Author: Redaksi

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bekerja sama dengan Amnesty International menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi Rohingya. FGD yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan BKSAP dengan Amnesty Internasional pada bulan November 2024 tersebut, bertujuan untuk mencari solusi yang lebih efektif dan efisien dalam menangani masalah pengungsi Rohingya. FGD ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Komisi XIII DPR RI yang membidangi Hukum, Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kantor Staf Presiden (KSP), organisasi internasional seperti UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi), serta organisasi…

Komisi I DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas peran Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Sulsel dalam mengantisipasi tantangan keamanan selama bulan Ramadan serta situasi pascapelantikan kepala daerah. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja BINDA Sulsel dalam menjaga stabilitas selama perayaan Idulfitri serta dalam menghadapi potensi ancaman terkait peralihan kepemimpinan di tingkat daerah. “Dari penjelasan Kabinda Sulsel, kesiapan BINDA dalam menghadapi Lebaran serta peralihan dari pejabat lama ke pejabat baru di seluruh wilayah Sulsel telah berjalan dengan baik. Kami mengapresiasi kinerja mereka dalam mengantisipasi berbagai potensi ancaman,…

Anggota Komisi I DPR RI Frederick Kalalembang mengungkapkan pandangannya mengenai usulan perpanjangan usia pensiun prajurit TNI yang sedang dibahas dalam revisi UU TNI. Dalam RDPU dengan pakar pada Selasa (4/3/2025), ia berharap agar usulan ini dikaji ulang dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, terutama terkait efisiensi anggaran dan kondisi prajurit yang saat ini tidak memiliki jabatan. Diungkapkannya banyak juga perwira TNI, terutama yang sudah berusia lebih lanjut, mengalami kondisi “non-job” atau tidak memiliki jabatan yang jelas. “Saya mendapat informasi bahwa sekarang banyak perwira, khususnya perwira ini banyak yang nganggur. Karena tidak ada jabatan, bagaimana mau ditambah lagi usia pensiun menjadi 60 atau…

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menegaskan pentingnya perlindungan hak masyarakat hukum adat (MHA) dalam sistem regulasi nasional dan daerah. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar pada Selasa (5/3/2025), BULD DPD RI membahas pemantauan dan evaluasi peraturan daerah (Perda) serta rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang mengatur tentang MHA. RDPU ini bertujuan untuk memperkuat kebijakan yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di berbagai daerah. Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow menegaskan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi, tetapi dalam implementasinya masih banyak kendala yang harus dihadapi. Menurutnya, Negara mengakui dan…

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI telah menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025. Salah satunya permasalahan lahan yang masuk wilayah Hak Guna Usaha PTPN XIV dan PT Sinergi Perkebunan Nusantara di Provinsi Sulawesi Tengah, serta Pengaduan dari Paguyuban Pensiunan BRI atas ketidakpatuhan Direktur Utama PT BRI (Persero) terhadap pelaksanaan Undang-Undang di Indonesia. “Kami telah menerima pengaduan masyarakat dan pemerintah daerah, berkaitan dengan kepentingan daerah termasuk pengaduan atas kinerja akuntabilitas publik instansi pemerintah yang terindikasi adanya tindak korupsi, penyimpangan dan mal administrasi,” ucap Wakil Ketua BAP DPD RI Yulianus Henock Sumual saat di Gedung DPD…

Anggota Komisi X DPR RI Mercy Chriesty Barends menekankan pentingnya kebijakan afirmasi pendidikan bagi daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal atau 3T serta daerah marginal. Mercy menyoroti bahwa kebijakan tersebut harus memberikan dampak nyata dan bukan sekadar Pemberi Harapan Palsu (PHP) bagi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Mercy menyampaikan afirmasi kebijakan pendidikan di wilayah-wilayah ini merupakan respons positif terhadap diskriminasi negatif yang selama ini mereka alami. Menurutnya, penyelesaian akar permasalahan harus dimulai dengan meninjau sistem pendidikan nasional yang selama ini berbasis kontinental atau berorientasi pada wilayah daratan dan pulau besar. “Model pendidikan berbasis kontinental tidak mampu menjawab persoalan daerah 3T dan daerah…

Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar agar meyakinkan Presiden Prabowo Subianto bahwa efisiensi anggaran di Kementerian Agama (Kemenag) tidak bisa disamakan dengan kementerian atau lembaga (K/L) lainnya. Sebab, pemotongan anggaran di Kemenag berdampak langsung pada berbagai sektor krusial, seperti penyelenggaraan ibadah haji dan pendidikan madrasah. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan harapan tersebut dalam Rapat Kerja bersama Menteri Agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Ia menegaskan bahwa pengurangan anggaran yang terlalu besar akan mengganggu banyak program vital Kemenag. “Mudah-mudahan Pak Menteri bisa meyakinkan presiden bahwa pemotongan anggaran di Kemenag tidak bisa disamakan…

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengapresiasi langkah pemerintah melalui PT Angkasa Pura yang memberikan insentif kebijakan penurunan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) diturunkan sebesar 50%. Menurutnya, kebijakan tersebut signifikan mengurangi biaya operasional Maskapai penerbangan. Dengan demikian, secara langsung dapat menurunkan beban harga tiket kepada masyarakat pengguna moda transportasi udara. “Kami mengapresiasi langkah berani pemerintah dalam hal ini presiden Prabowo dalam melakukan terobosan kebijakan penurunan biaya perjalanan moda transportasi udara. Tujuannya adalah agar semua kalangan masyarakat dapat memanfaatkan moda transportasi udara atau pesawat dalam aktifitas…

Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap undang-undang tersebut, Komite II DPD RI melaksanakan kunjungan kerja untuk bertemu dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) pada hari Senin (03/03) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Komite II DPD RI melaksanakan kunjungan kerja pengawasan undang-undang tentang perkebunan di Kantor Gubernur NTT, Kota Kupang, Provinsi NTT yang dihadiri oleh…

Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menilai bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah belum mampu mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Hal itu terungkap pada rapat dengar pendapat Komite I saat membahas isu-isu terkait Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Komite I DPD RI melihat bahwa isu-isu tentang pemerintahan daerah merupakan permasalahan aktual dan krusial di Indonesia. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) memiliki paradigma otonomi daerah sebagai pembagian urusan pemerintahan, dengan mempertimbangkan prinsip keseimbangan (insearch of equilibrium) urusan…