Author: Redaksi

Anggota DPR RI, Anis Byarwati menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR/DPRD merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam politik nasional. Menurut Anis, putusan MK yang memberikan sanksi tegas berupa pengguguran partai politik di daerah pemilihan yang tidak memenuhi kuota caleg perempuan, harus dipahami sebagai upaya mendorong keseriusan partai politik dalam melakukan kaderisasi perempuan. “Putusan MK ini patut dihormati sebagai upaya memperkuat keterwakilan perempuan dalam politik. Saya melihat semangatnya baik, yakni mendorong partai politik tidak lagi menjadikan kuota 30 persen perempuan sebagai sekadar syarat administratif menjelang pemilu, melainkan bagian dari…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema Bantuan Presiden sah secara hukum maupun syariah. Habiburokhman menegaskan bahwa hewan kurban tersebut justru merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lain di seluruh Indonesia dalam momentum Hari Raya Iduladha. “Negara memang memiliki fungsi sosial untuk membantu masyarakat, apalagi dalam momentum keagamaan dan kemanusiaan,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Kamis (28/5/2026). Secara hukum, tambahnya, program bantuan untuk masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara.…

Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga menegaskan pentingnya penguatan sistem pendidikan nasional melalui peningkatan harkat, martabat, serta perlindungan bagi guru dan dosen di Indonesia. Menurutnya, guru dan dosen merupakan pilar utama pembangunan sumber daya manusia sehingga harus mendapat perhatian serius dari negara, termasuk melalui regulasi yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang jelas. “Guru dan dosen memiliki peran strategis dalam mencetak generasi masa depan bangsa. Karena itu, harkat dan martabat mereka harus terus ditingkatkan melalui norma dan aturan yang memberikan perlindungan yang jelas,” ujar Sabam dalam keterangan tertulis terkait pembahasan mengenai sistem pendidikan nasional yang diterima sinarharapan.com di Jakarta, Kamis…

Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo, menyoroti masih rendahnya perhatian negara terhadap nasib dan kesejahteraan guru di Indonesia. Menurutnya, negara tidak memiliki alasan untuk mengabaikan kesejahteraan tenaga pendidik karena pendidikan dasar merupakan amanat konstitusi. “Tidak ada alasan bagi negara dan pemerintah, karena pendidikan dasar adalah amanat konstitusi dan guru juga mandatori konstitusi. Kalau diabaikan artinya pelanggaran konstitusi,” ujar Firman Soebgyo dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Kamis (28/5/2026). Firman menegaskan, secara konstitusional pemerintah wajib menjamin keberlangsungan pendidikan nasional, termasuk kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Ia merujuk Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 yang menyebut setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan…

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti polemik penutupan sejumlah gerai ritel modern di Lombok Tengah yang memicu keresahan di kalangan pekerja. Menurutnya, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai isu penataan usaha atau perizinan daerah, tetapi juga harus dilihat dari dampaknya terhadap tenaga kerja yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut. Edy menilai, munculnya narasi yang membenturkan keberadaan gerai ritel modern dengan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak tepat. Menurutnya, KDMP sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan memang perlu didukung, tetapi tidak boleh dibangun dengan cara membatasi atau menutup usaha ritel modern yang sudah beroperasi dan menyerap tenaga kerja. …

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti serius persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kepatuhan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026). Dalam rapat tersebut, Maruli menilai modus TPPO saat ini semakin kompleks karena banyak korban diberangkatkan melalui jalur resmi dan legal, tetapi dengan tujuan keberangkatan yang dimanipulasi oleh jaringan perekrut. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut sistem pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis mitigasi risiko, khususnya di pintu-pintu keberangkatan internasional. “Kita tidak bisa lagi hanya…

Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan Hari Raya Idul Adha 1447 H untuk merajut kebersamaan dan kepedulian. Hari Idul Adha yang yang identik dengan ibadah kurban dan haji dinilai menjadi momen yang tepat untuk memperkuat nilai-nilai sosial. “Idul Adha atau Hari Raya kurban mengajarkan kita tentang keikhlasan dan pengorbanan,” kata Puan di momen Idul Adha 1447 H, Rabu (27/5/2026). Adapun hari ini, Puan melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Baiturrahman yang berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Puan mengikuti Salat Idul Adha bersama pegawai DPR dan warga sekitar. Salat Idul Adha yang dipimpin oleh Ust. Sahid…

Tingginya jumlah jemaah lanjut usia pada musim haji 1447 H/2026 M menjadi perhatian serius Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Di tengah suhu ekstrem dan padatnya mobilitas jemaah menuju Armuzna, kesiapan layanan kesehatan dinilai menjadi faktor paling krusial pada puncak ibadah haji tahun ini. Anggota Timwas Haji 2026 Saan Mustopa mengatakan lonjakan jemaah sakit harus mulai diantisipasi sejak awal pergerakan menuju Arafah. “Tim kesehatan harus bener-bener siap siaga ya, dari sisi medisnya maupun juga dari sisi obat-obatnya. Itu harus dipastikan siap siaga,” kata Saan saat berada di Maktab 51 Arafah, Makkah, Selasa (26/5/2026). Menurut dia, tingginya proporsi jemaah lansia membuat potensi gangguan…

Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) didorong mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus memastikan status kekhususan Aceh memberikan manfaat yang lebih nyata bagi daerah. Selain itu, penguatan pengelolaan dan distribusi anggaran juga dinilai penting agar pembangunan di Aceh dapat berjalan lebih merata dan tepat sasaran. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pun menargetkan pembahasan revisi UUPA dapat segera diselesaikan dengan tetap mengakomodasi berbagai masukan dari DPR Aceh (DPRA) maupun pemerintah daerah di Aceh. Langkah tersebut dinilai penting agar substansi revisi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan seluruh proses pembahasan revisi UUPA dilakukan secara serius dan…

Tim Pengawas Haji DPR RI melakukan pemantauan langsung sekaligus pelepasan terhadap proses pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Sektor 6 Makkah menuju Arafah. Kehadiran tim pengawas ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses keberangkatan jemaah dan menjamin tidak adanya kendala yang menghambat perjalanan ibadah. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, yang memimpin langsung pemantauan tersebut menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan jemaah dapat diberangkatkan dengan aman. “Kami dari DPR RI turut memantau. Kalau tidak ada persoalan, alhamdulillah. Kalau ada hal-hal yang terganggu, kami segera membantu mencari jalan keluar,” ujar Marwan di dalam bus jemaah. Dalam rombongan tim pengawas, turut hadir…