Author: Redaksi

Rapat Paripurna Ke-8 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. “Kami meminta persetujuan pengangkatan Komjen Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, apakah dapat disetujui?” kata Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, diikuti ketukan palu persetujuan. Rapat paripurna juga menyetujui laporan Komisi III DPR RI atas hasil pembahasan usul pemberhentian dengan hormat Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Persetujuan itu diambil setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melaporkan pembahasan usul pemberhentian dan pengangkatan…

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta rencana suntikan anggaran Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan tidak hanya digunakan untuk menutup defisit pembiayaan, tetapi juga diarahkan untuk membenahi akar persoalan yang menyebabkan beban pembiayaan kesehatan terus meningkat. Nurhadi menyambut baik rencana dukungan anggaran tersebut. Namun, ia meminta pemerintah menjelaskan secara transparan peruntukan dana tambahan itu, termasuk apakah akan digunakan untuk memenuhi kekurangan penerima bantuan iuran (PBI) atau menanggung peningkatan klaim pelayanan kesehatan di rumah sakit. “Kalau memang pemerintah mau menyehatkan BPJS, menyehatkan ini dalam arti apa? Apakah untuk menutup kekurangan PBI? Karena klaim rumah sakit juga semakin meningkat,” ujar Nurhadi saat…

Komisi XIII DPR RI menyoroti pentingnya jaminan hak konstitusional dan kepastian hukum bagi anak warga negara Indonesia (WNI) yang diadopsi oleh warga negara asing. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan, proses pengangkatan anak lintas negara perlu mendapat perhatian karena menyangkut status hukum dan pemenuhan hak anak setelah proses adopsi berlangsung. Hal tersebut menjadi agenda pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum (AHU) Kementerian Hukum RI dan Yayasan Ibu Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026). “Yang paling penting adalah bagaimana memastikan…

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa Komisi XIII DPR RI akan melakukan tinjauan langsung atas temuan fasilitas istimewa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor dalam waktu dekat. Pengecekan dilakukan untuk mencocokkan temuan di lapangan dengan data dan informasi yang telah diperoleh DPR dalam rapat bersama pemerintah. Dasco mengatakan Komisi XIII sebelumnya telah melakukan rapat dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait persoalan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan tersebut. Dari rapat itu, Komisi XIII memperoleh informasi yang selanjutnya akan diverifikasi melalui kunjungan lapangan. Menurut Dasco, pengecekan ke Lapas Cibinong diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara informasi yang disampaikan…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, menjelaskan secara terbuka dasar dan urgensi rencana audit forensik terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya, pengawasan terhadap pengelolaan dana haji harus didasarkan pada fakta, indikasi konkret, serta kerangka hukum yang jelas. “Dana haji adalah dana jemaah, bukan sekadar aset keuangan. Oleh karena itu, semua pengawasan, termasuk audit forensik, harus diarahkan untuk memperkuat kepercayaan publik dan menjamin nilai manfaat yang adil bagi jemaah,” ujar Abidin melalui rilis yang diterima sinarharapan.com di Jakarta, Selasa (29/9/2026). Abidin menegaskan, Komisi VIII DPR RI pada prinsipnya tidak menolak audit…

Pengawasan internal menjadi salah satu perhatian Komisi III DPR RI dalam memantau penegakan hukum di Bali. Langkah cepat terhadap dugaan pelanggaran dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya secara profesional. Anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka mengapresiasi sinergitas Polda Bali, Kejati Bali, dan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Bali yang dinilai telah terjalin dengan baik. Namun, ia mengingatkan pentingnya memperkuat pengawasan internal di masing-masing institusi, seperti Propam Polri, bidang pengawasan Kejaksaan, dan inspektorat BNN. “Karena banyak sekali yang muncul di masyarakat aduan-aduan terkait dengan lemahnya penindakan di internal institusi kita itu sangat…

Penerapan tilang elektronik dinilai perlu tetap diimbangi dengan kehadiran fisik polisi di lapangan untuk mengawasi, khususnya di kawasan pariwisata seperti Bali. Keberadaan personel secara langsung dinilai memiliki fungsi psikologis dalam menciptakan rasa aman sekaligus mencegah pelanggaran lalu lintas maupun tindak pidana. Sorotan itu mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Gedung Presisi Polda Bali, Denpasar, Jumat (25/9/2026). Anggota Komisi III DPR RI Nyoman Parta menilai penggunaan tilang elektronik tidak semestinya membuat keberadaan polisi di jalan semakin berkurang. “Itu (polisi yang mengawasi di jalan) mungkin perlu dihidupkan lagi karena selama ini kan proses tilang telah diganti dengan tilang…

Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere mendorong pentingnya kesejahteraan prajurit TNI, legislator dapil Sulawesi Selatan I itu menyoroti Uang Lauk Pauk (ULP) yang didapatkan oleh prajurit TNI. Ia mendorong agar ULP yang diterima oleh prajurit TNI bisa lebih layak dibanding yang sekarang. “Apabila memungkinkan dengan segala pertimbangan terutama kondisi keuangan kita, mungkin klaster tertentu di angka Rp50.000, khusus klaster makan siang, itu menjadi catatan kami dengan pimpinan. Kami akan coba rapatkan dengan Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI dan para Kepala Staff Angkatan untuk bisa diperjuangkan yang lebih spesifik terkait ULP,” ujar Anggota Komisi I DPR RI…

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri DPR RI terus dilakukan dengan menyerap berbagai persoalan yang dialami masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan industri kreatif di daerah. Anggota Pansus RUU Desain Industri DPR RI, Imas Aan Ubudiah, menyebut kunjungan kerja ke Yogyakarta menjadi bagian dari upaya menggali langsung berbagai kendala terkait perlindungan kekayaan intelektual. Imas mengatakan, kunjungan ke Yogyakarta merupakan agenda ketiga setelah sebelumnya dilakukan di Provinsi Bali. Melalui kunjungan tersebut, Pansus ingin mengetahui berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, mulai dari pelayanan hingga implementasi kebijakan daerah dalam melindungi karya masyarakat. “Intinya kita ini belanja masalah, belanja kasus. Karena begitu banyak…

Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri mendorong penguatan pelindungan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari praktik penjiplakan desain. Kepastian hukum dinilai penting agar desain produk yang telah dikembangkan dan didaftarkan pelaku UMKM tidak mudah dimanfaatkan pihak lain tanpa memberikan hak kepada pemilik desain. Anggota Pansus RUU tentang Desain Industri DPR RI Tonny Tesar mengatakan banyak produk UMKM memiliki potensi nilai jual, tetapi masih rentan mengalami peniruan ketika mulai berkembang di pasar. Kondisi tersebut dapat merugikan pelaku UMKM yang lebih dahulu menciptakan dan mengajukan pelindungan atas desain produknya. “Undang-undang ini…