- Kerusakan Ekologi Punya Sejarah Panjang, Taubat Ekologi Harus Jadi Aksi Konkret Pemerintah
- Hanya Satu Kasus P21! DPR Desak Menhut Jawab: Siapa ‘Bintang’ di Balik Kehancuran Hutan? Komisi IV Siap Dukung Penuh Aksi Nyata Penindakan
- Ratusan Korban Tewas! DPR Minta PLN Gerak Cepat Pulihkan Listrik Aceh, Gangguan Energi Hambat Bantuan dan Komunikasi
- Listrik Padam Berhari-hari Ancam Keselamatan! DPR Desak Relaksasi Pembelian BBM Bersubsidi, Warga Terdampak Harus Jadi Prioritas Utama
- Fakta Lapangan Tak Sesuai Data! DPR Kritik Klaim Penurunan Deforestasi, Bencana Sumbar-Aceh Bukti Nyata Rusaknya Lingkungan
- Presiden Perhatian Penuh! DPR Soroti Proyek Mobil Dinas Nasional Pindad, Harap Riset Energi Sawit Bisa Menekan Biaya Bahan Bakar
- Kepedulian DPD Gerindra Riau Melintas Provinsi! Muhammad Rahul Kirim 15 Ribu Paket Bantuan, Fokus Dukung Penanganan Darurat Bencana Sumbar
- Upah Tinggi Bukan Sebab PHK! DPR Bongkar Data Jawa Tengah, Totok Santosa: Negara Belum Jelas Berpihak ke Buruh atau Industri
Author: Redaksi
Kunjungan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ke Sorong, Papua Barat Daya, pada Senin (1/12/2025) mengungkap sejumlah temuan pengelolaan keuangan daerah di Tanah Papua. Wakil Ketua BAKN DPR, Herman Khaeron, menyebut hampir 20 ribu temuan terkait pengelolaan keuangan membayangi enam Provinsi di wilayah tersebut, menandakan persoalan akuntabilitas yang belum terselesaikan. Dalam pernyataannya, Herman mengungkap bahwa persoalan pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) relatif seragam di seluruh wilayah Tanah Papua. “Ya, ternyata temuan di Papua, di enam wilayah Provinsi tanah Papua ini sangat banyak. Tadi hampir 20 ribu temuan, tentu ini hal yang luar biasa yang harus…
Anggota Komisi II DPR RI Cindy Monica Salsabila Setiawan bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya meninjau langsung lokasi banjir dan longsor di Pasia Laweh, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (1/12/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk melihat kondisi terdampak sekaligus memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan tepat sasaran. Cindy Monica dan Wamendagri Bima Arya menyusuri titik-titik kerusakan, mulai dari rumah warga yang hanyut, akses jalan yang terputus, hingga wilayah yang masih tertutup material longsor. Pun, mereka turut berdialog dengan warga dan relawan yang berada di posko pengungsian. Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat II itu…
Anggota DPR RI Muslim Ayub, mendesak pemerintah pusat agar segera menetapkan status bencana nasional atas banjir yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat. Pernyataan ini secara tegas disampaikannya di sela-sela mengantarkan bantuan bagi korban banjir di Desa Pasie Masjid, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat pada Sabtu (29/11/2025). Ia menjelaskan, sebelumnya dirinya juga sudah pernah mengusulkan agar pemerintah pusat segera meningkatkan status bencana alam hidrometeorologi yang terjadi di tiga provinsi tersebut sebagai bencana nasional. “Kalau dari Partai NasDem kita sudah menyampaikannya. Bahkan kita juga sudah bertemu dengan Jarwansyah, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB (Badan…
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyoroti lemahnya kinerja kementerian dan lembaga yang memiliki otoritas di sektor kehutanan. Ia menyatakan, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi setiap tahun, bahkan setiap saat, menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan masih belum efektif. Firman juga menyoroti kerusakan hutan yang semakin tidak terkendali, meskipun laporan menunjukkan bahwa deforestasi telah menurun. “Penebangan liar dan pembalakan hutan masih terus terjadi, dan bahwa negara perlu hadir untuk menyelamatkan hutan dari tangan-tangan kotor,” kata Firman dalam rilis yang dikutip sinarharapan.com, di Jakarta, Senin (1/12/2025). Politisi Fraksi Partai Golkar ini menuturkan, negara perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum…
Program Pemagangan Nasional Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI Tahun 2025 resmi dimulai di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, dalam seremoni yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/12/2025). Pada kesempatan ini, Setjen DPR RI menerima sekitar 243 peserta program pemagangan yang nantinya akan ditempatkan pada berbagai biro dan unit di Setjen DPR RI, mulai dari administrasi, penelitian, persidangan, hingga kehumasan. Sekjen DPR RI Indra Iskandar memastikan bahwa Setjen DPR RI membuka akses seluas-luasnya agar para peserta dapat berinteraksi dengan berbagai unit kerja dan memperoleh pengalaman kerja yang komprehensif. Menurutnya,…
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi stabilitas inflasi di Kalimantan Selatan yang dinilai tetap terkendali meskipun terdapat dinamika harga bahan pangan. Hal itu disampaikan dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penguatan sektor keuangan dan ekonomi daerah. Misbakhun menjelaskan bahwa inflasi Kalimantan Selatan relatif terjaga dan masih berada dalam batas wajar. “Inflasi di Kalimantan Selatan relatif sangat rendah. Ada sedikit kenaikan pada volatile food, khususnya beras, tetapi masih dalam batas yang wajar dan terkendali,” ucapnya saat diwawancarai sinarharapan.com di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (28/11/2025). Tim kunjungan ini juga menyoroti keunggulan inovasi budidaya…
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, hari ini menindaklanjuti langsung penyaluran bantuan kemanusiaan sebanyak 15 ton yang sebelumnya dilepas oleh Pimpinan DPR RI melalui satu pesawat kargo di Bandara Halim Perdanakusuma menuju Sumatera Utara. Setibanya di Bandara Silangit, bantuan tersebut telah diserahterimakan sejak tadi malam dan mulai didistribusikan ke pusat-pusat pengungsian, khususnya di Kecamatan Adiakoting serta wilayah perbatasan Adiakoting yang saat ini viral akibat jalan putus dan adanya warga yang tertimbun longsor. Cucun meninjau langsung sejumlah posko dan berinteraksi dengan para pengungsi. Ia menyampaikan bahwa masyarakat tetap menunjukkan ketabahan, namun sangat membutuhkan kepastian langkah pemerintah dalam penanganan jangka menengah…
Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI resmi membuka Penyelenggaraan Pemagangan Nasional Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI Tahun 2025 di lingkungan Setjen DPR RI. Acara pembukaan berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025), dan disambut langsung oleh Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rizki Aulia Natakusumah. Dalam sambutannya, Rizki Aulia Natakusumah menyampaikan bahwa lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah ruang belajar yang strategis bagi para peserta untuk memahami dinamika kerja lembaga legislatif. Ia juga sempat menceritakan pengalamannya pribadi yang pernah mengikuti program magang di DPR RI sebelum menjadi anggota dewan. “Tidak sembarangan orang bisa magang di DPR ini. Saya pun…
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menekankan bahwa fasilitas yang digunakan Bulog Makasar sudah sesuai standar. Hal itu disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV ke Gudang Sewa Perum Bulog yang dikelola oleh PT BGR Logistik Indonesia di Kompleks Pergudangan Parangloe, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (28/11/2025). Hadir pula dalam kesempatan ini Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman, Panggah Susanto, Abdul Kharis Almasyhari dan Ahmad Yohan; serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi stok pangan, khususnya jagung, yang disimpan di fasilitas tersebut. Dalam agenda kunjungan, Komisi IV juga menggelar…
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan pentingnya penguatan profesionalisme, integritas, dan transformasi digital Aparatur Sipil Negara (ASN) pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 KORPRI yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/12). Dalam upacara peringatan yang mengusung tema Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI Mewujudkan Indonesia Maju, Indra menekankan poin penting terkait transformasi digital dalam lingkup birokrasi. Menurutnya, transformasi digital birokrasi harus dipahami sebagai perubahan mindset dan culture set ASN, bukan sekadar penyesuaian prosedur. “Layanan publik harus semakin responsif, cepat, dan berbasis teknologi. Ini menjadi motor penggerak reformasi birokrasi,” ujar Sekjen Indra dalam amanatnya. Lebih lanjut, Indra pun menegaskan implementasi…