Author: Redaksi

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya transformasi kelembagaan DPR RI agar semakin dekat dengan rakyat. Menurutnya, sejarah tidak hanya mencatat banyaknya undang-undang yang disahkan atau besarnya anggaran yang dikelola, melainkan sejauh mana setiap keputusan DPR RI memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Apakah hidup rakyat lebih mudah dan nyaman? Kita semua yang duduk di ruangan ini adalah wakil rakyat yang lahir dari rakyat, hadir untuk rakyat, dan harus kembali kepada rakyat. Amanat yang kita emban bukanlah hak istimewa, melainkan tanggung jawab untuk bekerja bagi kepentingan rakyat,” ujar Puan dalam Rapat Paripurna laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2024–2025 di Gedung…

Read More

Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan bahwa anggota DPR RI harus berani menjawab kritik dari masyarakat, baik yang bernada halus maupun kasar dengan membuktikan kerja nyata. Puan pun meminta maaf jika kinerja dewan yang bekerja selama satu tahun sejak dilantik pada Agustus 2024 lalu, belum sempurna. Hal tersebut dinyatakan Puan saat menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 dalam rapat paripurna khusus yang digelar di di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Adapun paripurna khusus ini diadakan sekaligus untuk memperingati HUT ke-80 DPR RI. Puan mengatakan bahwa sejarah tidak mencatat jumlah undang-undang yang disahkan DPR, ataupun…

Read More

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyuarakan kekecewaan atas sikap Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penggunaan Makanan Ultra-Proses (Ultra Processed Food/UPF) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Charles mendesak BGN untuk memiliki komitmen tegas melarang total penggunaan UPF, alih-alih hanya mengutamakan produk lokal atau UMKM. “Saya sangat semangat sebetulnya ketika mendengarkan wawancara di media bahwa BGN akan melarang Ultra Process Food untuk disajikan kepada anak-anak,” ujar Charles dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan POM dan Kepala Badan Gizi Nasional terkait penanganan kasus Program MBG di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu…

Read More

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan keprihatinan atas kembali terjadinya kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta. Kali ini, kasus keracunan MBG menimpa siswa-siswi SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. “Saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kembali terjadinya insiden keracunan makanan pada siswa-siswi SDN 01 Gedong di Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Charles dalam keterangan tertulis yang diterima sinarharapan.com di Jakarta, Rabu (1/10/2025). “Kejadian ini menyusul insiden serupa yang terjadi di Ciamis dan Lampung hanya dalam dua hari terakhir. Dengan demikian, keracunan akibat MBG terjadi hampir…

Read More

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menegaskan urgensi revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang sudah berusia lebih dari dua dekade. Menurutnya, dunia pendidikan yang terus dinamis menuntut regulasi lebih adaptif. “Pendidikan selalu berkembang, ada temuan-temuan baru. Karena itu revisi tidak bisa setengah-setengah. Semua komponen, isu, dan persoalan harus masuk dalam revisi ini,” ujar Lalu dalam Forum Legislasi bertema “Revisi UU Sisdiknas Dinilai Tekankan Pemerataan dan Mutu Pendidikan” yang digelar KWP bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025). Ia menekankan perlunya roadmap pendidikan nasional agar tidak terjebak pada kebijakan…

Read More

Pemerintah melakukan berbagai evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul banyaknya kasus keracunan makanan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini pun mengingatkan agar ahli gizi di setiap Sekolah Pengelola Pangan dan Gizi (SPPG) untuk menjalankan fungsinya dengan baik dalam pelaksanaan program MBG. “Selama ini ahli gizi di setiap SPPG tidak berfungsi dengan baik. Kalau mereka berfungsi dengan baik, tidak akan terjadi keracunan. Kita harap dengan adanya evaluasi, jangan sampai ahli gizi di setiap SPPG tak berfungsi dengan baik lagi,” kata Yahya Zaini dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com di Jakarta, Rabu, (1/9/2025). Seperti diketahui, Presiden Prabowo memanggil para menterinya ke kediaman…

Read More

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Rahmad Budiaji menegaskan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum penting bagi seluruh aparatur negara untuk semakin meneguhkan nilai-nilai kebangsaan. “Peringatan ini bukan sekadar seremoni, tapi refleksi bagi kita semua, khususnya di lingkungan Setjen DPR, untuk menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam tugas pelayanan publik,”ujar Aji, begitu Rahmad Budiaji biasa disapa, kepada sinarharapan.com usai Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).  Dijelaskannya, Pancasila sebagai dasar negara telah terbukti mampu menjaga keutuhan bangsa meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi politik, sosial, maupun budaya. Oleh karena…

Read More

Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyoroti serius pencabutan kartu identitas liputan Istana yang dialami seorang jurnalis media nasional. Junico berharap pencabutan ID Pers Istana tidak terulang lagi dan mengingatkan pentingnya pejabat publik terbuka atas kritik. “Pers memiliki mandat publik untuk melakukan kontrol sosial dan menyampaikan informasi apa adanya, termasuk melalui pertanyaan-pertanyaan kritis kepada Presiden maupun pejabat negara,” kata Junico Siahaan dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com di Jakarta, Rabu, (1/10/2025).  “Pencabutan akses liputan hanya karena pertanyaan yang diajukan, justru dapat menimbulkan kesan pembungkaman dan menciptakan preseden buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia,” sambungnya. Seperti diketahui, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI)…

Read More

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, secara resmi melepas kontingen Korpri Setjen DPR RI yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) XVII Korpri di Palembang, Sumatera Selatan, pada 5–11 Oktober 2025. Pelepasan dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025). Dalam sambutannya, Indra menegaskan bahwa keikutsertaan kontingen Setjen DPR RI dalam ajang olahraga ini harus dimaknai lebih luas dari sekadar kompetisi. “Kemenangan bukan semata-mata diukur dari medali, tetapi juga dari sikap disiplin, ketangguhan mental, kebersamaan tim, serta kemampuan menjaga martabat lembaga yang kita cintai,” ujarnya. Ia menekankan, semangat kompetisi yang sehat, sportivitas, serta keuletan dalam olahraga harus menjadi teladan…

Read More

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa pengelolaan kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) membutuhkan regulasi yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan otoritas pusat. Hal ini disampaikan saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Senin (29/9/2025). Menurut Aria Bima, penetapan FTZ yang berlaku sejak 2007 hingga kini belum menunjukkan keselarasan tata kelola. Ia menilai, masih ada tarik-menarik kewenangan antara Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, dan Badan Pengelola Batam. “Kita ingin memastikan apakah Perpres FTZ ini sudah cukup memberi kewenangan yang…

Read More