- RUU Perampasan Aset Harus Berikan Perlindungan Masyarakat Korban Kejahatan Ekonomi
- Abdullah Dorong Investasi Bodong Masuk RUU Perampasan Aset, Uang Korban Harus Kembali
- Waka DPR Gerak Cepat Bangun Sumur Bor, Atasi Krisis Air di Sumedang
- Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
- Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
- Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
- Irma Suryani Pertanyakan Urgensi Insentif Rp1 Triliun bagi Kepala Daerah Pendukung MBG
- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad/Ist
Author: Redaksi
Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kegiatan seremonial. “Peringatan 1 Juni bukan seremoni. Ini pengingat keras bahwa Pancasila adalah fondasi rumah besar bernama Indonesia. Kalau fondasinya retak, atapnya pasti bocor,” ujar Firman dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com di Jakarta, Senin (1/6/2026). Menurut Firman, terdapat tiga tantangan nyata yang membuat nilai-nilai Pancasila masih terasa jauh dari kehidupan sebagian masyarakat. Pertama, kesenjangan ekonomi. Ia menilai sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia belum sepenuhnya dirasakan oleh petani, nelayan, pelaku…
Dalam rangka memeringati Hari Lahir Pancasila, Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mengingatkan bahwa sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus diwujudkan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pangan. “Masih tingginya angka ketidakcukupan konsumsi pangan dan rendahnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di sejumlah provinsi di Indonesia Timur menunjukkan bahwa akses pangan yang adil dan merata masih menjadi tantangan besar,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Senin (1/6/2026). Secara nasional, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tahun 2025 berada pada angka 7,89 persen. Namun, beberapa daerah di Indonesia Timur justru menunjukkan kondisi yang lebih memprihatinkan. Papua Tengah mencapai 32,30 persen…
Pergerakan hampir 100 ribu jemaah haji Indonesia dari Makkah menuju Madinah dalam beberapa hari ke depan menjadi perhatian serius Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Di tengah padatnya aktivitas ibadah di Kota Nabi, DPR menekankan pentingnya pemenuhan layanan spiritual yang menjadi dambaan para jemaah. Fokus tersebut mengemuka dalam rapat antara Timwas Haji DPR RI dan jajaran Daerah Kerja (Daker) Madinah yang berlangsung di Madinah, Arab Saudi, Senin (1/6/2026). Anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan bahwa keberhasilan pelayanan di Madinah tidak hanya diukur dari aspek logistik, tetapi juga dari kemampuan penyelenggara memfasilitasi kebutuhan ibadah…
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan revisi UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) harus difokuskan untuk memperkuat perlindungan hak warga negara, bukan menjadi arena perebutan kewenangan antarlembaga. “Revisi UU HAM ini sebesar-besarnya untuk kepentingan warga negara, bukan untuk kepentingan sektoral lembaga kementerian atau Komnas. Maka kita perlu fokus pada perluasan promosi, perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM,” kata Willy dalam keterangan tertulis yang dikutip sinarharapan.com di Jakarta, Minggu (31/5/2026). Menurut Willy, kehadiran Kementerian HAM dan sejumlah komisi nasional terkait HAM seharusnya menjadi momentum memperkuat pemajuan HAM di Indonesia. Oleh karena itu, pembagian tugas antara kementerian dan lembaga independen perlu…
Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendesak pemerintah untuk segera menata tata kelola badal haji (haji yang diwakilkan) secara lebih terstruktur. Pihaknya mengusulkan agar dibentuk sebuah lembaga resmi di bawah direktorat jenderal Kementerian Haji dan Umrah untuk mengelola pelaksanaannya. Usulan ini mencuat menyusul maraknya penawaran badal haji yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak terkoordinasi secara resmi, seperti biro perjalanan wisata hingga warga negara Indonesia yang bermukim di Arab Saudi (mukimin). “Saya mengharapkan kementerian membuat suatu kelembagaan resmi untuk badal haji. Sehingga betul-betul jelas siapa yang membadalkan, siapa yang menerima badalnya, dan pelaksanaannya terkontrol secara penuh. Ini akan…
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Jazilul Fawaid mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang dinilainya berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan paling menonjol terlihat pada manajemen pergerakan jemaah saat puncak pelaksanaan haji, mulai dari keberangkatan menuju Arafah hingga pergeseran ke Mina. Penilaian tersebut disampaikan Jazilul Fawaid saat melakukan pemantauan langsung di Makkah, Arab Saudi, Sabtu (30/5/2026). Menurutnya, sejumlah tahapan yang selama ini kerap menjadi titik rawan kepadatan dan keterlambatan mampu dikelola dengan lebih tertib. “Kami mengapresiasi kinerja penyelenggaraan haji tahun ini yang relatif lebih baik dibandingkan sebelumnya. Secara umum pelaksanaan berjalan tertib, meskipun tentu tetap ada beberapa…
Anggota DPR RI Firman Soebagyo, menilai sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini berpotensi mematikan ruang gerak sektor swasta yang selama ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, pembangunan dan target pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai apabila pemerintah hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Sektor swasta adalah mesin pertumbuhan yang sesungguhnya. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menyumbang penerimaan negara melalui pajak. Kalau regulasi justru mematikan usaha yang sudah berjalan, maka cita-cita pembangunan hanya akan jadi wacana,” ujar Firman dalam keterangannya kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Sabtu (30/5/2026). Firman menjelaskan, kemampuan fiskal pemerintah sangat terbatas sehingga APBN tidak mungkin menanggung seluruh…
Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama internasional guna mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dari sisi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya usai menerima kehormatan sebagai Penasihat Khusus bagi Pembangunan dan Kerja Sama Pendidikan Tinggi Vokasi China-Indonesia (special advisor of the China-Indonesia Vocational Education Development Research Center) dalam kunjungannya ke Republik Rakyat Tiongkok, beberapa waktu lalu. “Kepercayaan ini hadir atas komitmen kolektif kami di Komisi II DPR RI selama ini untuk mendorong hadirnya kemandirian fiskal di daerah, salah satunya adalah dengan menghadirkan berbagai alternative financing dan membangun BUMD yang kompetitif,” ujar Rifqinizamy…
Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, mendesak PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk melakukan percepatan eksplorasi wilayah kerja migas guna meningkatkan lifting minyak nasional. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama jajaran direksi PT Pertamina Hulu Energi beserta seluruh direktur regional dan general manager zona di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, beberapa waktu lalu. Dalam rapat yang membahas realisasi lifting migas 2025–2026 dan strategi percepatan peningkatan lifting migas tersebut, Ramson menyoroti penurunan produksi minyak nasional yang dinilainya masih menjadi tantangan besar bagi Pertamina pasca pengelolaan sejumlah blok migas strategis dari kontraktor asing.…
Persoalan kepadatan jemaah di Mina kembali menjadi perhatian dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 M. Meski secara umum pelaksanaan haji tahun ini dinilai berjalan baik, keterbatasan ruang dan fasilitas di kawasan Mina masih menjadi tantangan yang dirasakan langsung oleh jemaah Indonesia. Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Marwan Dasopang, menilai persoalan tersebut tidak bisa terus dibiarkan berulang tanpa solusi jangka panjang. Hal itu disampaikannya melalui rilis yang diterima sinarharapan.com di Mina, Makkah, Arab Saudi, Jumat (29/5/2026). Menurut Marwan, secara keseluruhan tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berlangsung sesuai agenda dan patut diapresiasi. Pelayanan kepada…