- Penguatan RUU Satu Data Demi Pembangunan yang Tepat Sasaran
- Jelang Puncak Haji, Timwas DPR Minta Semua Pihak Waspadai Situasi Tak Terduga di Armuzna
- Soroti Kerawanan Armuzna, Timwas Haji Minta Mitigasi dan Koordinasi Petugas Diperkuat
- Libatkan Masyarakat Lokal, Komisi VII Tekankan Pariwisata Berkelanjutan di Candi Prambanan
- Rumitnya Perizinan dan Tingginya Biaya Energi Penghambat Daya Saing Industri Tekstil
- Cegah Berulangnya Musibah, Perlu Peningkatan Teknologi CCTV di Kabin Masinis KRL
- Tarif Terbang Domestik Melonjak, Legislator Amati Fenomena Transit Via Malaysia
- Komisi XI Dukung Ekspansi Global INKA, Demi Industri Kereta Nasional Bersinar
Author: Redaksi
Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Sekretariat Jenderal DPR RI, Endang Suryastuti, menegaskan komitmen Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memastikan pemenuhan hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pegawai dan tenaga pendukung di lingkungan DPR RI. Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Sekretariat Jenderal DPR RI dalam Penyerahan Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga almarhum Syahrizal Yusuf, Tenaga Ahli Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Benny Utama, di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang, Sumatra Barat, Minggu (11/1/2026). Syahrizal Yusuf diketahui meninggal dunia pada 3 Desember 2025 akibat kecelakaan kerja saat melaksanakan tugas kedinasan dalam rangka pengantaran bantuan…
DPR RI kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rakor yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu merupakan rapat koordinasi lanjutan setelah pertama kali digelar pada Selasa (30/12) lalu, yang juga dipimpin Dasco. “Rakor ini diselenggarakan supaya bisa ditangani skala nasional dan fokus, pemerintah sudah membentuk Satgas percepatan rehabilitasi pascabencana, satgas mulai hari ini mulai ambil alih eksekusi di lapangan,” kata Dasco dalam rapat. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini memastikan, penanganan pascabencana di Sumatera dilakukan dengan skala nasional dan ke depan…
Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI mengungkap empat permasalahan utama penanganan bencana di Sumatra. Kesimpulan tersebut merupakan hasil koordinasi yang dilakukan selama 1-5 Januari 2025. Hal itu diungkapkan perwakilan Satgas Galapana DPR RI TA Khalid dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026). “Sesuai arahan Ketua Satgas (Sufmi Dasco Ahmad), bahwa untuk meminta langsung kepada bupati mana prioritas (permasalahan) yang harus segera ditindaklanjuti dari sekian banyak permasalahan,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI ini Legislator asal Dapil Aceh II itu menjelaskan, permasalahan pertama yang harus diselesaikan…
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan, menegaskan dukungannya terhadap alokasi anggaran yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatra. Diketahui, Kemendagri merinci kebutuhan anggaran pemulihan yang meliputi Rp33,75 triliun untuk Provinsi Aceh, Rp13,5 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat, dan Rp12 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara. “Alokasi anggaran tersebut mencerminkan keseriusan dan perhatian pemerintah dalam merespons dampak bencana secara komprehensif. Pemulihan tidak boleh setengah-setengah karena menyangkut keselamatan warga, layanan publik, dan keberlanjutan ekonomi di daerah terdampak,” ujar pria yang kerap disapa Kang Aher itu dalam keterangan tertulis yang…
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah merespons pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya terkait materi stand up comedy bertajuk Mens Rea yang dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. “Kritik yang disampaikan melalui Mens Rea adalah hal yang wajar. Setiap warga negara berhak menyampaikan kritik, termasuk lewat medium seni dan komedi, selama dilakukan dengan baik dan beretika,” ujar Abdullah dalam keterangan resminya kepada sinarharapan.com, Jumat (9/1/2026). Legislator Fraksi PKB tersebut menegaskan, kritik yang disampaikan Pandji melalui materi komedi tersebut merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Menurutnya, sebagai warga negara, Pandji memiliki hak untuk menyampaikan kritik, selama dilakukan dengan cara…
Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief, meminta sekolah-sekolah kembali menerapkan protokol kesehatan secara disiplin di lingkungan pendidikan. Pernyataan ini disampaikan menyusul meningkatnya kasus influenza A (H3N2) atau yang dikenal sebagai superflu di sejumlah negara, termasuk Indonesia. “Peningkatan kasus superflu tidak boleh dianggap sepele. Sekolah merupakan ruang publik dengan intensitas interaksi yang tinggi, sehingga berpotensi menjadi tempat penularan penyakit. Karena itu, langkah antisipatif harus segera dilakukan agar penyebaran tidak semakin meluas,” ujar Habib dalam rilis yang diterima sinarharapan.com, Jumat (9/1/2025). Habib menegaskan, anak-anak merupakan kelompok rentan terhadap penyakit menular, termasuk superflu. Lingkungan sekolah yang padat aktivitas menuntut adanya perlindungan ekstra agar…
Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menilai penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan Grok AI untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi, khususnya yang memanfaatkan foto atau video orang nyata tanpa persetujuan, merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia, hak privasi, dan pelindungan data pribadi. Menurut Amelia, praktik manipulasi wajah, foto, atau identitas visual seseorang ke dalam konten asusila tanpa consent tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan kesusilaan. Ia menegaskan tindakan tersebut telah masuk kategori kekerasan berbasis teknologi yang berpotensi menimbulkan kerugian psikologis, sosial, hingga reputasional bagi korban. “Ketika identitas visual seseorang dimanipulasi tanpa izin untuk konten asusila, itu merupakan bentuk perampasan hak…
Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka menekankan bahwa reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini tidak perlu lagi berkutat pada perombakan struktur, melainkan harus fokus pada perubahan kultur dan penguatan pengawasan internal. Ia menilai bahwa secara struktur, organisasi Polri saat ini sudah sangat lengkap, baik dari sisi pengawasan internal maupun eksternal. Namun, ia menyoroti urgensi reformasi di bidang Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai garda terdepan penjaga marwah institusi. “Saya melihat memang pentingnya kulturnya yang kita perlu menggarisbawahi. Cuma memang kalau bicara kultur kembali, saya menitikberatkan pada tugas dan kewenangannya yang harus diperkuat internalnya ini, pengawasan internalnya kayak Propam,”…
Sekitar empat pekan terakhir, publik dikejutkan oleh peristiwa pembunuhan seorang ibu oleh putri kandungnya sendiri yang masih berusia 12 tahun (kelas 6 SD) di Medan, Sumatera Utara. Diduga, pelaku terinspirasi dari gim Murder Mystery dan serial anime Detektif Conan. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menekankan bahwa dalam ranah hukum digital, para pengembang gim daring harus patuh terhadap ketentuan UU ITE Pasal 16A yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melakukan pelindungan anak dari konten negatif atau konten yang tidak sesuai dengan usia anak. “UU ITE Pasal 40 huruf (2d) juga mewajibkan PSE melakukan moderasi konten secara mandiri…
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyoroti fenomena tugas ‘Non-Tusi’ (Non-Tugas Fungsi Utama) yang kini justru menjadi krusial, seperti keterlibatan Polri dalam menjaga rantai pasok pangan. Hinca menilai kehadiran polisi sangat dibutuhkan negara untuk memastikan distribusi pupuk dan hasil panen tidak terhambat oleh praktik ilegal, demi menjaga kedaulatan pangan nasional. “Mata rantai ketahanan pangan itu yang menjadi soal, mata rantai distribusi pupuk menjadi ilegal, distribusi hasil panen melawan hukum. Di situ masuk polisi. Seolah dia non-tusi, tapi ternyata tusinya karena memang menyangkut soal nasional,” ujar Hinca dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Reformasi Polri di Gedung Nusantara II,…