- Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan WBS di Setjen DPR: Upaya Tegakkan Integritas Birokrasi
- HUT ke-79 Polri, Cucun Dorong Penguatan Transformasi Digital dan Pendekatan Humanis
- Tanggapi Putusan Soal Pemilu, Komisi II: MK Tak Seharusnya Buat Norma Baru
- Komisi XI Ingatkan Pemerintah Waspadai Lonjakan ICP Akibat Konflik Iran-Israel
- Respons Putusan MK, Komisi II Bahas Opsi Pemilu Eksekutif dan Legislatif Terpisah
- Cucun Yakini Presiden Prabowo Berkomitmen Kembangkan Pesantren Sesuai Amanat UU
- Komisi III Kecam Penanganan Restorative Justice Kasus Kekerasan Seksual di Karawang
- Penegakan Hukum Rentan Penyalahgunaan, MoU Penyadapan Baru Bisa Berjalan dengan UU Khusus
Author: Redaksi
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kisruh pendaftaran siswa baru yang kembali terjadi untuk tahun ajaran baru 2025-2026. Menurutnya, persoalan berulang saat pendaftaran anak sekolah ini menjadi cerminan masih kurang maksimalnya sistem pendidikan nasional. “Setiap tahun, masalahnya nyaris sama, antrean sejak subuh, sistem digital yang eror, data domisili yang dipertanyakan, hingga praktik pungutan liar yang kini bahkan diakui oleh kepala daerah,” kata Puan Maharani, Selasa (17/6/2025). “Kondisi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai gangguan musiman. Ini adalah krisis tata kelola yang dibiarkan rapuh selama bertahun-tahun,” sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu. Puan menilai kekacauan SPMB (Sistem…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menekankan DPR akan mengawal Kementerian Kebudayaan yang tengah melakukan penulisan revisi sejarah Indonesia. Lalu menyatakan, penulisan sejarah menyangkut kepentingan kolektif bangsa, bukan hanya domain kementerian. “Sejarah bukan milik kementerian, tapi milik rakyat. DPR mewakili rakyat dan punya tanggung jawab memastikan proses ini tidak menjadi rekayasa ingatan kolektif, melainkan rekonstruksi objektif,” sebut Lalu Hadrian dalam rilisnya, Selasa (17/6/2025). Lalu pun menyoroti minimnya partisipasi publik dan komunitas akademik dalam proses penyusunan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan. “Jika masyarakat hanya boleh mengkritik setelah draf selesai, itu bukan partisipasi, itu hanyalah konsumsi pasif,” tukas Lalu.…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menanggapi pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada perkosaan massal dalam tragedi Mei 1998. Lalu menilai, pernyataan tersebut berpotensi melukai hati para korban dan merendahkan upaya pemulihan yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade. “Sedikit keliru kalau dikatakan tidak ada perkosaan massal. Peristiwa itu terjadi, jangan tutupi sejarah,” kata Lalu Hadrian dalam rilisnya, Selasa (17/6/2025). Diketahui dalam sebuah wawancara dengan media, Fadli Zon menyatakan soal tak ada pemerkosaan massal di tahun 1998. Fadli menyatakan tidak terdapat bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal, dalam peristiwa 1998. Fadli juga…
Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Parlemen Indonesia – Argentina Martin Manurung mendorong pemerintah untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama perdagangan dengan Argentina, khususnya dalam memaksimalkan potensi ekspor dan impor di berbagai sektor strategis. Hal tersebut disampaikan Martin usai menerima kunjungan kehormatan delegasi Parlemen Argentina ke DPR RI, sebagai tindak lanjut dari pertemuan bilateral yang sebelumnya digelar di Buenos Aires. “Ini merupakan kunjungan balasan dari Parlemen Argentina. Kami melihat ada banyak potensi kerja sama antara Indonesia dan Argentina yang belum tergali secara maksimal, terutama di sektor pertanian,” ungkap Martin di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (16/6/2025). Menurut Martin, salah…
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah terus memantau dan memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik di Iran dan Israel, menyusul eskalasi militer antara kedua negara tersebut. Ia mengatakan keselamatan WNI harus menjadi prioritas. “Pemerintah harus selalu memastikan keselamatan WNI kita, khususnya yang tinggal di wilayah terdampak seperti Teheran dan Tel Aviv. Jika evakuasi memungkinkan, perlu ada kerja sama dengan komunitas internasional untuk memfasilitasi hal tersebut,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (16/6/2025). Seperti diketahui, Kementerian Luar Negeri mencatat ada 386 WNI yang tersebar di 11 kota di Iran. Mayoritas merupakan pelajar di kota Qom dengan…
Usulan Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, yang mendorong masyarakat tinggal di hunian vertikal melalui penerapan pajak tinggi bagi rumah tapak di kota, mendapat sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri. Menurutnya, pendekatan represif bukanlah solusi tepat dalam menyikapi kebutuhan hunian masyarakat. “Mungkin niatnya supaya Indonesia semakin modern seperti negara-negara maju, tapi harus dilihat dulu, Indonesia sudah siap belum? Banyak infrastruktur pendukung dan fasilitas layanan belum optimal,” ujar Irine dalam pernyataan resmi yang diterima sinarharapan.com pada Senin (16/6/2025). Ia menilai, peralihan dari rumah tapak ke hunian vertikal harus berjalan secara bertahap dan alami, tidak bisa dipaksakan lewat kebijakan…
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Sriyanto Saputro menyoroti buruknya kualitas transportasi jemaah haji Indonesia selama puncak haji di Armuzna. Ia menyesalkan penggunaan bus sekolah yang dinilai tidak layak serta keterlambatan kedatangan bus yang menyebabkan jemaah harus menunggu hingga berjam-jam di tengah cuaca ekstrem. “Dengan sistem multisyarikah seperti sekarang, ini menjadi titik awal dari kekacauan. Koordinasi yang lemah membuat jemaah kita harus menunggu jemputan selama berjam-jam di bawah panas yang sangat ekstrem,” ujar Sriyanto kepada Parlementaria di Makkah, Arab Saudi, Minggu (15/6/2025). Sriyanto, yang juga Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, menilai pengadaan bus sekolah sebagai armada pengangkut…
Dalam rangka memastikan efektivitas fasilitas yang diberikan kepada anggota DPR RI, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau langsung implementasi SOP layanan keanggotaan di Stasiun Pasar Turi, Surabaya. Kunjungan ini diterima langsung oleh jajaran manajemen PT KAI dengan penuh keterbukaan dan sinergi. Eko Wahyudi, Anggota BURT DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, menegaskan bahwa fasilitas protokoler yang diberikan PT KAI kepada DPR RI bukan hanya simbolik, namun juga berperan dalam memperlancar tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran para anggota dewan, khususnya saat kondisi waktu mendesak. “Kami ingin memastikan bahwa apa yang telah disusun dalam SOP betul-betul dijalankan di lapangan. Tadi…
Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI menegaskan pentingnya kesiapan total Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja Madinah dalam menyambut kedatangan gelombang kedua jemaah haji Indonesia dari Makkah. Hal ini disampaikan Anggota Timwas Haji Abidin Fikri, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan. “Sebanyak 100.265 jemaah akan bertolak dari Makkah ke Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba’in, yakni salat lima waktu selama delapan hari berturut-turut. Kami berharap Daker Madinah benar-benar siap siaga menyambut mereka dan menyiapkan segala sesuatunya secara terencana dengan baik,” ujar Abidin kepada sinarharapan.com saat ditemui usai rapat bersama Daker Madinah,…
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Wachid menegaskan pentingnya evaluasi terhadap sistem multi-syarikat dalam penyelenggaraan haji tahun 2025. Evaluasi ini menjadi bagian dari langkah perbaikan layanan jemaah haji Indonesia ke depan, khususnya dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan haji tahun 2026. Menurut Wachid yang juga Ketua Panja Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, sistem multi-syarikat yang diterapkan pada musim haji tahun ini memiliki kelebihan dan kekurangan. “Multi-syarikat ini memang menjadikan syarikat berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Tapi kalau jumlahnya sampai delapan syarikat seperti sekarang, itu justru menyulitkan,” kata…