Author: Redaksi

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI didorong untuk tidak hanya menjadi pusat penyedia informasi, tetapi juga menjadi corong literasi peradaban yang memperkenalkan sejarah, budaya, dan kejayaan Nusantara kepada generasi muda. Penguatan fungsi tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran kebangsaan dan memperkokoh identitas bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI terkait pendalaman dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hoerudin Amin menilai Perpusnas…

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mengecam keras tindakan penganiayaan yang dialami seorang WNI berprofesi pekerja rumah tangga berinisial YY di Malaysia. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah video kekerasan terhadap korban beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar pada Minggu (14/6), tampak seorang wanita yang diduga korban duduk di sofa sambil menerima pukulan bertubi-tubi dari seorang pria berkaus biru. Korban terlihat mengerang kesakitan dan tidak melakukan perlawanan. Diketahui, Kepolisian Malaysia telah bergerak cepat dengan menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap YY. Menanggapi kasus tersebut, Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Deng Ical…

Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengajukan tambahan pagu anggaran dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga pagu indikatif yang telah diberikan sekaligus membuka ruang pengembangan sistem Pemilu berbasis elektronik atau e-voting. “Saya mengusulkan Ketua KPU dan Bawaslu, panjenengan (Anda,red) kan mendapat pagu indikatif dari Kementerian Keuangan. Kalau tidak tambah pagu indikatif, bisa saja turun. Saran saya tetap diajukan penambahan, terutama (untuk digunakan) usulan e-voting yang ada di luar negeri, usulkan saja,” ujar Azis dalam Rapat Dengar Pendapat…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Sadiq Pasadigoe meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk tidak lembek dan lebih agresif (greget) dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. DPR RI menilai sosialisasi massal sangat penting untuk membentengi moral generasi muda dari berbagai penyelewengan. “Saya melihat dari greget yang dilakukan oleh BPIP masih jauh dari harapan. Contohnya saja kita menyosialisasikan Pancasila, bagaimana Pancasila itu betul-betul tersosialisasi secara massal di negara kita ini,” ujar Sadiq dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala BPIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Sadiq memberikan contoh sederhana yang bisa dilakukan BPIP, seperti mewajibkan para penyiar televisi mengucapkan…

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan reformasi perpajakan yang lebih progresif dengan menjangkau sektor-sektor ekonomi yang selama ini belum tergarap secara optimal, termasuk ekonomi digital. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memperluas basis penerimaan negara sekaligus mewujudkan keadilan pajak di tengah semakin besarnya aktivitas ekonomi digital di Indonesia. Pandangan tersebut disampaikan Harris dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama enam direktorat jenderal Kementerian Keuangan di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Dalam rapat itu, ia menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak yang…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menyusul pengunduran diri ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan yang dikaitkan dengan temuan pengelolaan dana BOS. Dia menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum perbaikan sistem pengawasan, pembinaan, dan manajemen dana pendidikan di seluruh Indonesia. Politisi dari Fraksi PKB ini mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS di daerah. “Begitu mendengar kejadian tersebut, kami langsung konsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami juga meminta…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menekankan pentingnya tata kelola perkotaan yang berkelanjutan guna mengimbangi pesatnya laju urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja BAM DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (14/6/2026). Menurutnya, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di wilayah Sumatera bagian selatan, pembangunan Palembang tidak boleh hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan. “Saat yang sama tentu perlu perbaikan infrastruktur alam. Karena alamlah yang kemudian mulai rusak sehingga alam yang harus mencengkeram air, air akhirnya digelontorkan ke hilir sekaligus pada saat…

Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan Sonny saat mengikuti kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kehutanan Komisi IV DPR RI di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Sabtu (13/6/2026). Dalam rangka menyerap aspirasi publik, Komisi IV DPR RI melakukan serangkaian kunjungan ke berbagai daerah. Sebelumnya, Tim Panja juga menggelar pertemuan dengan akademisi di Solo, Jawa Tengah. Sementara di Jawa Timur, dialog dilakukan bersama Dinas…

Ketua Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kehutanan Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mengungkapkan bahwa jaring pendapat terkait penyusunan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, digelar untuk menyerap berbagai masukan dari para pemangku kepentingan sektor kehutanan. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Sabtu (13/6/2026), melibatkan perwakilan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Perum Perhutani, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), serta Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA). “Panja RUU Kehutanan Komisi IV DPR melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan di sektor kehutanan di…

Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa), saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Kodim 0709/Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026). Menurutnya, kesejahteraan prajurit menjadi salah satu isu strategis yang terus diperjuangkan DPR RI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan negara. Ia menjelaskan bahwa selain membahas persoalan aset TNI di wilayah Urutsewu, Komisi I DPR juga melakukan pendalaman terhadap berbagai program TNI yang berkaitan langsung dengan kebutuhan personel di lapangan. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah upaya peningkatan kesejahteraan anggota TNI. “Tentu karena kita…