Author: Redaksi

Sejumlah organisasi Hak Asasi Manusia, mengklaim bahwa Meta (perusahaan induk dari Facebook dan Instagram) membatasi konten pro-Palestina di platform mereka. Human Rights Watch (HRW) menilai tindakan ini sebagai bentuk sensor daring yang sistematis. Lebih dari 15 juta postingan media sosial berbahasa Ibrani yang menghasut kekerasan terhadap Palestina, tetapi tidak dimoderasi sejak Oktober 2023. Di sisi lain, konten Palestina secara sistematis ditekan atau dibatasi. Karena itu, pada 23 Januari 2025, sejumlah organisasi HAM internasional, seperti Amnesty International, bersama dengan Open Society Justice Initiative dan Victim Advocates International, mengajukan keluhan whistleblower kepada Securities and Exchange Commission (SEC). Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad…

Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mengaku prihatin atas dugaan korupsi yang mendera Pertamina Patra Niaga serta anak perusahaan Pertamina lainnya. Meitri menilai skandal ini menyingkap bagaimana rapuhnya manajemen perusahaan tersebut, sehingga dapat disusupi oleh oknum pihak swasta yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan celah regulasi dan pengawasan yang lemah. “Saya melihat peraturan yang ada, dalam hal ini Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2021 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri memiliki spirit yang positif. Namun demikian, aturan ini menjadi kurang bertaji sepanjang tidak dibarengi dengan praktik pengawasan yang kuat oleh Kementerian ESDM dalam…

Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menekankan pentingnya sistem manajemen kepegawaian yang lebih kolaboratif dan efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Hal ini disampaikan dalam acara Executive Brief dengan tema Sistem Manajemen Kepegawaian Yang Kolaboratif Dan Efektif Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah yang digelar di Kantor DPD RI, 27 Februari 2025. GKR Hemas selaku Wakil Ketua DPD RI yang membidangi urusan Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum menyoroti bahwa tata kelola kepegawaian yang terpadu dapat mendorong efisiensi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki sinergi yang kuat dalam mengelola sumber…

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo melakukan perbandingan antara nilai target efesiensi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini dengan nilai fantastis kerugian negara akibat kasus korupsi yang baru terungkap belakangan ini. “Sangat miris, saat pemerintah bekerja keras mewujudkan target efisiensi anggaran yang ‘hanya’ Rp306 triliun, pengungkapan beberapa kasus korupsi yang baru justru memperlihatkan nilai kerugian negara yang luar biasa besarnya dan sulit diterima akal sehat,” kata pria yang kerap disapa Bamsoet, dalam keterangan yang diterima reportasebisnis.com di Jakarta, Sabtu (1/2/2025). Bamsoet juga menyinggung sejumlah kasus korupsi yang baru terkuak belakangan ini. Di antaranya kasus dari anak perusahaan PT Pertamina (Persero)…

Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra menyoroti manfaat konkret dari perdagangan karbon bagi daerah, serta mekanisme distribusi manfaat bagi daerah penyumbang penurunan emisi karbon di Indonesia. “Jika perdagangan karbon ini diterima di pusat, apakah kabupaten penghasil karbon seperti di Jambi juga mendapatkan manfaatnya? Bagaimana mekanisme perhitungannya agar mereka mendapatkan hak yang seharusnya?” tanya Cek Endra dalam keterangan tertulis yang diterima sinarharapan.com, di Jakarta, Sabtu (1/3/2025). Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menyoroti metode penghitungan karbon di setiap wilayah kabupaten. Ia menilai bahwa banyak daerah belum memahami bagaimana KLHK menentukan volume karbon yang dihasilkan dan layak mendapatkan insentif dari perdagangan karbon. “Apakah…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyoroti kenaikan harga pangan yang kembali terjadi menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri. Menurutnya, fenomena ini sudah menjadi pola berulang setiap tahun dan seharusnya dapat dikendalikan dengan kebijakan yang lebih tepat dan terkoordinasi. “Kenaikan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran memang selalu terjadi, tapi bukan berarti ini sesuatu yang wajar atau tidak bisa diatasi. Pemerintah harus mengambil langkah yang lebih efektif untuk menstabilkan harga agar tidak memberatkan masyarakat,” ujar Abdul Kharis dalam keterangannya kepada sinarharapan.com, di Jakarta, Sabtu (1/3/2025). Sebagai Wakil Rakyat di Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, pangan, dan maritim,…

Anggota Komisi XIII DPR RI Al Muzzammil Yusuf memberikan tanggapan positif terhadap program penghargaan bagi para pengacara yang diinisiasi oleh Hukum Online. Dalam pernyataannya, ia menegaskan pentingnya penghargaan tersebut berbasis pada aspirasi masyarakat dan tidak hanya terpusat di Jakarta. “Kita tidak menolak, ini bagus. Tapi kita sarankan agar award ini benar-benar dari bawah ke atas (bottom-up). Carilah pengacara yang selama ini membela rakyat, tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga dari berbagai daerah,” ujarnya kepada reportasebisnis.com di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (28/02/2025). Menurutnya, proses seleksi penerima penghargaan harus melibatkan masyarakat melalui media sosial dengan menjaring pendapat publik dari 38…

Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, menyoroti sejumlah persoalan terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mempertanyakan ketidakcermatan KPU dalam memverifikasi syarat calon kepala daerah, yang berujung pada putusan MK untuk menggelar PSU di 24 daerah. “Berdasarkan putusan MK, ada 24 daerah yang harus menjalani PSU karena berbagai pelanggaran hukum dan administrasi. Ini menjadi pertanyaan besar, mengapa banyak persyaratan standar bisa lolos dari pengamatan KPU daerah? Seberapa kompeten sebenarnya penyelenggara di daerah? Dan apakah pemerintah daerah siap dengan pendanaannya untuk PSU?” ujar Edi Oloan Pasaribu dalam keterangannya kepada reportasebisnis.com usai rapat kerja (raker) Komisi II DPR…

Tim Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pasar Renteng, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau harga bahan pokok sekaligus mengecek keamanan pangan yang ada di pasar yang dibangun sejak tahun 2021 itu. Dalam kesempatan itu, Nurhadi turut mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di NTB dalam menjaga keamanan pangan selama bulan Ramadan. “Komisi IX juga mendorong sinergi lebih lanjut antara pemerintah daerah, BPOM, dan instansi terkait guna memperkuat upaya pengawasan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan yang aman dan sehat,” jelas Nurhadi usai kunjungan kerja…

Pasca pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 oleh presiden Prabowo Subianto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mewacanakan agar Kepala Daerah tingkat 1 atau Gubernur sebaiknya dipilih secara tidak langsung. Sultan menegaskan hal itu setelah dirinya menghadiri acara pelantikan kepala daerah di istana merdeka pada Rabu, 20 Februari 2025 di Jakarta. Mantan aktivis KNPI itu menggarisbawahi bahwa wacana tersebut baru merupakan pendapat pribadinya “Kami sangat menyadari wacana tersebut akan menimbulkan perdebatan di masyarakat dalam situasi demokrasi kita yang makin dinamis,” ujar Sultan dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis, 27 Februari 2026. Dia mengatakan, secara empiris jabatan…