Author: Redaksi

Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih tegas menjalankan fungsi pengawasan dan pelindungan konsumen, khususnya terhadap praktik penagihan yang dilakukan perusahaan jasa keuangan melalui pihak ketiga. Hal tersebut disampaikan Hillary saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Jumat (18/9/2026). Ia menegaskan, OJK tidak boleh hanya dipersepsikan sebagai regulator yang mengawasi industri keuangan berskala besar. Menurutnya, keberadaan OJK harus dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk kelompok masyarakat kecil yang berhadapan dengan persoalan kredit, pembiayaan, dan praktik penagihan. “Harapan terutama tentunya OJK bisa terus mengingat tugas dan tanggung jawabnya…

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengapresiasi antusiasme dan kekritisan siswa SMAN 6 Pandeglang, Banten, dalam mengikuti kegiatan Literasi Parlemen, Edu Day Perpustakaan DPR RI. Menurutnya, pertanyaan para siswa menunjukkan bahwa generasi muda telah memiliki perhatian terhadap isu kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Rizki saat menghadiri kegiatan yang diinisiasi oleh Perpustakaan DPR RI di SMAN 6 Pandeglang, Banten, pada Jumat (18/9/2026). Kegiatan tersebut merupakan program edukasi yang memperkenalkan fungsi, tugas, dan peran DPR RI sekaligus meningkatkan literasi keparlemenan, informasi dan digital bagi pelajar. Rizki menilai antusiasme siswa terlihat dari…

Anggota Komisi III DPR RI Andi Amar Ma’ruf Sulaiman menekankan pentingnya penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru secara konsisten oleh aparat penegak hukum (APH). Implementasi aturan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Hal tersebut disampaikan Andi dalam kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (17/9/2026). Ia mengapresiasi koordinasi yang telah dilakukan jajaran aparat penegak hukum di DIY dalam menyesuaikan proses penanganan perkara dengan ketentuan KUHP dan KUHAP baru. “Saya mengapresiasi seluruh penjelasan dan laporan yang disampaikan. Koordinasi…

Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, mendorong agar pemberlakuan KUHAP baru segera diikuti dengan aturan pelaksana yang jelas, khususnya terkait koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara. Menurut Adang, perubahan hukum acara pidana harus memberikan kepastian bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai perubahan aturan justru menimbulkan perbedaan penafsiran atau kendala koordinasi yang dapat memengaruhi proses penanganan perkara. “KUHAP baru tentu membawa perubahan dalam proses penegakan hukum. Karena itu aturan pelaksananya harus segera diperjelas, terutama menyangkut koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Kita ingin proses hukum berjalan lebih efektif, tetapi tetap terukur dan…

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN sangat mencukupi untuk merealisasikan rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Menyikapi rencana Presiden Prabowo yang mengusulkan pendidikan negeri gratis—termasuk peluang pembiayaan dari uang sitaan tindak pidana korupsi—Fikri menilai langkah tersebut merupakan kebijakan yang paling dinantikan publik. “Inilah kebijakan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Pendidikan gratis. Karena penyelesaian problematika bangsa itu sangat strategis bila dimulai dari pendidikan, ini sudah disadari bersama,” kata Fikri dalam keterangannya kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Sabtu (19/9/2026). Fikri menjelaskan, Fraksi Partai Keadilan…

Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menekankan pentingnya menghadirkan regulasi ketenagakerjaan yang mampu menjaga keseimbangan antara pelindungan pekerja dan kepastian hukum bagi dunia usaha. Menurutnya, pengaturan ketenagakerjaan perlu memberikan pelindungan bagi pekerja sekaligus menciptakan kepastian bagi dunia usaha agar iklim ketenagakerjaan tetap mendukung keberlangsungan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal tersebut disampaikan Netty dalam keterangan tertulisnya kepada sinarharapan.com di Jakarta, Kamis (17/9/2026). Ia menjelaskan, Panja Komisi IX DPR RI bersama pemerintah saat ini tengah mendalami berbagai substansi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan setelah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). “Kami ingin memastikan RUU…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini meminta Pemerintah mengantisipasi dampak kekeringan yang sudah kian mengkhawatirkan di mana banyak daerah saat ini mengalami krisis air bersih. Ia mengingatkan kekeringan buntut kemarau panjang dampat menimbulkan krisis kesehatan. “Berkurangnya akses air bersih dapat berkembang menjadi masalah kesehatan sebelum terlihat sebagai kejadian luar biasa. Ketika air terbatas, kebutuhan minum, kebersihan rumah tangga, sanitasi, pengolahan makanan, dan perawatan kelompok rentan akan terganggu secara bersamaan,” kata Yahya Zaini dalam keterangan persnya, Jumat (18/9/2026). Seperti diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan kekeringan meteorologis dengan puluhan daerah masuk dalam status awas, di antaranya…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menekankan pentingnya pengelolaan data publik yang jujur dan transparan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan amanat undang-undang yang harus diwujudkan secara nyata. “Keterbukaan informasi publik bukan hanya sekadar rutinitas administratif maupun pemenuhan formalitas semata, melainkan adalah sebuah amanat konstitusional yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008,” ujar Dave saat membuka kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penganugerahan PPID Award Sekretariat Jenderal DPR RI di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Dave menambahkan bahwa kegiatan Monitoring dan…

Sejumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, hingga lembaga pendidikan keagamaan menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian. Menurutnya, berbagai kasus tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat sistem pencegahan dan perlindungan anak agar negara tidak hanya hadir setelah kekerasan terjadi. “Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa sistem perlindungan kita sering kali baru bekerja setelah seorang anak mengalami kekerasan, bahkan dalam beberapa kasus berlangsung berulang kali. Ini yang harus menjadi evaluasi bersama,” ungkap Hetifah dalam rilis yang diterima sinarharapan.com di Jakarta, Kamis (17/9/2026). Sejumlah kasus yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat…

Wakil Ketua Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Jaelani menilai RUU tentang Daerah Kepulauan dapat menjadi pijakan untuk menghadirkan pembangunan yang lebih berkeadilan bagi wilayah kepulauan. Regulasi tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus memastikan karakteristik kepulauan menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional. Politisi dari Fraksi PKB itu mengatakan perspektif dari para pakar yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) turut memperkaya pembahasan RUU tersebut. Menurutnya, berbagai masukan diperlukan agar regulasi yang disusun benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah kepulauan. “Mudah-mudahan dengan tambahan perspektif dari para pakar akan memperkaya pandangan kita soal bagaimana Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan ini…