Author: Redaksi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyuarakan kekecewaan atas sikap Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penggunaan Makanan Ultra-Proses (Ultra Processed Food/UPF) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Charles mendesak BGN untuk memiliki komitmen tegas melarang total penggunaan UPF, alih-alih hanya mengutamakan produk lokal atau UMKM. “Saya sangat semangat sebetulnya ketika mendengarkan wawancara di media bahwa BGN akan melarang Ultra Process Food untuk disajikan kepada anak-anak,” ujar Charles dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan POM dan Kepala Badan Gizi Nasional terkait penanganan kasus Program MBG di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan keprihatinan atas kembali terjadinya kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta. Kali ini, kasus keracunan MBG menimpa siswa-siswi SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. “Saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kembali terjadinya insiden keracunan makanan pada siswa-siswi SDN 01 Gedong di Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Charles dalam keterangan tertulis yang diterima sinarharapan.com di Jakarta, Rabu (1/10/2025). “Kejadian ini menyusul insiden serupa yang terjadi di Ciamis dan Lampung hanya dalam dua hari terakhir. Dengan demikian, keracunan akibat MBG terjadi hampir…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menegaskan urgensi revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang sudah berusia lebih dari dua dekade. Menurutnya, dunia pendidikan yang terus dinamis menuntut regulasi lebih adaptif. “Pendidikan selalu berkembang, ada temuan-temuan baru. Karena itu revisi tidak bisa setengah-setengah. Semua komponen, isu, dan persoalan harus masuk dalam revisi ini,” ujar Lalu dalam Forum Legislasi bertema “Revisi UU Sisdiknas Dinilai Tekankan Pemerataan dan Mutu Pendidikan” yang digelar KWP bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025). Ia menekankan perlunya roadmap pendidikan nasional agar tidak terjebak pada kebijakan…

Pemerintah melakukan berbagai evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul banyaknya kasus keracunan makanan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini pun mengingatkan agar ahli gizi di setiap Sekolah Pengelola Pangan dan Gizi (SPPG) untuk menjalankan fungsinya dengan baik dalam pelaksanaan program MBG. “Selama ini ahli gizi di setiap SPPG tidak berfungsi dengan baik. Kalau mereka berfungsi dengan baik, tidak akan terjadi keracunan. Kita harap dengan adanya evaluasi, jangan sampai ahli gizi di setiap SPPG tak berfungsi dengan baik lagi,” kata Yahya Zaini dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com di Jakarta, Rabu, (1/9/2025). Seperti diketahui, Presiden Prabowo memanggil para menterinya ke kediaman…

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Rahmad Budiaji menegaskan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum penting bagi seluruh aparatur negara untuk semakin meneguhkan nilai-nilai kebangsaan. “Peringatan ini bukan sekadar seremoni, tapi refleksi bagi kita semua, khususnya di lingkungan Setjen DPR, untuk menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam tugas pelayanan publik,”ujar Aji, begitu Rahmad Budiaji biasa disapa, kepada sinarharapan.com usai Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).  Dijelaskannya, Pancasila sebagai dasar negara telah terbukti mampu menjaga keutuhan bangsa meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi politik, sosial, maupun budaya. Oleh karena…

Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyoroti serius pencabutan kartu identitas liputan Istana yang dialami seorang jurnalis media nasional. Junico berharap pencabutan ID Pers Istana tidak terulang lagi dan mengingatkan pentingnya pejabat publik terbuka atas kritik. “Pers memiliki mandat publik untuk melakukan kontrol sosial dan menyampaikan informasi apa adanya, termasuk melalui pertanyaan-pertanyaan kritis kepada Presiden maupun pejabat negara,” kata Junico Siahaan dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com di Jakarta, Rabu, (1/10/2025).  “Pencabutan akses liputan hanya karena pertanyaan yang diajukan, justru dapat menimbulkan kesan pembungkaman dan menciptakan preseden buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia,” sambungnya. Seperti diketahui, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI)…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, secara resmi melepas kontingen Korpri Setjen DPR RI yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) XVII Korpri di Palembang, Sumatera Selatan, pada 5–11 Oktober 2025. Pelepasan dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025). Dalam sambutannya, Indra menegaskan bahwa keikutsertaan kontingen Setjen DPR RI dalam ajang olahraga ini harus dimaknai lebih luas dari sekadar kompetisi. “Kemenangan bukan semata-mata diukur dari medali, tetapi juga dari sikap disiplin, ketangguhan mental, kebersamaan tim, serta kemampuan menjaga martabat lembaga yang kita cintai,” ujarnya. Ia menekankan, semangat kompetisi yang sehat, sportivitas, serta keuletan dalam olahraga harus menjadi teladan…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa pengelolaan kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) membutuhkan regulasi yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan otoritas pusat. Hal ini disampaikan saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Senin (29/9/2025). Menurut Aria Bima, penetapan FTZ yang berlaku sejak 2007 hingga kini belum menunjukkan keselarasan tata kelola. Ia menilai, masih ada tarik-menarik kewenangan antara Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, dan Badan Pengelola Batam. “Kita ingin memastikan apakah Perpres FTZ ini sudah cukup memberi kewenangan yang…

Anggota Komisi V DPR RI, Arizal Tom Liwafa, menegaskan pentingnya penyelesaian secara menyeluruh terhadap kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas meski telah berlangsung hampir 20 tahun. Dalam kunjungan kerja Komisi V ke lokasi terdampak, Arizal menyatakan bahwa DPR RI akan terus mendorong pemerintah untuk hadir dan menyelesaikan seluruh persoalan, termasuk ganti rugi bagi warga dan pelaku usaha yang belum menerima haknya. “Kita melihat langsung kondisi di lapangan. Sudah hampir dua dekade, tapi masih banyak warga yang belum menerima ganti rugi. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Arizal kepada sinarharapan.com usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja…

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/9/2025). Kunjungan ini guna meninjau langsung pelayanan pendidikan serta kondisi sarana dan prasarana di institusi pendidikan kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan tersebut. Kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae ini memiliki fokus utama dalam rangka pengawasan terhadap kualitas layanan pendidikan, serta mengevaluasi ketersediaan fasilitas pendukung yang menunjang mutu pendidikan di PIP Semarang. “Komisi V DPR RI ingin memastikan bahwa proses pendidikan berjalan optimal, baik dari sisi pelayanan kepada taruna-taruni maupun dari sisi sarana dan prasarana yang disediakan.…