Author: Redaksi

Permasalahan perilaku anak yang sering dilabeli “nakal” tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan hukuman atau pendidikan disiplin semata. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa, dimana ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih mendalam dan menyeluruh. “Kita lihat begini, anak disebut nakal tentu karena dia sudah melanggar peraturan yang ada. Ada banyak sebabnya, kita harus lihat sebabnya,” ujar Ledia di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (30/4/2025). Anggota DPR RI dari Fraksi PKS itu menekankan bahwa salah satu hal utama yang harus dilihat adalah peran orang dewasa di sekitar anak. “Pertama, apakah orang dewasa di sekitarnya, orang dewasa yang…

Sengketa PSU Pilkada Banggai, Penjelasan Bawaslu Soal Dugaan Pemberian Uang Bantuan ke Masjid Disorot Jakarta: Dugaan janji memberikan bantuan untuk rumah ibadah mengemuka di sengketa pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Banggai 2024 di Mahkamah Konsentitusi (MK) menjadi sorotan. Sebab, hal itu dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius. Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor Andi Asrun merespons Hakim Konstitusi yang mencecar dugaan pemberian bantuan Rp100 juta Masjid Nurul Huda. Dugaan tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 01 Amirudin dan Furqanuddin Masulili. “Perbuatan menjanjikan atau memberikan uang 100juta dan telah menjadikan tempat ibadah sebagai tempat…

Jakarta: Ketua Umum Persatuan Doktor Indonesia Abdul Chair Ramadhan menegaskan menjanjikan bantuan untuk rumah ibadah merupakan bentuk pelanggaran kampanye. Pelanggaran yang dimaksud yaitu menjadikan rumah ibadah sebagai tempat kampanye. Hal itu disampaikan Abdul merespons sidang gugatan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Banggai di Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim Konstitusi Saldi Isra mencecar soal tudingan bantuan Rp100 juta untuk Masjid Nurul Huda yang dijanjikan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 01 Amirudin dan Furqanuddin Masulili. “Perbuatan menjanjikan uang tersebut juga telah menjadikan tempat ibadah sebagai tempat kampanye. Demikian itu sebagai resultan dari keputusan dan atau tindakan yang dibuat olehnya dan dimaksudkan untuk menguntungkan…

Komisi VIII DPR RI menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Hal itu sebagaimana terungkap dalam Rapat Kerja, RDP, dan RDPU bersama Ditjen PHU Kemenag, BPKH, maskapai penerbangan, dan para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menekankan agar seluruh pihak yang terlibat menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji secara profesional dan bertanggung jawab. “Komisi VIII DPR RI meminta kepada Menteri Agama RI untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara terukur, akuntabel, dan berpihak kepada jemaah,” ujar Abidin. Salah satu poin penting yang menjadi sorotan…

Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyoroti permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan kewarganegaraan dan akses terhadap hak-hak dasar. Ia menyampaikan keprihatinan atas kondisi banyak komunitas adat yang terusir dari tanah leluhurnya dan tidak diakui secara administratif sebagai warga negara. “Ini terkait hak hidup yang paling mendasar teknik kaitannya juga dengan kependudukan Pak saya ingin bicara tentang nasib masyarakat adat ya kayak anak suku dalam dan beberapa di seluruh wilayah negara kita karena mereka satu pertama nasibnya itu sering terlunta-lunta Padahal mereka asli adalah orang Indonesia tetapi sering mereka…

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan “hadiah” bagi kaum pekerja dengan berkomitmen memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) usai perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Keputusan tersebut diambil setelah diskusi panjang dengan Ketua DPR RI Puan Maharani dan segenap Pimpinan DPR lainnya. “Setelah berdiskusi panjang dengan para Pimpinan DPR, Ketua DPR Mbak Puan Maharani, setelah Mayday DPR akan memulai Pembahasan Undang PPRT” ujar Dasco saat wawancara dengan Parlementaria dan awak media usai membuka acara ‘Silaturahmi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, S.H, M.H dengan…

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menilai usulan menjadikan Kota Solo atau Surakarta sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS) masih perlu dikaji secara mendalam. Menurutnya, status daerah istimewa atau khusus semestinya tidak dilepaskan dari faktor sejarah dan budaya yang kuat. “Kalau kaitannya dengan daerah khusus dan daerah istimewa, itu tidak terlepas dari aspek kesejarahan dan kebudayaan. Dua itu bobotnya. Makanya, secara konstitusional kita mengenal daerah istimewa seperti Yogyakarta dan Aceh, dan daerah khusus seperti DKI Jakarta,” ungkap Ahmad Irawan kepada wartawan, Senin (28/4/2025). Ia menjelaskan, konstitusi Indonesia memang mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana…

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menilai belum ada urgensi untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Meski demikian, pihaknya menyatakan siap membahas jika usulan revisi berasal dari pemerintah dan telah menjadi penugasan resmi dari pimpinan DPR. “Kalau bagi kami di DPR, khususnya Komisi II, apabila itu merupakan usulan pemerintah dan kami ditugaskan oleh pimpinan DPR untuk membahasnya, tentu kami siap. Namun secara pribadi, saya menilai belum ada urgensinya untuk merevisi UU Ormas,” ujar Rifqi kepada wartawan di sela-sela rapat kerja di Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). Terkait maraknya kasus ormas yang meresahkan masyarakat, Rifqi…

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti aktivitas penangkapan ikan secara ilegal atau ilegal fishing yang kembali terjadi di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Ia mengatakan, kegiatan eksploitasi sumber daya laut dari pihak asing merupakan pelanggaran kedaulatan negara bagi Indonesia. “Ini bukan sekadar soal pencurian ikan. Ini adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedaulatan negara Indonesia harus dijaga,” ujar Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Selasa, (29/4/2025). Seperti diketahui, kapal asal Vietnam kedapatan tengah mencuri ikan di perairan Indonesia saat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla) sedang menjalankan operasi terpadu di sekitar Kepulauan Natuna pada…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengungkapkan keprihatinannya terkait meningkatnya jumlah perempuan yang terjebak dalam praktik pinjaman online (pinjol), khususnya perempuan kepala keluarga. Puan mengatakan fenomena ini sangat memprihatinkan, terutama bagi perempuan yang merupakan pilar utama ketahanan keluarga. “Peningkatan jumlah perempuan, terutama perempuan kepala keluarga, yang terjebak dalam pinjaman online menunjukkan adanya ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit,” kata Puan dalam keterangannya kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Senin (28/4/2025). “Perempuan adalah agen pembangunan bangsa dan pilar ketahanan keluarga, dan kita tidak bisa membiarkan mereka terperangkap dalam siklus utang yang merugikan,” tambahnya. Adapun fenomena korban pinjol berlangsung cukup lama.…