Author: Redaksi

Tim Kuasa DPR RI menghadiri Sidang Pleno di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia terkait perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (13/10/2025). Sidang yang digelar di Gedung MK RI, Jakarta, itu dihadiri oleh Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini yang bertindak sebagai perwakilan dan juru bicara DPR RI dalam penyampaian keterangan resmi. Dalam kesempatan tersebut, Anggia menegaskan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, serta pengaturan Holding Operasional dan Holding Investasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2025, merupakan upaya untuk mengoptimalkan…

Menyikapi pernyataan Mendikdasmen Abdul Mu’ti terkait kemungkinan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui konsep school kitchen, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan dukungan terhadap gagasan tersebut. “Konsep school kitchen membuka peluang bagi sekolah-sekolah yang memiliki kapasitas untuk mengelola sendiri penyediaan makanan bergizi, tentu dengan syarat dan standar yang ditetapkan, termasuk penilaian kelayakan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Saya menilai ini pendekatan yang progresif dan sesuai semangat desentralisasi pendidikan,” kata Lalu Hadrian Irfani dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com di Jakarta, Senin (13/10/2025). Sebagai Pimpinan Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian menegaskan bahwa dukungan DPR terhadap program MBG harus dibarengi dengan pengawasan,…

Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Menurutnya, pembentukan komite ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. “Pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua merupakan terobosan penting. Komite ini diharapkan menjadi wadah koordinasi dan inovasi kebijakan yang berorientasi pada rakyat serta mampu mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua,” ujar Indrajaya dalam keterangan tertulis yang dikutip sinarharapan.com di Jakarta, Minggu (12/10/2025). Politisi Fraksi PKB ini menilai, komite tersebut dapat menjadi jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua, memastikan agar…

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa kembali menunjukkan komitmennya terhadap kemajuan pendidikan di daerah pemilihannya Jawa Barat VII. Dalam kegiatan reses yang digelar di Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, pada akhir pekan ini, Saan menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 155 siswa SDN Cinangka. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk sapa warga ini juga menjadi ajang silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat setempat. Dalam suasana penuh kehangatan, Saan Mustopa menyerahkan bantuan PIP secara simbolis kepada para siswa yang didampingi orang tua dan guru. Selain itu, ia turut membagikan perlengkapan alat tulis untuk mendukung semangat belajar anak-anak. Keceriaan tampak terpancar…

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur XI Willy Aditya, menentang langkah BPJS Kesehatan yang memutus sementara layanan kepada 50 ribu warga Pamekasan, Jawa Timur, akibat tunggakan iuran selama enam bulan senilai Rp41 miliar. Willy mengingatkan bahwa BPJS adalah institusi jaminan sosial yang dibentuk negara untuk melayani rakyat, bukan lembaga asuransi komersial. “BPJS itu dibuat oleh undang-undang, dia bukan institusi asuransi komersial murni. BPJS dibuat oleh negara untuk melayani warga. Jangan lantas cara berpikir dan bertindaknya seolah swasta murni. Main putus layanan, ancam sana-sini, bukan begitu caranya,” tegas  Willy dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com di Jakarta, Sabtu (11/10/2025). Legislator Fraksi Partai…

Anggota Komisi XI DPR RI, Tommy Kurniawan, mengapresiasi langkah tegas Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto yang memecat 26 pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak karena diduga terlibat praktik penerimaan uang panas. Menurut Tomkur, sapaan akrabnya, keputusan tersebut menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam membersihkan institusi keuangan negara dari perilaku koruptif. “Ini langkah berani dan perlu diapresiasi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Uang pajak harus benar-benar dari rakyat, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk memperkaya oknum penjahat,” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com di Jakarta, Jumat (10/10/2025). Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mengungkapkan bahwa Desa Garung masih masuk dalam kawasan hutan, sehingga perlu penataan segera. Hal itu ia dalam kunjungan kerja spesifik terkait penataan kawasan dan peningkatan sektor pertanian di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng) belum lama ini “Masih banyak desa, termasuk di sini yang berada dalam kawasan hutan, sehingga perlu dilakukan penataan dengan segera,” kata Ahmad Yohan dikutip Parlementaria, Jumat (10/10/2025). Menurutnya, langkah itu menjadi penting agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum serta ketenangan dalam menjalani kehidupan, termasuk ketika mereka berusaha membangun perekonomian secara berkelanjutan. “Tentu ini…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus isi pasal pada Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 44 ayat (1) dan (2). Menurutnya, aturan ini memperbolehkan pelaku jasa keuangan melakukan penagihan melalui pihak ketiga atau jasa penagih utang/debt collector. “Saya mendesak OJK menghapus aturan pelaku jasa keuangan yang boleh melakukan penagihan utang menggunakan jasa pihak ketiga. Alasannya, praktik di lapangan tidak sesuai aturan dan malah banyak tindak pidana, saya mendorong juga masalah utang ini diselesaikan secara perdata,” kata Abdullah dalam keterangannya, Jumat (10/10/2025). Abdullah mengaku…

Petambak udang nasional belakangan resah akan masa depan industri perudangan kian memuncak pada Oktober ini. Pasalnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) menetapkan Red Line atau tenggat hingga 31 Oktober 2025 untuk penyelesaian kasus dugaan paparan radiasi Cesium-137 pada salah satu produk udang dari Cikande, Banten dan berpotensi mengancam keberlangsungan ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat. Merespon hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono, menyatakan telah bergerak cepat menindaklanjuti persoalan ini sejak awal mencuat di media. “Begitu kasus ini muncul, saya langsung mengingatkan dan mendorong KKP agar fokus serta bertindak cepat. Dalam Raker APBN 2026…

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Angraeni menyambut baik inovasi penyegaran seragam yang diperkenalkan TNI. Menurutnya, hal itu sebagai langkah pembaruan institusi, sekaligus berharap TNI terus berkembang menjadi lebih modern dan adaptif menghadapi berbagai tantangan di era digital.  “Seragam yang berbeda dari biasanya ini merupakan bentuk pembaruan yang dihadirkan TNI, agar tampil lebih dinamis dan sesuai dengan perkembangan tanpa menghilangkan identitas serta tradisi,” ujarnya kepada sinarharapan.com dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi I ke Semarang, Jawa Tengah, Kamis (9/10/2025). Selain itu, Amelia turut memberikan dukungan terhadap langkah-langkah inovatif sekaligus penegasan peran TNI yang harus terus relevan untuk menjaga keamanan nasional. “Di usia ke-80…