- RUU Perampasan Aset Harus Berikan Perlindungan Masyarakat Korban Kejahatan Ekonomi
- Abdullah Dorong Investasi Bodong Masuk RUU Perampasan Aset, Uang Korban Harus Kembali
- Waka DPR Gerak Cepat Bangun Sumur Bor, Atasi Krisis Air di Sumedang
- Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
- Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
- Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
- Irma Suryani Pertanyakan Urgensi Insentif Rp1 Triliun bagi Kepala Daerah Pendukung MBG
- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad/Ist
Author: Redaksi
Komisi VIII DPR mendesak pemerintah memperkuat tata kelola dan pengawasan lembaga penitipan anak (daycare) menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang terjadi di berbagai daerah. Desakan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta Rapat Dengar Pendapat Umum dengan orang tua korban di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengatakan, rapat yang secara khusus membahas pengawasan terkait kasus dugaan kekerasan terhadap anak di…
Panitia Kerja (Panja) RUU Kehutanan Komisi IV DPR RI mendorong seluruh pelaku industri pertambangan nasional untuk menerapkan standar pemulihan lingkungan yang ketat dan berkelanjutan setelah melakukan eksploitasi lahan. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan kelestarian ekologi serta meminimalkan dampak kerusakan alam yang kerap membayangi aktivitas pengerukan komoditas bumi di berbagai wilayah Indonesia. Harapan tersebut mengemuka setelah rombongan Komisi IV DPR meninjau langsung area bekas galian tambang yang kini telah berhasil dipulihkan di kawasan operasional PT Meares Soputan Mining (MSM), Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (6/6/2026). Dalam kunjungan kerja lapangan tersebut, tim Panja RUU Kehutanan melihat langsung komitmen nyata pemulihan lingkungan,…
DPR bersama pemerintah kini tengah membahas sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini dilakukan demi akselerasi untuk memperkuat sektor ekspor, peningkatan kepastian bagi pelaku pasar dan investor, serta penyusunan regulasi yang mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat agenda Konferensi Pers yang didampingi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria bersama awak media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Pernyataan ini dirinya katakan untuk memperkuat koordinasi guna menjaga momentum pertumbuhan…
Komisi IV DPR membunyikan alarm keras terkait merosotnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akibat eksploitasi hutan nasional yang kian kompleks. Kondisi empiris ini mendorong parlemen untuk mempercepat langkah reformasi hukum melalui revisi Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi menegaskan bahwa revisi Undang-Undang ini mendesak dilakukan karena bentang alam Indonesia terus mengalami degradasi yang mengancam fungsi ekologis. Apalagi, ujarnya, kompleksitas tantangan tata kelola kehutanan nasional yang kini menghadapi ancaman penurunan daya dukung lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan Titiek, sapaan akrabnya, saat memimpin jalannya agenda Jaring Pendapat Panitia…
Keseriusan negara dalam mendukung industri animasi nasional dinilai perlu diwujudkan melalui keberpihakan yang lebih konkret, mulai dari pembiayaan hingga penguatan ekosistem kreatif. Dukungan tersebut dinilai penting agar industri animasi Indonesia tidak hanya tumbuh sebagai pelaksana produksi, tetapi juga berkembang sebagai pemilik karya dan kekayaan intelektual (intellectual property/IP) yang berdaya saing global. Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menilai, Indonesia memiliki talenta animasi yang mampu bersaing di tingkat internasional, tetapi belum sepenuhnya mendapat dukungan yang mencerminkan keyakinan terhadap masa depan industri tersebut. Hal itu disampaikannya usai mendengar pemaparan Ayena Studio dalam Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film…
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad memimpin pertemuan bersama pemerintah dan sejumlah lembaga otoritas moneter serta fiskal guna mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026), dihadiri antara lain Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Dasco mengatakan, DPR RI sengaja mempertemukan para pemangku kepentingan di bidang fiskal, moneter, dan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan ekonomi nasional sekaligus membangun koordinasi yang lebih erat antarinstansi. “Pada hari ini…
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menegaskan bahwa tidak ada tenggat waktu khusus bagi Bank Indonesia (BI) untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke level tertentu. Menurutnya, yang terpenting adalah menjaga stabilitas pergerakan rupiah melalui koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Hal tersebut disampaikan Hekal kepada awak media usai konferensi pers di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026), yang dihadiri antara lain Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Menanggapi pernyataan Gubernur BI…
Kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, dinilai bukan sekadar tindak pidana biasa. Kasus ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap integritas, keamanan, hingga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Merespons hal ini, Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa sektor keimigrasian merupakan garda depan kedaulatan yang tidak boleh dijadikan objek transaksi koruptif. Meski menyatakan menghormati proses hukum dan menjunjung asas praduga tak bersalah, Rieke mengingatkan pemerintah untuk tidak kalah oleh mafia perizinan. “Imigrasi bukan sekadar layanan administrasi publik, melainkan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang.…
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy merespons rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang akan membangun konektivitas jalur kereta api, mulai dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan jaringan rel terintegrasi di Pulau Sumatra. Menurutnya, gagasan tersebut merupakan visi besar yang patut diapresiasi karena berpotensi memperkuat konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatra. Namun, Rivqy menegaskan, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap, berbasis kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha, serta tidak mengabaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi transportasi darat di Sumatra saat ini.…
Penguatan sumber daya manusia (SDM) dinilai menjadi faktor penting agar industri animasi nasional mampu tumbuh lebih luas hingga ke daerah-daerah. Di tengah berkembangnya ekonomi kreatif berbasis digital, peningkatan kapasitas talenta muda dinilai perlu diperkuat melalui pelatihan yang lebih terarah dan dukungan ekosistem yang memadai. Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia menilai sektor ekonomi kreatif termasuk animasi memiliki prospek besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masa depan. Karena itu, menurutnya, dukungan pemerintah terhadap pengembangan SDM kreatif perlu diperkuat agar industri ini tidak hanya berkembang di kota-kota besar. Hal ini mencuat saat Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi VII…