- Koperasi Setjen DPR Tumbuh Positif, Rudi Rochmansyah Targetkan Seluruh Kantin Bersertifikat Halal dan Perkuat Usaha Non-Simpan Pinjam
- Buruknya Komunikasi Antar instansi, Komisi VII Desak Koordinasi Real Demi Majukan UMKM & Pariwisata Kalteng
- Jalur Udara Kualanamu-Rembele Resmi Dibuka Kembali, DPR Pastikan Takengon-Bener Meriah Gak Bakal Terisolasi
- Jalan dan Jembatan Putus, Bantuan Sulit Masuk! Komisi V DPR RI Tegaskan Satgas Rehabilitasi Prabowo Penting untuk Integrasi Penanganan Pascabencana
- Pesta Tahun Baru Rawan Narkoba! DPR Ingatkan Imigrasi: Jumlah WNA Meningkat di Akhir Tahun, Pengawasan Harus Diperketat Demi Keamanan Dalam Negeri
- DPR Minta Perlindungan Pendapatan Riil Diperkuat, Jangan Sampai Inflasi Rendah Disebabkan Menurunnya Permintaan Masyarakat
- Hentikan Illegal Logging di Konsesi Tambang! Komisi XII DPR RI Sentil PT Agincourt: Lahan 130 Ribu Hektare Jadi Tanggung Jawab Penuh, Bukan Cuma 600 Hektare
- Setjen Teken MoU dengan KAI dan KCIC, Tuntut Pelayanan yang Aman, Nyaman, dan Profesiona
Author: Redaksi
Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera mempercepat penanganan rumah-rumah yang rusak akibat bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia. Desakan ini menjadi salah satu kesimpulan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri PKP. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menyatakan bahwa percepatan penanganan dampak bencana, khususnya kerusakan rumah, adalah prioritas. Selain itu, Komisi V juga mendukung penuh upaya Kementerian PKP dalam melakukan penyesuaian regulasi terkait daerah atau lokasi yang terdampak bencana. Senada, Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti parahnya dampak bencana yang terjadi dalam beberapa minggu…
Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) menggelar kegiatan Refleksi Akhir Tahun bertajuk “Diskusi Interaktif KWP” di Bandung. Acara ini menekankan pentingnya penguatan kolaborasi antara Setjen DPR RI dan jurnalis parlemen demi mengamplifikasi kinerja kedewanan kepada publik, sekaligus menjadi momentum solidaritas melalui penggalangan dana bagi korban bencana banjir yang melanda tiga provinsi di Sumatera. Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, dalam sambutannya menegaskan bahwa dinamika tugas kedewanan menuntut sinergi yang semakin kuat antara Setjen dan media. “Tantangan ke depan sangat dinamis, maka kita perlu bekerja sama memastikan seluruh proses kedewanan benar-benar bisa merealisasikan harapan publik dengan segala…
Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menekankan pentingnya mitigasi bencana alam di daerah rawan, terutama di Kalimantan Timur. Syafruddin mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi bencana yang dapat terjadi akibat aktivitas perusahaan-perusahaan pertambangan besar yang beroperasi di wilayah tersebut. Menurut Syafruddin, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar telah menyebabkan penggundulan hutan dan pencemaran sungai. Hal ini berdampak negatif terhadap lingkungan dan menghilangkan anak-anak sungai yang esensial untuk ekosistem lokal. “Kalimantan Timur adalah daerah yang sangat rawan terhadap bencana alam, dan kita perlu tindakan yang serius dari Kementerian Lingkungan Hidup,” ujarnya kepada sinarharapan.com di sela – sela Raker Komisi XII bersama Menteri Lingkungan Hidup…
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dugaan kerusakan hutan dan aktivitas penebangan liar yang dinilai berkontribusi besar terhadap bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah, khususnya Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan yang digelar pada Kamis, (4/12/2025), di Komplek Parlemen Senayan, Titiek menunjukkan sebuah video viral yang merekam sejumlah truk besar mengangkut kayu hasil penebangan hutan berdiameter besar melewati jalan di wilayah Sumatera pasca banjir besar yang terjadi. Kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Titiek mengungkapkan perasaannya yang sedih dan…
DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk segera mengerahkan bantuan darurat berskala besar bagi masyarakat Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera yang masih terisolasi akibat banjir bandang dan longsor. Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, setelah menerima laporan bahwa kebutuhan pangan di banyak wilayah semakin kritis dan korban mulai mengalami kelaparan. Irmawan mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan sudah masuk kategori darurat kemanusiaan. Sebagian wilayah telah terisolasi lebih dari satu minggu tanpa pasokan makanan, sementara jalur distribusi logistik tidak dapat diakses. “Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Banyak daerah terisolasi lebih dari satu minggu tanpa makanan. Ada masyarakat yang bertahan…
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai kesulitan masyarakat Aceh dalam memperoleh BBM dan layanan listrik pascabencana banjir dan longsor terutama dipicu oleh kerusakan infrastruktur di berbagai titik. Ia menekankan bahwa proses pemulihan jaringan jalan serta kelistrikan menjadi faktor krusial sebelum distribusi energi kembali normal. “Terkait dengan distribusi (BBM dan listrik) itu, tentu nanti kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pertamina Patra Niaga dan juga BP Migas. Kami ingin memastikan bagaimana proses distribusi BBM pada saat memang situasi sedang terjadinya kendala infrastruktur ini dapat segera diatasi,” ujar Bambang kepada sinarharapan.com usai agenda Rapat Kerja Komisi XII bersama Menteri Lingkungan…
Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah, meminta pemerintah melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap skema pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan di Indonesia. Ia menilai bencana yang terus berulang menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola perizinan hutan dan lingkungan hidup. “Kami menyampaikan duka mendalam atas musibah longsor dan banjir yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan ratusan lainnya masih hilang. Pemerintah harus segera melakukan investigasi dan audit menyeluruh atas seluruh izin pemanfaatan kawasan hutan agar bencana seperti yang terjadi di Sumatera tidak terulang di daerah lain,” ujar Rina di Jakarta dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (3/12/2025). Rina menegaskan…
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana berharap semua pihak perkuat sinergi dan koordinasi untuk memastikan kelancaran perjalanan selama Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Ia berharap dengan koordinasi lintas sektor semoga perjalanan selama Nataru aman dan lancar. “Kemarin rencana memang ada Raker (dengan mitra), namun karena ada bencana kita tunda. Di hari Senin depan kita akan membahas Raker ini untuk persiapan Natal dan Tahun Baru di 2026,” terangnya dalam keterangan tertulis yang diterima sinarharapan.com, di Jakarta, Rabu (3/12/2025), Anggota Fraksi Partai Gerindra ini, meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan sejumlah mitra kerja lainnya mempersiapkan segala sesuatunya.…
Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Ketua Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC), Wang Huning di DPR RI. Saat bertemu Ketua MPR China itu, Puan menyinggung bencana alam yang tengah melanda Indonesia dan kawasan Asia. Puan menyambut langsung Wang Huning berserta delegasi yang tiba di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pukul 16.23 WIB, Rabu (3/12/2025) usai sebelumnya Wang Huning melakukan pertemuan dengan Ketua MPR RI. Setelah memperkenalkan anggota DPR yang turut menyambut, Puan lalu mendampingi Wang Huning menandatangani piagam kehadiran. Selanjutnya, Puan dan Wang Huning melaksanakan bilateral meeting. Pertemuan berlangsung dengan hangat selama 30 menit. “Yang…
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin AK, menegaskan bahwa kunjungan kerja BAKN ke Batam, Kepulauan Riau, dilakukan untuk menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada periode 2021–2024. Hal tersebut disampaikan Amin usai menggelar pertemuan dengan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Batam, Senin (1/12/2025). Amin mengungkapkan bahwa secara umum KUR bukan merupakan core business dari BNI. Namun, sebagai salah satu bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dipercaya pemerintah untuk menyalurkan KUR, BNI tetap mendapat alokasi cukup besar. Pada tahun 2024, BNI tercatat menerima alokasi KUR…