Author: Redaksi

Masa reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk memastikan kebijakan pendidikan yang dirumuskan di DPR RI benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Sekaligus menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Hal itulah yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara 1 (Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kota Medan, dan Kota Tebing Tinggi), Sofyan Tan. Setiap harinya setidaknya empat titik wilayah di Dapil yang ia datangi di masa reses, untuk bertemu dengan masyarakat yang diwakilinya. “Sebenarnya turun ke Masyarakat buat saya tidak hanya di masa reses. Namun memang, khusus di Masa Reses lebih banyak kesempatan, lebih banyak titik yang…

Rencana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 menuai penolakan dari kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara pada Jumat (19/12). Mereka menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang dinilai minim pelibatan serikat pekerja dan berpotensi menurunkan prinsip kebutuhan hidup layak (KHL). KSPI memperkirakan, dengan penggunaan indeks tertentu, kenaikan UMP 2026 hanya berkisar 4–6 persen, lebih rendah dibanding kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen. Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai polemik UMP 2026 harus dilihat secara utuh, tidak hanya dari besaran persentase kenaikan, tetapi dari substansi…

Ketua Panja RUU Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya pembaruan regulasi Kadin Indonesia agar selaras dengan perkembangan global, dinamika dunia usaha, serta kebutuhan hukum nasional saat ini. “Seiring perjalanan waktu, di balik peran strategis KADIN, terdapat sejumlah permasalahan dan kebutuhan hukum yang perlu dicarikan solusinya oleh pembuat kebijakan,” ujar Bob Hasan saat meninjau dan menyerap aspirasi di kantor Kadin Provinsi Sumatera Utara di Medan, Kamis (18/12/2025). Dijelaskannya, setidaknya ada empat isu utama yang menjadi dasar urgensi pembaruan Undang-Undang tentang Kadin. Pertama, terkait kebutuhan adaptasi KADIN terhadap globalisasi. Menurutnya, perubahan global menuntut Kadin…

Kementerian Hak Asasi Manusia meluncurkan Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu sebagai implementasi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam bidang HAM. Peta jalan yang disusun bersama antara pemerintah, Komnas HAM, korban dan keluarga korban serta para pemangku kepentingan lainnya ini diharapkan menjawab tuntutan publik. Menanggapi, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh Kementerian. Dirinya menjelaskan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu memang bukan perkara yang sederhana. Menurutnya, ada banyak lapisan yang harus benar-benar dipertimbangkan matang. “Tentu Komisi XIII mendukung peta jalan yang diluncurkan Kementerian yang disusun bersama multi pihak. Kebersamaan…

Anggota Komisi IV DPR RI Endang S. Thohari, menggelar kegiatan Bulan Mutu Perikanan dari Ditjen Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (PMKHP) dengan melibatkan masyarakat di Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (11/12/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi ikan serta penguatan hilirisasi produk perikanan di tingkat lokal. Dalam sambutannya, Endang menekankan pentingnya ikan sebagai sumber protein hewani berkualitas tinggi yang sangat baik untuk pertumbuhan anak, kesehatan keluarga, serta peningkatan kualitas gizi masyarakat bahkan kecantikan wanita. “Makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas. Ikan memiliki kandungan gizi yang luar biasa dan harus menjadi…

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, menegaskan pentingnya kesiapan layanan kesehatan bagi Anggota DPR RI saat menjalankan tugas di daerah, termasuk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin kunjungan kerja BURT DPR RI ke Makassar, Sulsel, Rabu (17/12/2025). “Bisa saja ada yang mengalami gangguan kesehatan secara tiba-tiba saat menjalankan kunjungan kerja, sehingga membutuhkan penanganan medis yang cepat dan tidak bisa menunggu kembali ke Jakarta,” ujar Desy dalam sambutannya. Politisi Fraksi PAN tersebut menyebutkan terdapat sebanyak 24 Anggota DPR RI yang memiliki daerah pemilihan Sulawesi Selatan. Dengan intensitas aktivitas yang tinggi di wilayah…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim bersama Indang Apang, salah satu UMKM di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah yang memproduksi berbagai macam jenis kerajinan berbahan dasar anyaman rotan. Ia pun mendorong agar pemerintah dapat memberikan pendampingan bagi UMKM tersebut. Chusnunia pun dengan detail melihat dan memegang hasil kerajinan tersebut, menurutnya dari berbagai macam jenis galeri serupa yang pernah didatanginya, produk Indang Apang lebih mengungguli. “Kita banyak datang ke galeri-galeri semacam ini dengan produk yang mungkin serupa, tapi kita lihat Indang Apang keunggulanya lebih halus buatannya dan durasi pemakaiannya bisa 2 sampai 5 tahun,” ujarnya setelah selesai melihat galeri…

Ketua Korpri Setjen DPR RI Achmad Sani menegaskan Korpri harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh ASN, baik PNS maupun P3K. Hal itu ia sampaikan sehubungan dengan HUT Korpri ke-54. Ia menjelaskan, kegiatan lomba senam melibatkan partisipasi dari berbagai unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI “Lomba senam yang kita harapkan adalah keterlibatan dari setiap unit, baik itu biro maupun di pusat yang bisa menghadirkan tim olahraga senamnya untuk berlomba,” katanya di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/12/2025). Menurut Sani, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk membangun semangat, kedisiplinan, dan vitalitas pegawai. “Terutama targetnya adalah bagaimana kira merekrut atau mendatangkan…

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menegaskan proses merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dilakukan secara hati-hati dan berkeadilan, khususnya melindungi tenaga kerja. Ia menekankan efisiensi bisnis tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan karyawan secara masif. Pernyataan ini disampaikan dirinya melalui rilis kepada sinarharapan.com di Jakarta, Rabu (17/12/2025). Menurutnya, pemerintah sebagai pemegang saham pengendali wajib mengambil langkah tegas agar merger BUMN tidak berdampak negatif terhadap stabilitas ketenagakerjaan nasional. Sebab itu, ia mendorong agar pemerintah menetapkan prinsip ‘no layoff policy’ atau setidaknya ‘no involuntary layoff’ dalam setiap dokumen merger BUMN. Menurutnya, klausul perlindungan tenaga kerja harus dimasukkan dalam RUPS, SK BP dan…

Ketua Pengawas Koperasi Sekretariat Jenderal DPR RI Rudi Rochmansyah mengapresiasi dukungan berbagai pihak terhadap pengembangan koperasi yang dinilai konsisten menunjukkan pertumbuhan positif selama satu tahun terakhir. Menurutnya, koperasi tidak hanya berkembang dari sisi jumlah anggota dan aktivitas usaha, tetapi juga telah menjalankan berbagai program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan para anggota. Salah satu di antaranya adalah melalui penguatan unit simpan pinjam yang kerap menjadi penopang kebutuhan anggota. Pernyataan ini disampaikan dirinya dalam agenda Rapat Anggota Khusus Koperasi Pegawai DPR RI Tahun 2025 di Senayan, Jakarta, Rabu (17/12/2025). “Bahkan dalam kondisi tertentu, koperasi mampu menutup kebutuhan dana pinjaman anggota. Ini…