- RUU Perampasan Aset Harus Berikan Perlindungan Masyarakat Korban Kejahatan Ekonomi
- Abdullah Dorong Investasi Bodong Masuk RUU Perampasan Aset, Uang Korban Harus Kembali
- Waka DPR Gerak Cepat Bangun Sumur Bor, Atasi Krisis Air di Sumedang
- Pasca-Pembentukan Satgas Bersama, Perkuat Kerja Sama Indonesia-Singapura Tangani Karhutla
- Pulihkan Hak Korban, UU Perampasan Aset Diusulkan Dapat Rampas Harta Pelaku Pidana Investasi Bodong
- Pelaku Karhutla Harus Dapat Pemberatan Hukuman, Perampasan Keuntungan Korporasi
- Irma Suryani Pertanyakan Urgensi Insentif Rp1 Triliun bagi Kepala Daerah Pendukung MBG
- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad/Ist
Author: Redaksi
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti masalah pemadaman listrik bergilir yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. Pemadaman ini dinilai sangat merugikan masyarakat luas, mulai dari merusak alat elektronik hingga menghentikan kegiatan usaha kecil seperti warung makan, konveksi, dan bisnis makanan beku. Menanggapi kondisi tersebut, Mufti mendesak PT PLN (Persero) dan Pemerintah untuk segera memberikan ganti rugi (kompensasi) nyata kepada warga dan pelaku UMKM yang terdampak. “Kalau rakyat telat bayar tagihan listrik, langsung didenda bahkan diputus alirannya. Jadi, kalau PLN yang gagal memberikan pelayanan dan lampu mati berkali-kali, PLN juga harus…
Satu-satunya ras anjing asal Indonesia yang diakui oleh federasi kinologi dunia, anjing Kintamani, hingga kini masih terhambat pergerakannya akibat status Bali sebagai wilayah endemis rabies. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Charles menyebut kondisi ini sebagai ironi. Di satu sisi, anjing Kintamani telah mendapat pengakuan internasional dari Federasi Kinologi dunia. Di sisi lain, status endemis rabies di Bali membuat pergerakan hewan, termasuk anjing dan kucing dibatasi, sehingga upaya pelestarian maupun promosi ras asli Indonesia itu menjadi sulit…
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengungkapkan kekhawatirannya atas posisi Indonesia yang masih masuk dalam 10 negara dengan jumlah anak zero dose, yakni anak yang belum mendapat imunisasi pertama hingga usia 12 bulan terbanyak di dunia. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Irma mempertanyakan efektivitas Program PENARI (Sepekan Mengejar Imunisasi) dalam menurunkan angka zero dose, sekaligus meminta penjelasan kendala pelaksanaannya di lapangan. Ia juga menyoroti cakupan imunisasi kelompok rentan yang masih berkisar 30 persen dalam perjalanan setengah tahun ini. “Tentu kami khawatir dengan posisi Indonesia…
Persetujuan terhadap proses naturalisasi pesepak bola Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery tidak boleh membuat pembinaan pemain lokal terabaikan. Penguatan kompetisi usia muda, pembatasan kuota pemain naturalisasi, hingga pemerataan fasilitas latihan dinilai harus menjadi perhatian serius agar sepak bola nasional berkembang secara berkelanjutan. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan, Fraksi PKS mendukung proses alih kewarganegaraan kedua pemain tersebut. Namun, menurutnya, kebijakan naturalisasi tidak boleh menjadi solusi instan yang terus-menerus diandalkan tanpa disertai pembenahan ekosistem sepak bola nasional. “Prinsipnya, Fraksi PKS menyetujui naturalisasi ini. Namun, catatan yang berulang kali kami sampaikan jangan sampai berkesan sebagai sesuatu yang…
Kelestarian lingkungan di Karimunjawa harus menjadi tanggung jawab bersama mengingat kawasan tersebut merupakan sumber penghidupan masyarakat sekaligus salah satu kawasan konservasi laut penting di Indonesia. Pengelolaan sampah plastik yang semakin meningkat dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi melalui perubahan perilaku dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menegaskan, kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga mengancam sektor ekonomi masyarakat yang bergantung pada perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa. “Karimunjawa hidup dari alamnya. Jika alam rusak, maka yang terdampak bukan hanya lingkungan, tetapi juga ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa,”…
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian untuk segera menangkap dan memproses hukum pelaku dugaan penculikan, penyekapan, dan penyiksaan terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, pelaku harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya melalui proses hukum yang tegas. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah terungkap korban berinisial YTR diduga mengalami penyekapan dan berbagai bentuk kekerasan selama bertahun-tahun. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif akibat luka berat yang dideritanya. “TH harus dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyekapan, penganiayaan berat, hingga tindak pidana lain yang terbukti dalam proses penyidikan. Penegakan hukum harus dilakukan secara maksimal agar memberikan keadilan bagi korban…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, pada Jumat (19/6/2026). Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang menjerat eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dan kawan-kawan. Merespons hal ini, Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti pada penggeledahan Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Kantor Imigrasi Denpasar. Menurutnya, langkah tersebut harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap para pejabat imigrasi di Bali. Hal itu guna mengungkap dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan visa maupun izin tinggal warga negara asing (WNA).…
Keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya dilihat dari aspek pengamanan dan penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan proses pembinaan yang mampu membentuk warga binaan menjadi pribadi yang produktif, mandiri, dan siap kembali ke tengah masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX Fraksi PKS Ateng Sutisna saat melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Majalengka, Jumat (19/6/2026) lalu.Dalam kesempatan tersebut, Legislator Dapil Jawa Barat IX ini meninjau berbagai program pembinaan yang dijalankan lapas sekaligus memberikan dukungan terhadap penguatan pembinaan kepribadian warga binaan. Menurut Ateng, pembinaan menjadi bagian penting dalam sistem pemasyarakatan karena…
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terbukti efektif memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja sektor informal. Penilaian tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memantau pelaksanaan PMN 2025 yang dialokasikan bagi program KPR FLPP.Salah satu lokasi yang ditinjau adalah Perumahan New Bukit Tentrem di Triwidadi, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (19/6/2026) lalu. Menurutnya, SMF memperoleh PMN…
Anggota DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang terus melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, berbagai perbaikan yang dilakukan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan bebas dari kebocoran. “Kalau menurut kami, dapur ini sudah memiliki standar SOP yang ditetapkan oleh BGN. Kami juga mendengar bahwa berbagai pembenahan dan program perbaikan sudah dilakukan,” ujar Andre kepada sinarharapan.com usai meninjau salah satu dapur MBG di Pekanbaru bersama Wali Kota Agung Nugroho, Pekanbaru, Jumat (19/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menilai dapur telah menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan…