Author: Redaksi

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendorong PT Industri Kereta Api (INKA) untuk terus memperluas ekspansi jangkauan pasar ekspor ke kancah global. Langkah strategis ini merujuk pada penjelasan perusahaan mengenai agenda pengiriman produk kereta api ke Selandia Baru, Australia serta kelanjutan target ekspor ke Bangladesh dan New Zealand yang sebelumnya sempat tertunda. “Bangladesh, Selandia Baru, Australia, New Zealand, itu sudah percaya dengan produk-produk kita. Nah ini menurut kami dari komisi XI, harus kita tingkatkan dari tahun ke tahun,” tegas Fauzi dalam kunjungan kerja ke PT INKA, Madiun, Jawa Timur (22/5/2026). Lebih lanjut, Pimpinan Komisi XI itu menyoroti problematika…

Insiden hilangnya jemaah haji Indonesia yang ditemukan wafat, kembali memicu sorotan tajam dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Diketahui, Firdaus Akhlan, seorang jemaah haji dari Kelompok Terbang (Kloter) JKG 27, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah sebelumnya sempat dilaporkan tersesat dan hilang. Menanggapi peristiwa tersebut, Anggota Timwas Haji sekaligus Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyampaikan rasa prihatin dan miris yang mendalam. Ia menilai kejadian ini mengindikasikan adanya kelemahan dan pengabaian dalam sistem pengawasan jemaah di lapangan. “Ini tentu bagi kita sangat prihatin dan miris. Ada jemaah yang hilang, begitu diketemukan sudah dalam keadaan meninggal. Kalau terkait dengan…

Komisi IX DPR RI membuka peluang besar untuk membentuk dua Panitia Kerja (Panja) baru guna mengurai berbagai persoalan krusial di dunia kedokteran dan pelayanan kesehatan dasar. Langkah taktis ini diambil merespons aspirasi para dokter yang dinilai membutuhkan penanganan lintas kementerian secara cepat. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat menerima audiensi dari Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI), dan Paguyuban Alumni RKL Sp.KKLP IKA FK Unsri di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). “Kebetulan jatah untuk Panja di bidang kesehatan kita ada dua. Kalau tadi sudah ada…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan pentingnya perlindungan data strategis TNI dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Menurutnya, integrasi data nasional tidak boleh membuka akses terhadap data pertahanan dan keamanan negara yang bersifat rahasia. Maka dari itu, ia mengusulkan agar TNI ditempatkan sebagai produsen data dengan akses terbatas dalam sistem satu data nasional. Pasalnya, mekanisme tersebut penting agar data-data tertentu yang berkaitan dengan pertahanan negara tidak dapat diunduh maupun diakses secara bebas oleh publik. “Mungkin saya bisa mengusulkan Pak, karena TNI nantikan akhirnya tidak akan lepas dari sistem satu data. Namun tentunya harapan kami…

Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto serta Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 hingga Mei 2026 dan pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I dan II BPK RI Tahun 2025. Dalam rapat tersebut, Komisi V mencermati capaian serapan anggaran kedua kementerian. Per 20 Mei 2026, realisasi keuangan Kementerian Desa dan PDT tercatat sebesar 29,91 persen dengan…

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah kini telah menjangkau 62,4 juta penerima setiap hari, menjadikannya salah satu program perlindungan sosial terbesar yang pernah dijalankan di Indonesia. Di tengah perluasan cakupan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar kualitas pelaksanaan program tetap terjaga. Sebagai informasi, penerima manfaat program MBG telah menjangkau 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil. Pemerintah juga berencana memperluas program kepada sekitar 500 ribu lansia yang hidup sendiri dan membutuhkan bantuan pangan bergizi setiap hari. Menurut Prabowo, program tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan…

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Kebijakan ini mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor. Komoditas yang masuk tahap awal implementasi meliputi minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloy). Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa penerbitan PP ini merupakan langkah untuk memperkuat tata kelola ekspor SDA. “Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita,” ujar Presiden di hadapan anggota DPR. Melalui skema…

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan nasional. Hal tersebut disampaikan secara tegas saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Perlu diketahui, momentum penyampaian pidato tersebut juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang memiliki makna simbolis untuk memperkuat optimisme dan persatuan nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dalam pidatonya di hadapan anggota dewan, ia menilai situasi geopolitik dan geoekonomi global yang penuh ketidakpastian…

Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta mengakselerasi pelaksanaan program strategis pertanian tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi IV membahas hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025, serta progres pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026. Kharis menegaskan, Komisi IV bersama Kementerian Pertanian telah menyepakati sejumlah poin penting yang harus segera ditindaklanjuti guna memperkuat kinerja sektor pertanian nasional.…

Anggota Komisi X DPR RI Eva Stevany Rataba menyoroti keputusan Badan Pusat Statistik (BPS) RI yang akan mengadakan Sensus Ekonomi 2026. Pelaksanaan sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali sejak 1986 hingga yang terakhir adalah 2016. Para pemilik usaha nantinya akan diminta mengisi ataupun melakukan wawancara dengan petugas Sensus Ekonomi. Ia meminta sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi agenda pendataan rutin 10 tahunan namun benar-benar menjadi instrument strategis untuk membaca ekonomi nasional secara utuh. “Tantangan terbesar bukan hanya mendata sebanyak-banyaknya pelaku usaha, tetapi bagaimana memastikan data yang dikumpulkan menjadi akurat dan terpercaya serta menjadi pendoman untuk menyusun kebijakan ekonomi yang berihak…