Author: Redaksi

Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menyoroti pentingnya keberpihakan yang lebih konkret kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku ekonomi kreatif (Ekraf), melalui strategi yang terencana sejak sebelum wisatawan tiba di Indonesia. Ia menilai target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan devisa yang ditetapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk 2026 masih kurang ambisius. Putra membandingkan capaian itu dengan Thailand yang mampu mendatangkan 28 juta wisman dan meraih devisa mencapai US$29 miliar. Sementara itu, Indonesia baru menargetkan 22 juta wisman atau setara devisa sekitar Rp370 triliun pada 2026. “Saya lihat targetnya ini memang cukup baik, tetapi mungkin…

Komisi III DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dalam rangka untuk mempercepat hal itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan mengatakan pihaknya akan memanggil pimpinan tiga institusi penegak tersebut pada pekan ini. “Rencananya minggu depan (pekan ini) hari Selasa akan memanggil pimpinan tiga institusi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengesahan panja,” kata Habib dalam keterangannya yang dikutip sinarharapan.com, di Jakarta, Senin (17/11/2025). Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengaku selama ini banyak menerima masukan masyarakat untuk membentuk panja penegakan hukum. Menurut Habib, pembentukan panja diharapkan menjadi solusi atas masalah penegakan hukum selama ini. Termasuk keberadaan oknum di…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza harus ditempatkan dalam kerangka misi perdamaian, sebagaimana amanat Pembukaan UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah menjaga ketertiban dunia. Indonesia, kata Sukamta, selalu terlibat aktif dalam misi perdamaian di berbagai kawasan konflik. “Termasuk rencana pengiriman 20.000 pasukan TNI ke Gaza yang pernah disampaikan Presiden Prabowo, hal ini perlu mempertimbangkan dua hal penting,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (17/11/2025). Pertama, pengiriman pasukan harus berada dalam kerangka penjaga perdamaian, agar tidak dimanfaatkan oleh Israel untuk mencapai tujuan-tujuannya yang tidak…

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya pembenahan data pangan nasional sebagai dasar pengendalian inflasi yang akurat dan terukur. Hal ini menyusul temuan di sejumlah daerah mengenai ketidaksesuaian antara data surplus pangan dan harga komoditas yang justru meningkat. Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris, menegaskan bahwa akar persoalan inflasi pangan tidak hanya pada produksi dan distribusi, tetapi juga pada kualitas data yang menjadi rujukan pemerintah. “Data produktivitas pangan sering tidak akurat. Misalnya beras disebut surplus, tetapi harga di beberapa daerah tetap tinggi. Cabai merah naik, tomat naik, telur naik. Ini menunjukkan ada masalah pada data atau distribusi,” tegasnya kepada…

Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Yogyakarta, Provinsi DIY, dalam rangka meninjau efektivitas pendampingan kelompok tani (Gapoktan) sebagai strategi pengendalian inflasi pangan. Hal itu karena Program Bank Indonesia (BI) DIY tersebut dinilai dapat menjadi model nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi di sektor hulu dan menstabilkan harga komoditas strategis. Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menjelaskan bahwa model pendampingan Gapoktan oleh BI DIY terbukti memberikan dampak terhadap kesiapan produksi pangan, termasuk penyesuaian musim tanam dan panen. “Ada satu temuan program yang sangat penting dari BI DIY, yaitu edukasi, sosialisasi, dan pendampingan Gapoktan berbasis komoditas. Mereka dibimbing mengenai timeline musim…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) wajib mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam putusan itu, MK menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian sebagai inkonstitusional. Dengan demikian, MK menegaskan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil apabila telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Abdullah menyambut baik…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengunjungi usaha penginapan masyarakat lokal Homestay Warimpurem di Raja Ampat dalam rangkaian Kunjungan Kerja Panja Blue Economy. Kunjungan ini membuka pandangan baru tentang kuatnya budaya kolaborasi serta nilai-nilai harmoni yang dijalankan oleh masyarakat setempat. Ucapnya usai mengunjungi Homestay, di Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, Raja Ampat, Kamis (13/11/2025). Politisi PKS mengaku kagum dengan sistem pengelolaan homestay yang sangat menjunjung pemerataan rezeki. Ia mencontohkan bagaimana asosiasi homestay lokal membatasi jumlah kayak yang dimiliki satu usaha agar tidak mematikan usaha lainnya. “Mereka cuma punya sepuluh homestay saja. Biar apa? Biar…

Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka memantau upaya pengendalian inflasi di daerah pada Masa Sidang II Tahun 2025–2026. Diketahui, agenda ini merupakan bagian dari tugas konstitusional DPR RI untuk memastikan stabilitas harga dan kondisi ekonomi daerah berjalan sesuai harapan. Dalam sambutannya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan menggali persoalan faktual terkait inflasi serta mendengar secara langsung penjelasan dan langkah-langkah Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter. “Dalam Kunjungan Spesifik kali ini, Komisi XI DPR ingin secara langsung mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan dan mendengar secara langsung…

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin memberikan respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Kepolisian RI (Polri) aktif menduduki jabatan sipil. Ia menekankan bahwa larangan tersebut sudah sangat jelas tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI (Polri), khususnya Pasal 28. Hasanuddin menjelaskan bahwa persoalan mengenai penempatan polisi aktif di jabatan sipil tidak semestinya menjadi masalah berkepanjangan, asalkan pemerintah konsisten mengikuti prosedur yang ada. “Sebetulnya tanpa putusan MK pun, kalau negara mengikuti aturan yang dibuatnya sendiri, tidak ada anggota Polri aktif yang boleh menjabat di ranah sipil. Hal ini sangat tegas diatur dalam UU Nomor…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, meminta pengelola bandara dan pihak Angkasa Pura untuk tidak hanya fokus pada aspek kenyamanan dan keselamatan. Namun, juga memastikan masyarakat tidak dirugikan oleh persoalan pelayanan dan konektivitas penerbangan, terutama menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Menurut Roberth, sejumlah perbaikan di Bandara Soekarno-Hatta sudah terlihat, seperti renovasi Terminal 1C yang kini lebih nyaman dan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan dari 3 juta menjadi 9 juta penumpang per tahun. Namun, ia menegaskan masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. “Kami melihat sudah ada perbaikan fasilitas, tapi pelayanan…