Author: Redaksi

Bendahara Fraksi Partai Gerindra DPR RI Novita Wijayanti tinjau langsung gudang Bulog Gumilir Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tinjauan tersebut, guna memastikan ketersediaan pangan dan kondisi stok beras pemerintah tetap aman bagi masyarakat. Dalam kunjungannya, Novita menegaskan, kondisi ketahanan pangan nasional saat ini menunjukkan perkembangan yang positif. Menurutnya, surplus pangan sudah mulai tercapai seiring meningkatnya serapan gabah petani dan pengelolaan stok yang semakin baik. “Kondisi surplus sudah tercapai. Ini menjadi bukti bahwa langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan berjalan dengan baik dan harus terus dipertahankan,” kata Novita dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pada kesempatannya, Novita juga berdialog langsung dengan jajaran…

Kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha, Yogyakarta, menjadi sorotan serius DPR RI. Peristiwa ini tidak sekadar dipandang sebagai tindak pidana, melainkan juga ujian nyata bagi negara dalam memastikan keadilan ditegakkan sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai kelompok paling rentan. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati turun langsung ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memantau perkembangan penanganan kasus tersebut. Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI guna memastikan proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada korban. Dalam keterangannya, Sari menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan anak harus berdiri di atas dua pilar utama, yaitu penegakan hukum…

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sari Yuliati mengatakan bahwa program bantuan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program yang dibiayai melalui Dana APBN dinilai membantu warga di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses sanitasi. “Sanitasi bukan sekadar soal kebersihan, tetapi menyangkut kesehatan, produktivitas, dan masa depan generasi kita. Tanpa sanitasi yang layak, resiko penyakit meningkat dan beban ekonomi masyarakat juga ikut bertambah,” ujarnya dalam kegiatan penyerahan bantuan di Desa Batujai, Ungga, dan Tanak Awuk, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (3/5/2026). Ia menyoroti bahwa masih banyak daerah yang menghadapi…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengevaluasi kinerja soal subsidi dan kompensasi sektor kelistrikan yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bersama sejumlah subholding, yakni PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN-EPI), PT PLN Indonesia Power (PLN-IP), dan PT PLN Nusantara Power (PLN-NP) di Kota Denpasar, Bali, Senin (4/5/2026). Membuka agenda, Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menyampaikan bahwa pihaknya mencermati tren peningkatan subsidi dan kompensasi supaya PLN tetap mampu menjaga kinerja sekaligus menjalankan penugasan nasional. “Kami melanjutkan pertemuan dengan PLN untuk mendalami terkait subsidi dan kompensasi. Karena subsidi meningkat terus, kompensasinya apalagi meningkat dengan sangat besar, tentu…

Merespons maraknya kasus perundungan dan masalah kesehatan mental siswa yang kian mengkhawatirkan, Komisi X DPR RI akan memasukkan kurikulum pendidikan karakter sebagai kewajiban dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang tengah dibahas. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan hal ini dalam dialog dengan wartawan media nasional, di Jakarta Selatan, Jumat (1/5/2026). Menurutnya, pendidikan karakter menjadi sangat mendesak mengingat berbagai kasus memprihatinkan, bahkan anak kelas 4 SD sudah ada yang mencoba bunuh diri. “Dengan adanya kasus di beberapa perguruan tinggi, dan juga mungkin di sekolah-sekolah dasar, anak-anak aja, kelas 4 sudah mencoba untuk bunuh diri, semuanya…

Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel, menjelaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kini telah masuk dalam konsep wajib belajar 13 tahun, sehingga akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah terkait anggaran dan fasilitas. Hal ini disampaikan Once saat melaksanakan kunjungan daerah pemilihan (kundapil) di Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026). Ia merespons keluhan konstituen yang menanyakan perhatian pemerintah terhadap pendidikan PAUD. “Saya jelaskan PAUD ini sekarang sudah dalam perhatian karena ada konsep atau aturan wajib belajar 13 tahun. Sehingga PAUD menjadi perhatian artinya ada anggaran yang akan disediakan bagi guru-guru paud juga fasilitas PAUD, sekolah-sekolah dan sebagainya,” ujar Once. Once…

Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah, tergerak untuk memperjuangkan bantuan bedah rumah bagi salah satu konstituennya setelah melihat langsung kondisi rumah tidak layak huni di tengah kawasan perumahan beton. Saat melakukan kunjungan kerja reses di daerah pemilihannya, di Cipocok, Serang, Banten, Rabu (29/4/2026), Sarifah menemukan rumah keluarga Ibu Yoni dan Pak Asep yang terbuat dari bilik bambu dan triplek, tanpa fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus) dan dapur. “Ternyata di daerah perkotaan ini masih ada rumah dengan bilik bambu seperti ini,” kata Sarifah yang tidak menyangka kondisi tersebut ada di tengah kawasan perumahan yang sudah berkembang. Keluarga tersebut telah…

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sari Yuliati mengatakan bahwa program bantuan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program yang dibiayai melalui Dana APBN dinilai membantu warga di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses sanitasi. “Sanitasi bukan sekadar soal kebersihan, tetapi menyangkut kesehatan, produktivitas, dan masa depan generasi kita. Tanpa sanitasi yang layak, resiko penyakit meningkat dan beban ekonomi masyarakat juga ikut bertambah,” ujarnya dalam kegiatan penyerahan bantuan di Desa Batujai, Ungga, dan Tanak Awuk, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (3/5/2026). Ia menyoroti bahwa masih banyak daerah yang menghadapi…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengungkap temuan mengejutkan dari aspirasi konstituen di daerah pemilihannya. Setidaknya ada satu kelurahan di DKI Jakarta yang sama sekali tidak memiliki sekolah menengah negeri, baik SMP maupun SMA. “Tadi kita mendengarkan ada satu kelurahan di Jakarta, di daerah khusus Jakarta yang sudah maju, ternyata ada satu kelurahan yang tidak punya sekolah negeri SMP-SMA-nya. Nah ini harus benar-benar dipikirkan, kalau pakai zonasi kan sudah tidak adil,” ujar Kurniasih kepada sinarharapan.com, di Jakarta Selatan, Jumat (1/5/2026). Kondisi ini menjadi ironis ketika sistem zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) diberlakukan. Anak-anak di kelurahan tersebut terpaksa…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai pendidikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengalami perubahan yang signifikan. Sekalipun, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam membangun sektor pendidikan di Tanah Air tidak lah mudah. “Terkait penilaian saya terhadap kemajuan pendidikan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, saya dapat menyatakan bahwa telah terjadi arah perubahan yang nyata, meskipun tantangannya masih sangat berat,” kata Lalu dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Minggu (3/5/2026). Lalu mengungkapkan kemajuan yang paling konkret ialah revolusi infrastruktur pendidikan. Dia mencontohkan pada tahun sebelumnya Indonesia hanya mampu merenovasi sekitar 17.000 sekolah, sementara pada tahun 2026 angka tersebut naik drastis…