Author: Redaksi

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyoroti pentingnya kesiapan layanan kesehatan daerah dalam mendeteksi dan menangani penyakit zoonosis secara cepat. Puan meminta Pemerintah memperkuat surveilans untuk mencegah adanya penularan virus. “Kita bersyukur temuan suspect Hantavirus di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan WNA di Jakarta yang masuk kontak erat klaster MV Hondius telah dinyatakan negatif. Namun pemantauan dan surveilans harus terus diperkuat,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Senin (11/5/2026). Seperti diketahui, Hantavirus mendapat sorotan global ketika menyerang kapal pesiar mewah MV Hondius yang tengah berlayar di Samudera Atlantik. Akibat meninggalnya tiga penumpang MV Hondius akibat Hantavirus, masyarakat…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong Pemerintah memberi ketepatan dan kecepatan informasi mengenai Hantavirus yang belakangan tengah menjadi perhatian. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur kesehatan sebagai langkah antisipasi penyebaran virus. “Pemerintah harus hadir lebih cepat dalam dalam memberikan kepastian informasi dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi ancaman Hantavirus. Termasuk ketepatan informasi agar masyarakat tenang dan tidak panik dengan munculnya kasus virus ini,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima sinarharapan.com, di Jakarta, Senin (11/5/2026). Seperti diketahui, Hantavirus mendapat sorotan global ketika menyerang kapal pesiar mewah MV Hondius yang tengah berlayar di Samudera Atlantik. Akibat meninggalnya tiga penumpang MV…

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri. Hal itu ia sampaikan merespons terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur bahwa guru non-ASN hanya dapat mengajar di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan tenaga pendidik sesuai amanat Undang-Undang ASN, sekaligus penghapusan istilah “guru honorer” mulai tahun 2027 dengan skema pengalihan menuju Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Hetifah, langkah pemerintah dalam menyederhanakan sistem kepegawaian guru patut diapresiasi karena bertujuan menciptakan kepastian…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melepas keberangkatan jemaah haji Kabupaten Bandung di Bandara Kertajati, Majalengka, Minggu (10/5/2026). Dalam sambutannya, ia mengingatkan para jemaah agar menjaga kesehatan, menaati aturan, serta meluruskan niat selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. “Betapa langka dan istimewanya kesempatan ini. Jangan sampai perjalanan kita tahun ini hanya sampai di depan Ka’bah, hanya jasad kita saja yang sampai di sana, tetapi hati kita gagal sampai kepada Rabbul Ka’bah, yaitu Allah SWT,” ujar Cucun di hadapan para calon jemaah haji. Ia menyampaikan, dari lebih dari 248 juta umat Islam Indonesia, para jemaah yang berangkat tahun ini merupakan…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bersifat paksaan bagi keluarga mampu atau anak-anak dari kalangan kaya. Menurut Matindas, pernyataan tersebut harus dibaca sebagai petunjuk strategis bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan total dalam tata kelola bantuan sosial dan program kesejahteraan rakyat. “Pernyataan Pak Presiden ini adalah sinyal kuat untuk memperbaiki tata kelola kita. Prinsip keadilan dan ketepatan sasaran harus menjadi panglima dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Jangan sampai anggaran yang besar ini justru dinikmati oleh mereka yang secara ekonomi sudah mandiri,” ujar…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah segera menyiapkan skema solusi komprehensif terkait kebijakan penghapusan guru non-ASN di sekolah negeri paling lambat 1 Januari 2027. Desakan ini merespons terbitnya Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang menetapkan masa transisi bagi tenaga pendidik honorer, namun dinilai masih menyisakan ketidakpastian bagi ribuan pengajar di daerah. Ia menjelaskan bahwa kebijakan melarang tenaga honorer sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005 melalui PP 48/2005, yang kemudian berlanjut pada UU 5/2014 tentang ASN. Namun, hingga saat ini persoalan tersebut belum tuntas karena kebutuhan tenaga pendidik di lapangan masih sangat tinggi. “Artinya…

Anggota Komisi XI DPR H Fathi mengakui bahwa desakan meninjau ulang kebijakan pemangkasan TKD tidak hanya datang dari Kalimantan Selatan, tetapi juga disuarakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia. Sebab itu, ia mengingatkan pemerintah pusat harus bersikap adil memangkas dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah. “Kita juga sudah mengajak teman-teman dari Kemenkeu untuk membahas masalah ini didaerah,jadi intinya pemerintah harus bersikap fair terhadap pemangkasan dana”, ucap Fathi saat ditemui oleh sinarharapan.com di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (7/5/2026). Sebagai informasi, Gubernur Kalimantan Selatan Huidin mengajukan protes keras kepada pemerintah pusat terkait kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD)…

Tragedi kecelakaan maut yang melibatkan bus ALS dan truk tangki BBM di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, memperoleh sorotan dari publik. Peristiwa yang menewaskan belasan orang itu dinilai harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan transportasi, kondisi infrastruktur jalan, hingga pengawasan angkutan logistik di jalur nasional. Menanggapi, Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang terjadi di salah satu jalur utama transportasi di Pulau Sumatera tersebut. Ia menilai kecelakaan yang merenggut 16 korban jiwa itu menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem keselamatan transportasi…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq mendorong agar pelaku pencambulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendapat pemberatan hukuman. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). “Kasus seperti ini merupakan gunung es yang harus ditindaklanjuti secara menyeluruh. Dan sebenarnya kasus di Pati ini sudah kami suarakan dari 3 bulan yang lalu,” kata Maman Imanulhaq dalam keterangan persnya, Jumat (8/5/2026). Seperti diketahui, puluhan santriwati menjadi korban pencabulan pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, AS (51). Selain menjadi korban kekerasan seksual, para santriwati beserta keluarganya mengalami intimidasi dari…

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti potensi multitafsir dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 terkait definisi dan ruang lingkup ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Menurutnya, sejumlah poin dalam aturan tersebut berisiko memunculkan labelisasi yang tidak objektif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Dalam lampiran Perpres disebutkan bahwa faktor pemacu ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme antara lain; (1) Besarnya potensi konflik komunal berlatar belakang sentimen primordial dan keagamaan; (2) kesenjangan ekonomi; (3) perbedaan pandangan politik; (4) perlakuan yang tidak adil; dan (5) intolerasi dalam kehidupan beragama. Terkait hal ini, TB Hasanuddin menilai tiga poin utama…