Author: Redaksi

Anggota Komisi V DPR RI, Arizal Tom Liwafa, menegaskan pentingnya penyelesaian secara menyeluruh terhadap kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas meski telah berlangsung hampir 20 tahun. Dalam kunjungan kerja Komisi V ke lokasi terdampak, Arizal menyatakan bahwa DPR RI akan terus mendorong pemerintah untuk hadir dan menyelesaikan seluruh persoalan, termasuk ganti rugi bagi warga dan pelaku usaha yang belum menerima haknya. “Kita melihat langsung kondisi di lapangan. Sudah hampir dua dekade, tapi masih banyak warga yang belum menerima ganti rugi. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Arizal kepada sinarharapan.com usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja…

Read More

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/9/2025). Kunjungan ini guna meninjau langsung pelayanan pendidikan serta kondisi sarana dan prasarana di institusi pendidikan kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan tersebut. Kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae ini memiliki fokus utama dalam rangka pengawasan terhadap kualitas layanan pendidikan, serta mengevaluasi ketersediaan fasilitas pendukung yang menunjang mutu pendidikan di PIP Semarang. “Komisi V DPR RI ingin memastikan bahwa proses pendidikan berjalan optimal, baik dari sisi pelayanan kepada taruna-taruni maupun dari sisi sarana dan prasarana yang disediakan.…

Read More

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mendesak Tim Gabungan Pencari Fakta Independen (TGPF) dapat melibatkan enam lembaga nasional untuk bekerja secara tuntas dalam mengungkap seluruh fakta dan dalang di balik berbagai peristiwa kerusuhan yang terjadi sekitar 25 Agustus hingga awal September 2025 silam. Peristiwa ini mencakup demonstrasi di DPR, pembakaran Mako Brimob, penjarahan rumah tokoh nasional, hingga pembakaran gedung DPRD di daerah. Sugiat menyatakan mendukung penuh TGPF untuk mengumpulkan fakta agar dapat menemukan pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. “Saya kepingin yang pertama bahwa tim gabungan pencari fakta independen enam lembaga ini menemukan semua fakta…

Read More

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus keracunan massal pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat yang sudah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Ia mengatakan kejadian tersebut menjadi pertanda proses pelaksanaan MBG perlu dievaluasi menyeluruh. “Program ini sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, namun kejadian ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengolahan, distribusi, dan pengawasan mutu makanan,” kata Nurhadi dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Senin (29/9/2025). Seperti diketahui, pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah hampir 1.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan mengalami gejala keracunan massal…

Read More

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah melakukan evaluasi komprehensif pelaksanaan program MBG (Makan Bergizi Gratis) agar sesuai dengan tujuan awalnya. “Kasus-kasus yang terjadi di lapangan, misalnya soal keracunan makanan,  harus menjadi bahan perhatian dan  evaluasi komprehensif agar program MBG yang baik dan mulia tujuannya ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi anak-anak kita,” ujar Netty dalam keterangannya yang diterima sinarharapan.com di Jakarta, Senin (29/9/2025). Menurut laporan CISDI, sejak awal pelaksanaan MBG hingga saat ini, ada 5626 kasus keracunan makanan yang dialami siswa di 16 provinsi, tertinggi di Jawa Barat sebanyak 2051 kasus. Menurut Netty, kasus keracunan MBG tidak bisa…

Read More

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai Pemerintah Indonesia harus lebih aktif mendorong implementasi solusi dua negara atau two-state solution melalui diplomasi internasional. Hal itu baik di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) maupun di Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan hal tersebut dalam sidang Majelis Umum PBB. Menurutnya, penegasan solusi dua negara untuk kemerdekaan Palestina harus segera diterjemahkan ke dalam langkah konkret oleh komunitas internasional. “Indonesia mengusung solusi dua negara untuk kemerdekaan Palestina yang didukung oleh berbagai negara yang mengakui Palestina,” kata Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima sinarharapan.com di Jakarta, Senin (29/9/2025). “Namun, deklarasi ini hanya akan menjadi simbol…

Read More

Dorongan hilirisasi mineral bukanlah agenda baru. Sejak tahun 2020, pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel mentah untuk mendorong industrialisasi dalam negeri. Sejumlah proyek smelter nikel, bauksit, hingga tembaga tengah dibangun di berbagai wilayah, termasuk proyek besar di Maluku Utara dan Sulawesi. Memahami kebutuhan ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengingatkan sektor pertambangan mineral, khususnya nikel, bauksit, dan tembaga, tidak lagi bisa dipandang sebatas komoditas mentah. Sebab itu, ia ingin menempatkan BUMN tambang sebagai motor utama industrialisasi. Baginya, Indonesia tidak boleh hanya sekadar menjadi penonton, melainkan perlu menjadi aktor utama industrialisasi, termasuk dalam peralihan dunia menuju energi bersih…

Read More

98 Resolution Network mendampingi kegiatan bakti sosial “warga peduli warga” dengan pembagian paket sembako oleh perusahaan BUMN, Pertamina Gas Negara. PGN membagikan 1.000 paket sembako di daerah Krukut wilayah Jakarta Barat dan Bekasi. “Di Krukut dan Bekasi ini kegiatan yang ketiga. Hari ini mulai meluas ke wilayah luar Jakarta, siang nanti di Bekasi dengan para driver ojek online,” kata Eli Salomo Koordinator Kegiatan warga peduli warga ini dikutip pada Minggu, 28 September 2025. Lebih lanjut Eli Salomo menyatakan bahwa kegiatan “warga peduli warga” ini terus mendapatkan dukungan luas. “Mulai banyak pihak yang antusias terhadap kegiatan #warga peduli warga, baik di…

Read More

Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah. Menurutnya, BRIN memiliki peran strategis sebagai pusat riset dan inovasi nasional yang dapat membantu daerah menemukan nilai tambah dari produk lokal. “BRIN itu menjadi pusat inovasi dan riset secara nasional. Saya memiliki keyakinan setiap daerah punya potensi. Karena itu pemerintah daerah dengan BRIN harus melakukan sinergi. Harus ada komunikasi interaktif untuk bisa menggali hal-hal yang bisa dikembangkan,” ujar Sabam saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu…

Read More

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menilai anggaran program Citarum Harum perlu dikelola secara terpusat agar pelaksanaannya lebih efektif dan terkoordinasi. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja BAM DPR RI di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Menurut pria yang kerap disapa Aher itu, saat ini anggaran program Citarum Harum masih tersebar di berbagai kementerian maupun dinas terkait. Kondisi ini membuat koordinasi dan capaian program kurang optimal. Karena itu, ia mendorong adanya lembaga atau mekanisme khusus yang dapat mengintegrasikan semua anggaran dan pelaksanaan kegiatan. “Sebaiknya terpusat di lembaga khusus yang dibuat menangani Citarum, semacam otorita. Tapi kalau otorita…

Read More