- Penguatan RUU Satu Data Demi Pembangunan yang Tepat Sasaran
- Jelang Puncak Haji, Timwas DPR Minta Semua Pihak Waspadai Situasi Tak Terduga di Armuzna
- Soroti Kerawanan Armuzna, Timwas Haji Minta Mitigasi dan Koordinasi Petugas Diperkuat
- Libatkan Masyarakat Lokal, Komisi VII Tekankan Pariwisata Berkelanjutan di Candi Prambanan
- Rumitnya Perizinan dan Tingginya Biaya Energi Penghambat Daya Saing Industri Tekstil
- Cegah Berulangnya Musibah, Perlu Peningkatan Teknologi CCTV di Kabin Masinis KRL
- Tarif Terbang Domestik Melonjak, Legislator Amati Fenomena Transit Via Malaysia
- Komisi XI Dukung Ekspansi Global INKA, Demi Industri Kereta Nasional Bersinar
Author: Redaksi
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung, menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU MHA sebagai mandat konstitusi yang hingga kini belum terwujud. Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyampaikan bahwa RUU tersebut kini tengah didorong masuk ke tahap pembahasan Baleg agar prosesnya lebih cepat. “UU ini pada evaluasi Prolegnas yang lalu sudah selesai disusun sebagai usulan anggota, sekarang masuk ke usulan Baleg supaya ini bisa berproses dengan lebih cepat,” ujar Martin dalam RDPU Baleg DPR RI dengan perwakilan masyarakat adat dari seluruh Indonesia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Ia menambahkan, Baleg bersama koalisi masyarakat adat akan membentuk tim kecil…
“Perdagangan kita masih kecil, padahal Indonesia memiliki banyak produk yang potensial dan dibutuhkan. Ini yang harus kita dorong ke depan,” ujar Utut kepada koranmerdeka.co usai pertemuan dengan Duta Besar Siprus untuk Indonesia di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Menurutnya, secara strategis Siprus dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk (hub) bagi produk Indonesia untuk menjangkau pasar Eropa Tengah dan Timur, mengingat Indonesia hingga kini lebih banyak memanfaatkan jalur distribusi di Eropa Barat. “Kalau di Eropa Barat kita punya Rotterdam dan Hamburg. Ke depan, kita melihat Siprus bisa menjadi hub baru untuk kawasan Eropa Tengah dan Timur,” jelas Politisi…
Pengawasan bantuan sosial (bansos) di Kota Tangerang, Provinsi Banten, menjadi sorotan Komisi VIII DPR RI. Dalam kunjungan kerja ke Kantor Dinas Sosial Kota Tangerang, Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas Janusanti Rumambi menegaskan bahwa persoalan utama bansos saat ini bukan hanya soal penyaluran, melainkan akurasi data kemiskinan yang dinilai masih lemah dan berpotensi memicu salah sasaran penerima manfaat. Kunjungan pengawasan yang dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (1/4/2026) itu difokuskan untuk memastikan program bansos yang telah disepakati antara Komisi VIII DPR RI dan mitra kerja benar-benar berjalan sesuai tujuan, yakni tepat sasaran, tepat waktu, dan mampu…
Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta Kementerian Kehutanan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah yang memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai langkah antisipasi menjelang musim kemarau panjang 2026. “Koordinasi dengan daerah-daerah rawan harus terus diperkuat. Sekarang memang sudah ada apel dan jambore, tapi harus ditingkatkan lagi dengan kesiapan nyata di lapangan,” kata Rajiv dalam keterangan tertulis yang dikutip sinarharapan.com, di Jakarta, Rabu (1/4/2026). Ia mengatakan, langkah kesiapsiagaan seperti apel siaga dan jambore karhutla yang telah dilakukan perlu ditingkatkan lagi. Menurutnya, jangan hanya bersifat seremonial, tetapi perlu diikuti dengan langkah konkret di lapangan. Pasalnya, sejumlah wilayah di Indonesia mulai menunjukkan…
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan duka cita mendalam sekaligus mengecam keras tindakan yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta dua lainnya yang mengalami luka berat dalam menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada 30 Maret 2026 di wilayah Lebanon Selatan. BKSAP DPR RI secara tegas mengutuk tindakan militer Israel yang diduga menjadi penyebab insiden tersebut dan mendesak agar dilakukan penyelidikan menyeluruh, independen, dan transparan. Hal itu guna mengungkap fakta serta memastikan para pelaku bertanggung jawab di hadapan hukum internasional. Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat menegaskan peristiwa ini menjadi…
Ancaman KLB campak kembali menjadi perhatian. Di tengah penurunan tingkat imunisasi di berbagai daerah, Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi imunisasi sebagai benteng utama perlindungan kesehatan anak. Munculnya kembali kasus campak dinilainya tak dapat dilepaskan dari melemahnya tingkat imunisasi di sejumlah wilayah. “Ketika kita mendengar 32 provinsi mengalami penurunan tingkat imunisasi, ini menjadi peringatan bagi kita semua. Hari ini kita menghadapi campak,” ujar Sri Meliyana Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka pengawasan kesiapsiagaan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan KLB campak yang digelar di Balai Kota Walikota Yogyakarta, Senin (30/3/2026). Menurutnya, imunisasi bukan…
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendukung langkah pemerintah Indonesia dalam mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan investigasi dan proses hukum atas insiden yang menyebabkan gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian di Lebanon. Insiden tersebut terjadi setelah markas pasukan penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dilaporkan terkena serangan, yang mengakibatkan setidaknya satu personel TNI gugur dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Sukamta menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI yang tengah menjalankan tugas internasional. “Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam menjalankan tugas mulia sebagai bagian dari misi perdamaian dunia. Semoga…
Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi penyebaran virus campak. Salah satu langkah utama yang ditekankan adalah peningkatan capaian imunisasi di masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan terkait pengawasan kesiapsiagaan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Merah Putih, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang, pada Senin (30/3/2026). Politisi muda dari Partai Gerindra itu juga mengingatkan adanya potensi risiko fiskal yang dapat ditimbulkan akibat KLB campak. Risiko tersebut…
Komisi XIII DPR RI resmi memulai pembahasan tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) bersama jajaran pemerintah. Perlu diketahui, RUU ini diusulkan sebagai langkah krusial untuk memperkuat posisi saksi, korban, hingga informan melalui paradigma baru yang lebih proaktif. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menjelaskan RUU ini merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 yang saat ini sudah tidak lagi memadai untuk menjawab dinamika ancaman di lapangan. RUU PSDK telah melalui tahap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU PSDK di Badan Legislasi dan pada tanggal 4 Desember 2025 telah dilakukan pengambilan keputusan…
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Ia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi setiap prajurit yang ditugaskan di luar negeri, termasuk memastikan keselamatan mereka selama menjalankan mandat internasional. Menurut Dave, keikutsertaan TNI dalam misi perdamaian dunia merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas global. Namun demikian, ia menekankan bahwa pengiriman pasukan ke wilayah konflik harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang maksimal dan terukur. “Kita tentu berduka atas gugurnya prajurit TNI yang sedang menjalankan tugas negara. Ini adalah pengorbanan besar, dan…