Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar Sitorus, menyoroti kompleksitas persoalan ketenagakerjaan yang tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga menyangkut iklim usaha dan kesejahteraan pekerja. Ia menilai kebijakan magang dan upah yang dibahas bersama Kementerian Ketenagakerjaan perlu disusun secara terintegrasi agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Ini yang akan memanggul sekian banyak jutaan tenaga kerja yang mana mungkin 60% itu lulusan atas. Jadi salah satu, nah meskipun ini karena Bapak di tenaga kerjaan, tentu ini selintas sektoral, jadi memang perlu koordinasi yang dekat gitu dengan kementerian lain,” ujar Sihar dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Sihar juga menyoroti pendekatan perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang menyamaratakan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan kondisi riil di lapangan. “Jadi otomatisnya mau dia S3, S2, S1, SMP, SMA, dia sama, setengah kontribusinya kepada ketumbuhan ekonomi. Yang tentunya kita pikir ya nggak gitu juga nih secara intuisi gitu ya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan ketenagakerjaan, termasuk program magang dan penetapan upah, harus mempertimbangkan kondisi iklim usaha yang berdampak langsung pada pekerja.
“Apakah iklim hari ini itu bersahabat kepada pertumbuhan ekonomi? Iklim usaha hari ini bersahabatkah kepada pertumbuhan ekonomi? Karena ini berdampak kepada si pekerja,” tambah Politisi PDI Perjuangan ini.
Sihar juga mengingatkan praktik penerimaan upah di bawah standar yang masih kerap terjadi dan berpotensi menjadi kebiasaan jika dibiarkan. “Akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang bisa membius. Sehingga ketika kondisi baik juga, tidak naik upahnya. Dia tetap aja di bawah terus,” pungkasnya.
