkan koordinasi dengan BMKG, kondisi cuaca saat itu di lokasi kejadian memang dilaporkan terdapat awan tebal. Selain itu, terdapat hambatan (obstacle) berupa pegunungan di titik jatuhnya pesawat. Meski demikian, Lasarus menegaskan bahwa DPR tidak dalam kapasitas untuk menyimpulkan penyebab kecelakaan. Ia menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan teknis kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BMKG, Kepala BNPP/Basarnas, dan Korlantas…
Anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka meminta agar kasus hukum terhadap seorang ibu guru di Jambi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, segera dihentikan. Ia menilai unsur pidana dalam perkara tersebut tidak terpenuhi karena tindakan yang dilakukan guru itu merupakan bagian dari pendisiplinan siswa di lingkungan sekolah dan pada jam pelajaran. “Tadi sudah banyak pendapat dari teman-teman anggota bahwa kasus ibu guru dari Jambi ini terlalu dipaksakan karena unsur pidananya tidak terpenuhi. Tidak ada niat jahat, tidak ada niat melukai, dan dilakukan dalam konteks penertiban disiplin anak sekolah,” kata Martin Daniel Tumbelaka dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Selasa (20/01/2026).…
Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarat (BAM) DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan pihaknya, BAM, akan membantu dan mengawasi konflik terkait Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo). Sehingga BAM akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait pada kebung binatang tersebut. “Masyarakat, yayasan, pemerintahan kota dan mungkin kalangan para budayawan, para cendikiawan perguruan tinggi yang bisa menjadikan research untuk pengembangan keilmuan (tentang) kehewanan dan sebagainya,” jelas Agun saat diwawancarai sinarharapan.com usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Penjaga Warisan Sunda (PEWARIS) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Menurut Legislator Dapil Jawa Barat X ini, Kebun Binatang Bandung tidak hanya…
Akses transportasi udara yang terjangkau masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam pembangunan konektivitas nasional. Tingginya harga tiket pesawat domestik dinilai menggerus hak masyarakat atas mobilitas yang adil dan terjangkau, sekaligus melemahkan peran penerbangan sebagai penghubung utama antarwilayah di Indonesia. Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menilai tingginya harga tiket pesawat domestik telah menjadi keluhan publik yang berulang. Bahkan dalam sejumlah kasus, harga penerbangan dalam negeri tercatat lebih mahal dibandingkan penerbangan internasional dengan jarak tempuh yang relatif dekat. “Kondisi ini tentu tidak ideal. Penerbangan domestik seharusnya menjadi sarana pemersatu bangsa, bukan justru menjadi moda transportasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat…
Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menyatakan kebijakan pemerintah terkait pengetatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan merupakan tindak lanjut dari masukan DPR. Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk memperbaiki kontribusi sektor migas dan tambang terhadap pendapatan negara yang selama ini melaporkan laba banyak tapi yang disetorkan hanya berkisar 15-20 persen. “Kami mengikuti memang banyak sekali mungkin keluhan-keluhan PT Vale terkait mungkin yang lagi tren di media ini terkait dengan permasalahan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya). Kami dapat memaklumi, tetapi intinya adalah, kenapa pemerintah bersikap seperti itu? itu sebetulnya itu atas masukan-masukan dari kami juga,” ujarnya dalam…
Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita, mengkritik keras arah kebijakan Kementerian Kehutanan yang dinilai terlalu menekankan eksploitasi ekonomi dan mengabaikan fungsi ekologis hutan. Ia menilai pendekatan tersebut berkontribusi langsung terhadap meningkatnya bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah. Sonny mengatakan alih fungsi kawasan hutan telah menggerus kemampuan alam dalam menyerap air dan menahan erosi. Akibatnya, ketika hujan ekstrem terjadi—seperti saat siklon tropis Senyar melanda—wilayah hilir menjadi sangat rentan terhadap banjir dan longsor. “Pengabaian terhadap fungsi ekologis demi mengejar target ekonomi dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum,” kata Sonny dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian…
Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang, mendorong program Lemhanas Goes to Campus diperluas ke daerah-daerah terpencil di Indonesia, termasuk Kalimantan, NTT, dan Papua, agar anak muda di luar Pulau Jawa juga mendapatkan pembelajaran kepemimpinan dan wawasan kebangsaan. “Apalagi saya di Kalimantan, masih banyak yang belum dapat signalnya. Sehingga pada saat ini Lemhanas Goes to Campus menjadi satu kebanggaan untuk orang-orang daerah, atau misalnya anak muda daerah untuk bisa mendapatkan pembelajaran Goes to Campus,” ujar Andina dalam Raker Komisi I DPR dengan Bakamla dan Lemhanas, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026). Lemhanas Goes to Campus adalah program yang…