Author: Redaksi

Komisi II DPR RI menilai kontribusi dividen Bank Kaltimtara terhadap APBD Kalimantan Timur sebagai salah satu contoh konkret keberhasilan pengelolaan BUMD secara profesional. Aria menekankan bahwa salah satu indikator keberhasilan BUMD adalah kemampuannya memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah, bukan justru menjadi beban fiskal. “Bank Kaltimtara ini menghasilkan dividen yang cukup memberi penguatan pada pendapatan daerah, kurang lebih sekitar Rp300 miliar. Ini angka yang sangat berarti bagi APBD,” ujarnya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (22/1/2026). Ia menambahkan, capaian tersebut menunjukkan bahwa BUMD dapat menjadi sumber fiskal alternatif di tengah ketergantungan daerah…

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan fokus pengawasan pada pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya sektor perbankan melalui Bank Kaltimtara. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, mengatakan bahwa Bank Kaltimtara memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, BUMD perbankan tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan pembangunan. “Bank Kaltimtara ini berperan sebagai sumber fiskal daerah melalui dividen, penyedia layanan publik perbankan, sekaligus penggerak pembangunan ekonomi daerah,” ujar Edi kepada sinarharapan.com di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (22/1/2026). Politisi Fraksi PAN ini pun mengapresiasi capaian…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto menegaskan pentingnya integrasi komando teritorial dalam mendukung efektivitas pengamanan wilayah dan objek vital strategis. Anton menyampaikan bahwa Korem 061/Suryakancana memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, mengingat cakupan wilayahnya yang luas serta keberadaan sejumlah instalasi strategis nasional dan objek VVIP. Oleh karena itu, integrasi komando teritorial yang didukung oleh kesiapsiagaan operasional dan sinergi lintas satuan dinilai sebagai kebutuhan utama dalam pelaksanaan tugas pengamanan. “Komisi I menekankan pentingnya integrasi komando teritorial yang didukung kesiapsiagaan operasional dan sinergi lintas satuan guna menjamin efektivitas pengamanan wilayah, instalasi strategis nasional, serta kegiatan khusus dan…

Dalam fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan keuangan daerah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Barat yang telah menerima penyertaan modal daerah dalam jumlah besar. “BUMD-BUMD ini sudah dikasih PMD puluhan miliar, bahkan ada yang sampai Rp100 miliar, tetapi belum memperoleh dividen yang besar atau belum mampu berkontribusi signifikan untuk daerah,” tegas Bahtra saat kunjungan spesifik Komisi II DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (22/01/2026) Bahtra menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam tata kelola dan manajemen BUMD. Menurutnya, besarnya suntikan modal harus…

Anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari menekankan pentingnya penguatan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kesehatan mental prajurit TNI sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme dan pencegahan risiko dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, sejumlah peristiwa yang mencuat di ruang publik belakangan ini perlu dijadikan bahan evaluasi bersama guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. “Adanya insiden salah tembak, tindak kekerasan, maupun konflik antaraparat penegak hukum menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam pembinaan personel. Kita melihat cukup banyak contoh di pemberitaan, baik antar TNI maupun dengan aparat lain. Ini menjadi sinyal bahwa evaluasi harus terus dilakukan,” ungkap Desy kepada sinarharapan.com dalam kunjungan…

Anggota Komisi XII DPR RI Junaidi Auly mengapresiasi pelaksanaan program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPPL) yang dinilai telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Junaidi, kedua program tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap listrik. Ia menilai Lisdes dan BPPL telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di berbagai daerah dan patut untuk terus dilanjutkan. “Kemudian saya ikut mengapresiasi program Lisdes dan BPPL. Saya kira ini adalah program yang sudah sangat dirasakan oleh masyarakat banyak dan cukup kami dukung untuk terus dilanjutkan,” ungkap Junaidi dalam Rapat kerja dengan Komisi XII DPR…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra menegaskan pentingnya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat kunjungan spesifik Komisi II DPR RI di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (22/1/2026). Bahtra menilai BUMD di Kalimantan Barat memiliki potensi besar yang harus dimaksimalkan untuk mendorong pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan BUMD tidak hanya dari aktivitas usaha, tetapi juga dari kontribusinya terhadap daerah. “Selain fungsi bisnisnya harus dikedepankan, seberapa banyak manfaat buat masyarakat Kalimantan Barat dan seberapa besar dividen yang bisa dihasilkan,” ujarnya. Menurutnya, dividen…

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai minat wisatawan mancanegara ke Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ia menyebut capaian kunjungan turis Indonesia kalah jauh dari Malaysia, Thailand, hingga Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. “Kalau kita lihat data, Malaysia pada 2025 menargetkan 40 juta wisatawan dan terealisasi 38 juta. Thailand juga sudah mencapai 39 juta, sementara Vietnam yang dulu di bawah kita kini sudah di angka 22 juta,” ujar Bambang Haryo dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pariwisata di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Ia mengungkapkan, kondisi tersebut menunjukkan daya tarik…

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menekankan bahwa kehadiran negara di kawasan perbatasan tidak boleh hanya dimaknai sebatas simbol kedaulatan atau pembangunan infrastruktur fisik semata. Menurutnya, hakikat ‘hadirnya negara’ adalah ketika masyarakat perbatasan bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau tanpa harus bergantung ke negara tetangga. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk menyusun skema subsidi logistik dan kebijakan harga khusus pangan bagi warga di beranda negara tersebut. “Kalau kita berbicara perbatasan wilayah negara, jangan semata-mata hanya berbicara simbol kedaulatan. Kata kuncinya negara harus hadir. Bagaimana saudara-saudara kita di perbatasan itu tidak merasakan kebutuhan pokok yang mahal dan bahkan…

Komisi XI DPR RI mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) guna menciptakan ekosistem yang sehat, efisien, dan berkelanjutan. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan, penguatan regulasi dan pengawasan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mendorong pertumbuhan industri aset kripto yang bertanggung jawab. Jelas Fauzi Amro sebagaimana mengemuka dalam kesimpulan rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).…