Author: Redaksi

Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi wadah dialog terbuka antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk merumuskan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan bersama. Anggota Komisi IX DPR, Gamal, menekankan pentingnya memperbaiki sejumlah ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan agar lebih melindungi pekerja tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha. Ia menyoroti beberapa isu utama seperti pesangon PHK, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), sistem outsourcing, jam lembur, dan formula penetapan upah minimum. “RUU Ketenagakerjaan ke depan harus punya formula pesangon yang lebih baik dan pembatasan jelas terhadap jenis pekerjaan PKWT dan outsourcing. Kita perlu koreksi agar…

Read More

Anggota Komisi IV DPR RI Dadang M. Naser menilai maraknya konflik sosial dan penyimpangan pengelolaan hutan di Jawa merupakan imbas lemahnya pengawasan terhadap program kehutanan sosial. Hal itu ia sampaikan usai menerima Forum Pemerhati dan Penyelamatan Hutan Jawa (FPHJ) dalam rapat audiensi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025). “Hari ini Komisi IV kedatangan tamu yang menyampaikan apresiasi di bawah koordinasi yang menamakan Forum Pemerhati dan Penyelamat Hutan Jawa  yang dipimpin oleh Pak Eka Santosa, beserta Rengrengan  hadir di Komisi IV menyampaikan berbagai hal terkait dengan kondisi hutan yang ada di Jawa Barat,” ujar Dadang kepada sinarharapan.com usai pertemuan. Sebelumnya, FHJ yang…

Read More

Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana, menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi dalam industri air minum dalam kemasan (AMDK), khususnya terkait asal sumber air dan klaim pemasaran produk. Ilham menyatakan bahwa keterbukaan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap industri nasional. Hal tersebut disampaikan Ilham dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian RI, yang juga menghadirkan perwakilan Perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK). Rapat bertema “Pembahasan Standarisasi Bahan Baku Air Minum dalam Kemasan (AMDK)” tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi VII,…

Read More

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengapresiasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang secara tegas mengumumkan akan menutup permanen dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai hingga menyebabkan kejadian luar biasa (KLB) keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Saya mengapresiasi kebijakan baru yang diumumkan oleh BGN bahwa SPPG yang terbukti menyebabkan KLB keracunan dalam pelaksanaan Program MBG akan ditutup secara permanen,” kata Charles melalui rilis yang disampaikan kepada sinarharapan.com di Jakarta, Senin (10/11/2025).  Sebelumnya, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Dadang Hendrayudha menegaskan, pasca kejadian KLB keracunan, SPPG yang membuat makanan wajib menghentikan…

Read More

Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menegaskan pentingnya penerapan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya air. Ia menyoroti ketidaksinkronan pandangan antarpejabat terkait tata kelola sumber daya air yang dianggap belum berpihak pada kepentingan rakyat banyak. “Dari semua yang disampaikan, tidak ada yang sama. Ini membingungkan,” ujar Yoyok dalam RDP Komisi VII DPR RI Bersama RDP Bersama Dirjen Industri Agro dan Kepala Badan Standardisasi Kemenperin serta Perusahaan AMDK di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025). Legislator dari Fraksi Partai NasDem kemudian mengingatkan kembali pesan Presiden yang disampaikan dalam pidato kenegaraan pada…

Read More

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Sudibyo menegaskan perlunya pemerintah menata ulang tata kelola industri air minum dalam kemasan (AMDK) agar tidak mengarah pada praktik monopoli sumber daya air. Menurutnya, air merupakan hak rakyat yang harus dikuasai dan dikelola oleh negara demi kemakmuran bersama, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Hal tersebut disampaikan Yoyok dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian RI, yang juga dihadiri oleh perwakilan perusahaan air minum nasional. Rapat bertema “Pembahasan Standarisasi Bahan Baku Air Minum dalam Kemasan (AMDK)” ini berlangsung di…

Read More

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan komitmen lembaganya untuk memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak pada masyarakat dan tidak berhenti di atas kertas. Pernyataan ini ia sampaikan saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dengan sejumlah lembaga publik di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025). Lembaga tersebut di antaranya Perkumpulan Pengusaha Gadai Indonesia (PPGIA), nasabah kredit macet UMKM korban gempa Yogyakarta, serta Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Nurdin, pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPR untuk menampung dan menindaklanjuti berbagai persoalan ekonomi…

Read More

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengajak seluruh masyarakat Indonesia memaknai Hari Pahlawan tahun 2025 sebagai momentum meneguhkan semangat pengabdian, persatuan, dan gotong royong di tengah tantangan zaman yang terus berkembang pesat. Ia mengatakan perjuangan para pahlawan perlu dilanjutkan dengan pengabdian nyata. “Perjuangan para pahlawan tidak berhenti setelah merebut kemerdekaan. Tugas kita hari ini adalah melanjutkannya dalam bentuk pengabdian yang nyata. Termasuk politik haruslah menjadi alat pengabdian, bukan alat kekuasaan,” kata Lalu Hadrian Irfani, dalan keterangannya pada sinarharapan.com, Senin  (10/11/2025). Menurut Lalu, semangat kepahlawanan sejati tidak diukur dari pangkat atau jabatan, melainkan dari sejauh mana seseorang menjadikan peran…

Read More

Anggota Tim Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot menegaskan pentingnya dukungan regulasi dan kemitraan berkeadilan untuk memperkuat daya saing industri serta pemberdayaan UMKM di sektor pangan. Dalam kunjungan kerja Panja Daya Saing Industri Komisi VII DPR RI ke PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood CBP), Banyu Biru menilai keberhasilan industri besar seperti Indofood harus sejalan dengan penguatan ekosistem industri hulu hingga hilir. “Penekanannya di sini adalah bagaimana keadilan harga yang sustain bagi seluruh mitra kerja Indofood. Kolaborasi yang sudah dilakukan Indofood itu baik, akan sangat baik kalau bisa ditingkatkan. Semakin banyak rekanan UMKM…

Read More

Komisi VI DPR RI menyoroti rencana pemerintah untuk memperpanjang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) hingga Surabaya dan Banyuwangi. Dalam kunjungan kerja spesifik ke PT KCIC, Anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka menilai perlu evaluasi menyeluruh terhadap proyek yang sedang berjalan. Ia mengingatkan agar pembangunan jalur baru tidak disatukan dengan proyek KCIC yang masih menghadapi tantangan pembiayaan dan operasional. “Usulan saya adalah pelajaran berharga bahwa untuk membangun Kereta Api Cepat Jakarta Surabaya atau permintaan presiden sampai Banyuwangi mohon tidak disatupaketkan dengan KCIC. Kereta api cepat Jakarta Surabaya Banyuwangi itu benar-benar harus proyek baru, jangan digabung dengan KCIC yang dalam tanda kutip…

Read More