Author: Redaksi

Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari menekankan pentingnya penguatan mitigasi lingkungan sebagai fondasi utama ketahanan bencana nasional. Menurutnya, perlindungan lingkungan harus diarahkan pada langkah pencegahan yang nyata dan terukur. Politisi Fraksi PKB ini menilai peningkatan resiko bencana ekologis menuntut negara untuk lebih serius memperkuat instrumen mitigasi, terutama melalui intervensi teknis yang langsung berdampak di lapangan. “Anggaran seharusnya difokuskan untuk peralatan pencegahan, pembangunan laboratorium, serta pemantauan polusi udara dan air agar risiko bencana bisa ditekan sejak awal,” ujar Ratna dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XII bersama Menteri Lingkungan Hidup di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Legislator Dapil Jawa…

Ketidaksinkronan regulasi antara Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Ketenagakerjaan dinilai berpotensi menghambat perlindungan hak serta pemenuhan kese1jahteraan keluarga perkawinan campuran di Indonesia. Perbedaan perlakuan hukum tersebut tidak hanya berdampak pada status pasangan dan anak warga negara Indonesia (WNI), tetapi juga memengaruhi keberlangsungan kehidupan keluarga secara sosial dan ekonomi. Persoalan ini menjadi perhatian Komisi IX DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia) dan Aliansi Perkawinan Antar Bangsa (APAB), Senayan, Jakarta, Senin, (26/1/2026). Dalam rapat tersebut, para pemangku kepentingan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi keluarga perkawinan campuran akibat masih adanya kebijakan yang menyamakan pasangan atau…

Anggota Komisi XIII DPR RI Al Muzzammil Yusuf meminta pemerintah tidak berhenti pada langkah administratif dalam mencabut izin 28 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kerusakan ekologis penyebab bencana di Sumatra. Ia menekankan pentingnya penyampaian rencana pemulihan lingkungan secara terbuka kepada publik agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan. Hal tersebut disampaikan Al Muzzammil dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). “Tadi banyak teman-teman memberikan perhatian dan apresiasi terhadap pencabutan izin dari 28 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam perusahaan ekologis yang berdampak pada bencana Sumatra. Kita apresiasi pencabutan tersebut,…

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pendapatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah sebagai yang tertinggi di Indonesia pada 2025. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026). Abdul Wachid menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Baznas Pusat, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan perolehan dan kebutuhan pengelolaan dana zakat yang paling besar dibandingkan daerah lain di seluruh Indonesia. “Kalau kita lihat laporan Baznas Pusat, Jawa Tengah ini pendapatan Baznas-nya termasuk yang paling tinggi se-Indonesia,” ujar Abdul Wachid kepada Parlementaria usai pertemuan. Menurutnya,…

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, mendorong penguatan tata kelola pemasyarakatan pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Penguatan tersebut dilakukan melalui sinergi lintas sektor guna menjawab tantangan transisi sistem pemidanaan sekaligus mengatasi persoalan klasik pemasyarakatan, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Kunjungan kerja spesifik komisi XIII DPR RI ke Kantor Ditjen pemasyarakatan Jawa Barat, dilakukan untuk menjalankan dua agenda utama. Agenda pertama adalah pembahasan Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan yang berfokus pada pembenahan tata kelola pemasyarakatan. “Kami sedang membentuk Panja Pemasyarakatan yang salah satu fokusnya adalah tata kelola. Jawa Barat menjadi penting…

Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mendorong penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahkan hingga setingkat kementerian, guna memastikan penanganan bencana di Indonesia dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif. Hal tersebut disampaikannya usai kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (22/1/2026), dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan bencana. Menurut Husni, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi. Sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026, bencana besar terjadi secara beruntun di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bahkan meluas ke puluhan kabupaten. “Indonesia ini bisa dikatakan…

Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menekankan pentingnya penguatan tanggung jawab produsen dalam mendukung transisi menuju industri hijau, khususnya melalui pengelolaan kemasan produk yang ramah lingkungan. Hal itu disampaikan Erna usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk., di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (23/1/2026). “Setelah melakukan kunjungan ke PT Sido Muncul, ada beberapa masukan dan rekomendasi yang kami sampaikan, terutama terkait kemasan produk. Ini menjadi penting karena pemerintah saat ini sangat mendorong green energy, dengan target puncaknya pada tahun 2029,” jelasnya. Ia mengingatkan bahwa regulasi terkait pengelolaan sampah dan…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia-Anti Scam Center (IASC) mencatat total kerugian akibat penipuan (scam) di sektor jasa keuangan mencapai Rp9,1 triliun. Namun, dana yang berhasil dikembalikan kepada korban hanya Rp161 miliar. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong percepatan pelaporan dari korban penipuan guna meningkatkan peluang pemulihan dana. “Menurut OJK, 80 persen korban baru melapor ke IASC sekitar 12 jam setelah kejadian. Dalam rentang waktu tersebut, dana korban sangat rentan dipindahkan sehingga memperkecil peluang untuk pemulihan dana. Sementara, kalau kita bandingkan praktik di beberapa negara lain, pelaporan bisa dilakukan hanya dalam 15–20 menit pasca kejadian,”…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, menanggapi keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, langkah tersebut dapat dipahami secara moral, tetapi secara politik menuntut kewaspadaan yang sangat tinggi. “Kehadiran Indonesia penting agar fase pascaperang Gaza tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan besar dan kepentingan sepihak. Indonesia memiliki mandat moral dan historis untuk memastikan suara keadilan tetap hidup dalam setiap proses perdamaian Palestina,” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Sabtu (24/1/2026). Namun demikian, Sukamta mengingatkan bahwa inisiatif Dewan Perdamaian Gaza tersebut berada di luar mekanisme resmi Perserikatan…

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menilai PT Industri Jamu dan Farmasi, PT Sido Muncul Tbk., sebagai contoh nyata industri nasional yang mampu meningkatkan daya saing melalui inovasi tanpa mengorbankan tenaga kerja. Hendry mengungkapkan, saat ini Komisi VII DPR RI tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan daya saing berbagai sektor industri nasional. Pembahasan tersebut juga sejalan dengan upaya Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri yang mencakup industri kimia, farmasi, industri kecil dan menengah (IKM), hingga sektor lainnya. “Komisi VII berharap seluruh industri, baik industri kimia, farmasi, hingga IKM, dapat tumbuh dan memiliki daya…