Author: Redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong peningkatan pemanfaatan arsip nasional sebagai sumber pembelajaran sejarah yang hidup dan kontekstual. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat memori kolektif bangsa sekaligus membekali generasi mendatang dalam menghadapi berbagai tantangan. Hal itu disampaikan Lestari merespons Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). “Arsip memiliki peran yang luar biasa untuk mengungkap berbagai fakta di masa lalu. Kekayaan arsip nasional tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen yang tersimpan di rak, melainkan harus menjadi pengetahuan yang dapat diakses luas oleh masyarakat, terutama sebagai sumber pembelajaran yang otentik,” ujar…

Pemerintah memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dijaga agar tetap sehat, kredibel, adaptif, dan responsif terhadap berbagai tantangan ekonomi. Pasalnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPP Tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut menjadi opini WTP kesepuluh yang diperoleh pemerintah sejak LKPP Tahun 2016. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke- 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (27/8/2026). “Opini WTP ini adalah Opini WTP yang kesepuluh…

DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat diselesaikan dan diputus dalam Rapat Paripurna paling lambat 15 Desember 2026. Target tersebut menjadi komitmen DPR dalam merespons aspirasi masyarakat terkait percepatan pengesahan regulasi pemberantasan kejahatan yang merugikan negara. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) atau Relawan Pati di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Dalam audiensi tersebut, Dasco didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. “Limit waktu paling lambat untuk Rancangan…

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan persoalan pengamanan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akan segera dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum (APH). Hal tersebut disampaikan setelah perwakilan AMPB menyampaikan keluhan terkait kondisi dan keamanan relawan selama menyampaikan aspirasi. “Untuk masalah pengamanan, kami akan langsung berkoordinasi dengan teman-teman APH (Aparat Penegak Hukum) terkait pengamanan,” ujar Dasco saat menerima audiensi AMPB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu mengatakan, koordinasi terkait pengamanan tersebut juga dapat dilakukan melalui kuasa hukum atau pendamping AMPB. Langkah itu dilakukan agar persoalan yang disampaikan dapat…

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Karawang International Industrial City (KIIC), Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (26/8/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Panja menggali masukan secara langsung dari pengelola kawasan industri dan pemerintah daerah untuk memperkuat substansi RUU Kawasan Industri. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, keberadaan kawasan industri memiliki peran strategis dalam mendorong industrialisasi nasional sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan kawasan industri perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi agar keberadaan kawasan industri memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi…

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan kondisi keuangan PT Pos Indonesia memerlukan perhatian serius yang saat ini menanggung beban operasional dan kesejahteraan bagi sekitar 31.000 karyawan aktif serta 28.000 pensiunan. Oleh karena itu, kepastian pembayaran hak-hak pegawai khususnya pembayaran gaji yang dijadwalkan paling lambat pada 1 September menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Hal tersebut disampaikan Anggia saat doorstop media usai dirinya bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menghadiri pertemuan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi PT Pos Indonesia yang digelar di Ruang Pimpinan DPR RI Korpolkam, Gedung Nusantara III,…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disiapkan untuk memperkuat kepastian pelindungan hak pekerja sekaligus memberikan landasan hukum yang dapat mendukung perkembangan perekonomian nasional. Hal itu disampaikan Putih usai Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan agenda Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Putih mengatakan berbagai masukan dan catatan yang disampaikan dalam proses harmonisasi menjadi bagian penting untuk menyempurnakan RUU tersebut sebelum dilanjutkan menjadi usul inisiatif DPR RI. “Kami dari Komisi IX DPR RI mengucapkan terima kasih atas…

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional guna memperkuat penanganan di lapangan. Menurutnya, status tersebut diperlukan agar pengerahan sumber daya, termasuk anggaran dan peralatan pemadaman, dapat dilakukan secara lebih optimal di tengah meluasnya kebakaran dan kondisi cuaca yang kering. Daniel menilai pemerintah pusat dan daerah telah mengerahkan berbagai upaya untuk menangani karhutla. Namun, banyaknya titik kebakaran serta kondisi yang kering membuat pemadaman menjadi semakin sulit, terlebih ketika kebakaran terjadi pada malam hari dan api cepat menyebar. “Pemerintah baik pusat dan daerah tentu sudah maksimal mengerahkan seluruh…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan. Menurutnya, penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat, masyarakat, hingga dunia usaha agar pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Hanan menilai penanganan karhutla harus menjadi perhatian semua pihak. Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, perlu memiliki pembagian peran yang jelas, termasuk dalam pemantauan wilayah rawan, kesiapan sumber daya, hingga respons ketika kebakaran terjadi. “Kolaborasi dengan masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, dan perusahaan-perusahaan…

Rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyoroti usulan Komisi I DPR RI terkait penambahan jumlah komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi I mengusulkan jumlah Komisioner KPI dari semula sembilan menjadi sebelas orang dalam RUU tersebut. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menjelaskan, penambahan jumlah komisioner tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi keterwakilan berbagai pemangku kepentingan dalam KPI. “Usulan baru dari Komisi I, jumlah Komisioner KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) bertambah dari sembilan menjadi 11, pertimbangannya tujuh orang untuk perwakilan dari DPR, satu dari pemerintah, satu dari masyarakat, satu dari lembaga penyiaran, satu dari akademisi. Sehingga,…