- Deng Ical Kecam Keras Pelaku Kekerasan terhadap WNI Pekerja Rumah Tangga di Malaysia
- Sadiq Pasadigoe Minta BPIP Jangan Lembek Bumikan Nilai Pancasila
- Dorong Reformasi Pajak Digital dan Keadilan Pajak bagi Perusahaan Global
- Lalu Hadrian Dorong Evaluasi Tata Kelola Dana BOS Pasca Mundurnya Ratusan Kepala Sekolah di Sulsel
- Festival Aspirasi di Palembang, BAM Dorong Tata Kelola Perkotaan Berkelanjutan
- Revisi UU Kehutanan Harus Lebih Adaptif dan Berikan Manfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan
- Respons Putusan MK terkait Tanah Adat, Komisi IV Jaring Aspirasi Revisi UU Kehutanan di Jatim
- Perlu Tingkatkan Kesejahteraan dan Fasilitas Babinsa di Kebumen
Author: Redaksi
DPR bersama pemerintah kini tengah membahas sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini dilakukan demi akselerasi untuk memperkuat sektor ekspor, peningkatan kepastian bagi pelaku pasar dan investor, serta penyusunan regulasi yang mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat agenda Konferensi Pers yang didampingi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria bersama awak media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Pernyataan ini dirinya katakan untuk memperkuat koordinasi guna menjaga momentum pertumbuhan…
Komisi IV DPR membunyikan alarm keras terkait merosotnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akibat eksploitasi hutan nasional yang kian kompleks. Kondisi empiris ini mendorong parlemen untuk mempercepat langkah reformasi hukum melalui revisi Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi menegaskan bahwa revisi Undang-Undang ini mendesak dilakukan karena bentang alam Indonesia terus mengalami degradasi yang mengancam fungsi ekologis. Apalagi, ujarnya, kompleksitas tantangan tata kelola kehutanan nasional yang kini menghadapi ancaman penurunan daya dukung lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan Titiek, sapaan akrabnya, saat memimpin jalannya agenda Jaring Pendapat Panitia…
Keseriusan negara dalam mendukung industri animasi nasional dinilai perlu diwujudkan melalui keberpihakan yang lebih konkret, mulai dari pembiayaan hingga penguatan ekosistem kreatif. Dukungan tersebut dinilai penting agar industri animasi Indonesia tidak hanya tumbuh sebagai pelaksana produksi, tetapi juga berkembang sebagai pemilik karya dan kekayaan intelektual (intellectual property/IP) yang berdaya saing global. Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menilai, Indonesia memiliki talenta animasi yang mampu bersaing di tingkat internasional, tetapi belum sepenuhnya mendapat dukungan yang mencerminkan keyakinan terhadap masa depan industri tersebut. Hal itu disampaikannya usai mendengar pemaparan Ayena Studio dalam Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film…
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad memimpin pertemuan bersama pemerintah dan sejumlah lembaga otoritas moneter serta fiskal guna mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026), dihadiri antara lain Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Dasco mengatakan, DPR RI sengaja mempertemukan para pemangku kepentingan di bidang fiskal, moneter, dan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan ekonomi nasional sekaligus membangun koordinasi yang lebih erat antarinstansi. “Pada hari ini…
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menegaskan bahwa tidak ada tenggat waktu khusus bagi Bank Indonesia (BI) untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke level tertentu. Menurutnya, yang terpenting adalah menjaga stabilitas pergerakan rupiah melalui koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Hal tersebut disampaikan Hekal kepada awak media usai konferensi pers di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026), yang dihadiri antara lain Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Menanggapi pernyataan Gubernur BI…
Kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, dinilai bukan sekadar tindak pidana biasa. Kasus ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap integritas, keamanan, hingga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Merespons hal ini, Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa sektor keimigrasian merupakan garda depan kedaulatan yang tidak boleh dijadikan objek transaksi koruptif. Meski menyatakan menghormati proses hukum dan menjunjung asas praduga tak bersalah, Rieke mengingatkan pemerintah untuk tidak kalah oleh mafia perizinan. “Imigrasi bukan sekadar layanan administrasi publik, melainkan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang.…
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy merespons rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang akan membangun konektivitas jalur kereta api, mulai dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan jaringan rel terintegrasi di Pulau Sumatra. Menurutnya, gagasan tersebut merupakan visi besar yang patut diapresiasi karena berpotensi memperkuat konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatra. Namun, Rivqy menegaskan, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap, berbasis kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha, serta tidak mengabaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi transportasi darat di Sumatra saat ini.…
Penguatan sumber daya manusia (SDM) dinilai menjadi faktor penting agar industri animasi nasional mampu tumbuh lebih luas hingga ke daerah-daerah. Di tengah berkembangnya ekonomi kreatif berbasis digital, peningkatan kapasitas talenta muda dinilai perlu diperkuat melalui pelatihan yang lebih terarah dan dukungan ekosistem yang memadai. Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia menilai sektor ekonomi kreatif termasuk animasi memiliki prospek besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masa depan. Karena itu, menurutnya, dukungan pemerintah terhadap pengembangan SDM kreatif perlu diperkuat agar industri ini tidak hanya berkembang di kota-kota besar. Hal ini mencuat saat Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi VII…
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menegaskan bahwa diplomasi parlemen memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan ekonomi daerah melalui pembukaan peluang kerja sama internasional yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. “Melalui diplomasi parlemen, DPR RI dapat membantu membuka peluang ekonomi, investasi, perdagangan, pendidikan, dan kerja sama internasional yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh daerah,” ujar Husein saat membuka kegiatan BKSAP Day bersama Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (5/6/2026). Menurutnya, diplomasi tidak lagi hanya dilakukan oleh pemerintah melalui jalur eksekutif, tetapi juga melalui parlemen sebagai representasi rakyat. Karena itu, BKSAP DPR…
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan pentingnya pembaruan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pangan nasional. Menurutnya, UU Pangan perlu segera disesuaikan karena dinamika pertanian, teknologi, dan kebutuhan pangan masyarakat telah berkembang sangat cepat dibandingkan saat aturan tersebut pertama kali disusun. “Undang-undang ini memang harus segera dilakukan penyesuaian karena ketika undang-undang kita susun, pergerakan terhadap alih teknologi pertanian belum secepat ini,” ujarnya kepada sinarharapan.com usai Kunjungan Kerja Panja Penyusunan RUU Pangan Komisi IV DPR RI di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (05/06/2026). Legislator Dapil Jawa Tengah…