Author: Redaksi

Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Biro SDM Aparatur, Bagian MSDM Non ASN menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penyesuaian Premi Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Ahli (TA) dan Staf Administrasi Anggota (SAA). Kegiatan ini dilakukan seiring adanya penyesuaian indeks honor TA dan SAA pada tahun anggaran 2026. Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI, Rahmad Budiaji, menjelaskan, kenaikan indeks honor TA dan SAA sekitar 12% dari tahun sebelumnya berdampak pada penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial bagi tenaga pendukung DPR RI. “Hari ini kita melakukan sosialisasi karena ada…

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah diusulkan pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting guna memberikan kepastian hukum sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya mineral secara legal dan terkontrol. “Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, usulan wilayah pertambangan ini memang harus dikonsultasikan dengan DPR. Karena itu, Komisi XII mendorong agar WPR yang telah diusulkan dapat segera ditetapkan,” ujar Bambang usai Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Kementerian ESDM yang digelar di Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2026). Bambang…

Anggota Komisi X DPR RI, Agung Widiyantoro, menilai sensus ekonomi menghadapi tantangan besar dalam menjaring aktivitas ekonomi, khususnya di kalangan generasi Z yang banyak bergerak di sektor informal dan tidak tercatat dalam pola kerja konvensional. Hal itu disampaikan Agung saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor Wali Kota Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (29/1/2026). Ia pun menyoroti kecenderungan anak muda yang lebih memilih pekerjaan informal dengan pola kerja fleksibel dan berbasis jaringan, namun memiliki potensi ekonomi yang besar. “Anak-anak muda sekarang banyak yang masuk ke pekerjaan informal. Tapi mereka punya jangkauan ekonomi. Pertanyaannya, strategi…

Industri furnitur dinilai memiliki peran strategis dalam menopang sektor perumahan dan pembangunan kawasan hunian. Seiring pesatnya pembangunan perumahan dan apartemen, kebutuhan terhadap produk furnitur disebut akan terus meningkat, sehingga pelaku industri didorong untuk memperkuat kualitas dan daya saing produk. Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai industri furnitur memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan sektor properti, khususnya di wilayah yang berkembang seperti Tangerang Raya. Hal tersebut disampaikannya usai rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan sejumlah stakeholder, termasuk pelaku industri furnitur seperti PT Gema Graha Sarana dan PT Sejin Lestari Furnitur usai rapat di Kawasan Gading Serpong,…

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) membawa sejumlah perubahan strategis dalam tata kelola pertahanan nasional. Regulasi yang disahkan pada Maret 2025 tersebut mengatur antara lain penyesuaian usia pensiun prajurit, perluasan penempatan prajurit aktif di lembaga sipil menjadi 14 kementerian/lembaga, serta penguatan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (28/1/2026). Kunjungan ini dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI, Mohammad Sohibul Iman, dan…

Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Pusat Bank BJB dalam rangka pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bank daerah sebagai badan usaha yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/01/2026) Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf dan Bahtra, serta Anggota Komisi II DPR RI lintas fraksi. Terkhusus kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dihadiri langung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa. Tim Komisi II DPR RI melaksanakan pertemuan dan diskusi bersama Bupati dan…

Komisi II DPR RI memiliki perhatian serius terhadap pengawasan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/01/2026). Taufan mengungkapkan, dari sekitar lebih dari seribu BUMD yang tersebar di 37 provinsi, hanya sekitar 30 persen yang tergolong sehat dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap fiskal daerah. “Ini menjadi alarm bagi kita semua, karena BUMD seharusnya menjadi salah satu tulang punggung pendapatan daerah,” ujar Taufan Pawe dalam kesempatan tersebut. Dalam kesempatan itu pula, Komisi II DPR…

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia. Reformasi tersebut tidak hanya pada aspek regulasi, tetapi juga pada perubahan kultur dan pola pikir aparat penegak hukum (APH). Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (29/1/2026). Adang menjelaskan, kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong percepatan reformasi Polri dan Kejaksaan di tengah tingginya atensi publik terhadap kinerja aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang diperoleh dalam forum tersebut akan menjadi bahan penting bagi Komisi III…

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas menyepakati sejumlah poin strategis terkait pendalaman yang berkaitan dengan Instruksi Presiden (Inpres) di 2026 sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam APBN. “Penting rapat membahas ini karena, ini menyangkut hal-hal strategis,” ujar Ketua Komisi XI Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan agenda Pendalaman aturan Inpres Tahun 2026 di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/01/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai arah dan pendalaman pelaksanaan Inpres Tahun 2026, khususnya dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terus mendalami tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait tata kelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pendalaman dilakukan mengingat masih ditemukannya temuan yang berulang dan dinilai signifikan dalam pengelolaan program KUR. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron mengatakan, BAKN telah melihat perkembangan penyelesaian temuan terkait subsidi bunga KUR pada periode 2022–2023 yang sebelumnya dibahas dalam beberapa kali pertemuan serta dikonsultasikan dengan BPK. “Kami menemukan adanya persoalan atas subsidi bunga KUR dan telah membahasnya dalam tiga kali pertemuan, serta berkonsultasi dengan BPK. Intinya terdapat perbedaan…